Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Niat berbagi

Selanjutnya

Tutup

Healthy Pilihan

MA Tolak Gugatan KPDCI, Sudah Diprediksi

11 Agustus 2020   14:47 Diperbarui: 11 Agustus 2020   15:15 72
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Tribunnews.com

Sudah diprediksi oleh banyak "pihak" dan mayarakat, menyoal kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, untuk tuntutan kali kedua, sudah disebut jauh hari, bahwa kali ini Presiden Jokowi sebagai penandatangan kenaikan iuran itu yang akan menang.

Ternyata, prediksi yang bukan tanpa alasan itu terbukti, dan kali ini Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPDCI) yang akan dikalahkan oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga skornya menjadi 1-1.

Apakah akan ada pihak seperti KPDCI yang mau berjuang kembali untuk kepentingan rakyat karena KPDCI telah dikalahkan oleh MA? Sepertinya, tidak akan ada, melhat lawannya siapa.

Namun, berdasarkan pengalaman, dalam situasi dan kondisi seperti demikian, rasanya mubazir dan buang-buang waktu, tenaga, dan materi saja, bila mau menuntut pihak yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sejak Presiden Jokowi memutuskan iuran BPJS Kesehatan naik lagi per 1 Juli 2020, sejatinya, sudah jutaan peserta BPJS Kesehatan yang langsung pindah atau turun kelas. Bahkan, dari kelas jutaan peserta kelas 1 langsung loncat turun ke kelas 3, apalagi yang dari kelas 2.

Sehingga, bila pada akhirnya prediksi KPDCI akan kalah di MA, sudah diantisipasi olah masyarakat dengan cara pindah/turun kelas. Dengan kondisi demikian, apakah ada artinya iuran BPJS Kesehatan dinaikkan bila pesertanya malah berbondong turun kelas dengan iuran yang lebih murah?

Jadi, bila sekarang KPDCI kalah, masyarakat memang sudah mahfum.
Sebab, dari informasi yang saya lansir dari laman Mahkamah Agung, Senin (10/8/2020), Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang kenaikan iuran  sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Oleh sebab itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Perpres 64/2020 tetap berlaku.

Dalam laman resmi MA juga dijelaskan bahwa perkara bernomor 39P/HUM/2020 tersebut diketok pada 6 Agustus 2020. Hakim yang memutus perkara adalah Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyuandi, dan Supandi.

Atas keputusan tersebut, meski belum ada salinannya, maka KPDCI jelas tak dapat mengajukan banding, sebab, suatu perkara judicial review yang sudah diputus oleh MA tak dapat diujikan kembali.

Yang pasti, sejatinya keputusan MA yang mengalahkan KPDCi dan memenangkan pemerintah Jokowi, tidak begitu ditunggu-tunggu oleh rakyat, karena jauh hari rakyat sudah tahu keputusannya akan begini. 

Terlepas apa alasan keputusan MA Karena belum ada salinannya, maka semakin menggarisbawahi bahwa hukum memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 

Seperti mansyarakat selali bilang, bahwa mau MA, MK, KPU, Polisi, DPR, semuanya ya sama, pemerintah. Termasuk media mainstream dan lembaga survei dll yang semuanya menjadi corong penguasa negeri ini.

Sudahlah, masalah BPJS Kesehatan, biarkan saja apa mau pemerintah. Toh, rakyat juga sudah tahu akhir kisahnya akan begini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun