Tak Menanam Mau Memetik, Lho KONI Akan Gelar LSI?

Sepak bola adalah massa, maka sangat menarik bagi elite partai mendulang suara bila menyentuh untuk mencapai ambisinya. --(Supartono JW.11082020)

Jangan dijadikan alasan Inpres Nomor 3 tahun 2020, lalu KONI Pusat menjadi "sok jagoan" mau membuat sepak bola nasional cepat berprestasi! Masa tidak menanam mau memetik? Tanam dulu lah? Seharusnya atas rencana LSI, KONI pusat, malu.

Kira-kira apa kata publik sepak bola nasional? Di tengah musibah pandemi corona, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)  Pusat, akan menggelar Liga Siswa Indonesia (LSI), Lho? 

Lalu apa bedanya LSI dengan Liga Pelajar Indonesia (LPI) yang dulu gawean Kemenpora? Semua sasarannya adalah siswa SMP dan SMA yang dalam urusan olah raga sepak bola, anak sesusia itu sudah banyak bergabung dan dibina oleh Sekolah Sepak Bola (SSB) atau Akademi Sepak Bola di bawah naungan Klub anggota Askab/Askot PSSI. 

PSSI juga sudah memutar kompetisi bernama Piala Suratin U-13, U-15, dan U-17. Lalu, Liga 1 memutar Elite Pro Academy U-16, U-18, dan U-20. Semua sudah ada regulasi dan format kompetisi/turnamennya.

Belum lagi, adanya operator swasta yang menggelar kompetisi yang juga sangat bergengsi seperti Indonesia Junior League (IJL) kelompok usia U-9, U-11, dan U-13, Indonesia Junior Soccer League (IJSL) kelompok umur U-8, U-10, dan U-12. Liga Kompas Gramedia (LKG) U-14, dan Liga TopSkor (LTS) kelompok umur U-12, U-13, U-15, U-16, dan U-17. Bahkan LTS juga sudah digelar lebih dari delapan kota di Indonesia.

Jadi, dulu saat lahir LPI, program milik Kemenpora itu sudah berbenturan dengan program PSSI, Asprov, Askab/Askot, dan Operator Liga Swasta yang saya sebut sudah terakreditasi oleh publik sepak bola nasional, sebab barang yang diolah adalah sama, yaitu anak-anak usia dini dan muda di seluruh Indonesia yang lebih dahulu sudah dibina dalam panas dan hujan oleh SSB dan Akademi Sepak Bola dan tidak pernah ada subsidi anggaran pembinaan dari pemerintah (APBD/APBN) yang uangnya juga dari rakyat.

Kok kini gara-gara Inpres Nomor 3 tahun 2019, KONI Pusat akan kembali menabrak tatanan sepak bola nasional yang sudah terbentuk dan berjenjang dan akan ikut merecoki dengan mengambil bagian demi suatu "keuntungan". Sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal bila semua itu demi sepak bola.

Bahkan menyoal anggaran penyelenggaraan Menteri Dalam Negeri, enak sekali tinggal membuat surat instruksi kepada kepala daerah agar memasukkan anggaran untuk LSI dalam APBD 2021 dan seterunya. Di mana logikanya?

Wahai Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri, Ketua KONI Pusat, itu yang sudah ada di Indonesia, yang sudah ada di NKRI! 

Masa harus ada Surat Edaran KONI Pusat bernomor: 728/UMM/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020, yang terdiri dari dua berkas, perihal Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional (PPSN) yang dikirimkan kepada Ketua Umum KONI Provinsi seluruh Indonesia, dengan isi ringkasnya akan menggelar LSI kelompok umur 15 tahun (SMP sederajat) dan kelompok umur 18 tahun (SMA) sederajat.

Lalu, formatnya, untuk Tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh semua satuan pendidikan dan menggunakan sistem kompetisi penuh. 

Berikutnya, di Tingkat Provinsi akan mempertandingkan antar juara dari Kabupaten/Kota dengan sistem turnamen. Dan Tingkat Wilayah dan Nasional, akan mempertemukan para juara provinsi dengan sistem turnamen dan akan bergulir pada tahun 2021.

Berikutnya enak sekali, ada Surat Edaran juga disebut bahwa LSI adalah hasil dari inisiasi antara KONI Pusat bersama PSSI. Bila itu benar, mengapa PSSI bungkam? Ini ranah PSSI. Di mana dan ke mana Ketua Umum PSSI ini? 

Apa ada dalam sejarah sepak bola nasional, timnas PSSI bukan hasil dari kompetisi resmi PSSI dan turunannya seperti Kompetisi yang diopertori oleh pihak swasta?

Setali tiga uang, rencana LSI pun didukung oleh Menteri Dalam Negeri yang kemudian menerbitkan Instruksi kepada Kepala Daerah untuk berkoordinasi dengan KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota. Selanjutnya mereka juga diharapkan berkoordinasi dengan Asprov maupun Askab/Askot PSSI daerah dan untuk masalah anggaran agar dapat direncanakan masuk dalam APBD Daerah mulai tahun 2021.

Semua itu tertuang dalam Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 426/4484/SJ tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Nomor:426/4485/SJ tanggal 6 Agustus 2020. Semua ini sangat ironis dan memiriskan hati.

Sungguh, tak seperti sejarah lahirnya PSSI sebagai alat perjuangan dan persatuan di era penjajahan Indonesia, kini sepak bola nasional sudah berubah fungsi sebagai alat dan kendaraan bagi elite dan partai politik demi memuluskan langkah dan tujuannya yang tidak hanya sekedar memperolah kursi baik sebagai kepala daerah, duduk di parlemen maupun di pemerintahan, hingga demi menjadi pejabat publik.

Karenanya dalam beberapa Pilkada dan Pilpres sepak bola adalah kendaraan praktis bagi elite dan partai politik demi mendulang massa dan suara.

Kini, pemerintah sendiri menciptakan polemik akan menggulirkan kompetisi sepak bola yang tugas utamanya di emban oleh PSSI, dan selama bertahun-tahun direcoki oleh Kemenpora, kini, gara-gara Inpres Nomor 3 KONI turut berkesempatan menjajal  sepak bola sebagai kendaraan politiknya dengan mengadakan kompetisi sepak bola nasional.

Di mana nalarnya coba? Tapi seperti yang telah saya sebut dalam artikel-artikel saya terdahulu, saat Kemenpora ikut merecoki dengan menggelar kompetisi Liga Pelajar Indonesia (LPI), kini kok bisa KONI yang kebagian jatah harus menggelar kompetisi pelajar? Padahal baik Kemenpora maupun KONI, kan mengurus semua induk dan cabang olah raga, mengapa sepak bola yang jadi prioritas? 

Bila memang Inpres Nomor 3 akhirnya melahirkan anggaran, mengapa tidak diberdayakan untuk PSSI mengelolanya.

Yang harus lebih dipikirkan lebih cerdas lagi adalah, tugas siswa di sekolah adalah belajar yang benar. Selama ini, hasil pendidikan di Indonesia terus jeblok. 

Selama pandemi corona, bahkan Mas Nadiem sudah menjadi "bulan-bulanan" masyarakat atas program belajar PJJ atau tatap mukanya. Yang pasti, sekolah dan guru serta orang tua juga sedang dalam kondisi sangat prihatin atas pendidikan di Idonesia yang memiliki segudang masalah.

Lebih jauh lagi SMP dan SMA sederajat, bukan wadah pembinaan dan pelatihan sepak bola. Yang ada hanya sekadar ekskul yang tidak setiap sekolah mampu menyelenggarakannya sebagai kegiatan intrakurikuler bukan prioritas kegiatan akademik.

Bila LSI mau diputar yang regulasinya menyertakan semua satuan pendidikan SMP dan SMA sederajat, tanpa ada persiapan dan pembinaan yang signifikan di setiap sekolah, lalu akan kemana tujuan LSI yang mengemban percepatan sepak bola nasional.

Apa maksud LSI memang kegiatan instan yang tinggal numpang nama dan prestasi di atas susah payah dan hasil jerih payah pihak lain. Di setiap sekolah, seperti dalam LPI yang sudah lalu, sekolah dan gurunya juga hanya tinggal mengandalkan siswanya yang sudah menimba ilmu di SSB atau Akademi Sepak Bola. Selama ini, yang muncul masuk dalam tim pelajar daerah juga anak-anak yang sudah malang melintang di kompetisi SSB/Askot/Askab.

Karenanya selain, nanti setiap sekolah tinggal memakai jasa pemain yang sudah menjadi siswa SSB, LSI juga pasti akan ada benturan dan tarik-menarik siswa. 

Karena di saat bersamaan SSB butuh siswanya hadir latihan dan kompetisi, sementara, dalam kasus LPI yang terdahulu, siswa dan orangtua akan takut pada sekolah bila di saat dibutuhkan dalam waktu yang bersamaan memilih hadir ke SSB. Ada kasus guru yang "mengancam" siswa dan orangtua bila tidak membela sekolahnya. 

Apakah KONI Pusat paham atas semua ini? Bila paham, mengapa mau merecoki pembinaan dan kompetisi sepak bola usia muda di Indonesia yang tugas dan wewenananya jelas sudah ada yang mengurus. 

Jangan dijadikan alasan Inpres Nomor 3 tahun 2020, lalu KONI Pusat menjadi "sok jagoan" mau membuat sepak bola nasional cepat berprestasi! Masa tidak menanam mau memetik? Tanam dulu lah? Seharusnya atas rencana LSI, KONI pusat, malu.