Bila pasal antipolitik saja sudah dihapus oleh MK, lalu siapa yang akan membuat pasal anti dinasti politik yang seharusnya dibuat oleh parlemen dan pemerintah. Lha, mereka saja malah jadi "pemain" dinasti politik ini.Â
Semua memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh "mereka". Meski bukan kerajaan, malah dinasti politik bisa dibagi-bagi oleh keluarga partai, parlemen, dan pemerintahan.Â
Yang kini menjadi pertanyaan rakyat, waktu itu bagaimana ceritanya MK sampai menghapus pasal antipolitik yang memang sudah dicitakan oleh "mereka" dengan cerdas karena ada "maksud?"
Kendati Indonesia bukan negara kerajaan, namun nyatanya, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, praktik "dinasti politik" di Indonesia semakin subur.
Bagaimana rakyat Indonesia akan menjadi manusia-manusia yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur bila pasal antipolitik saja sudah dihapus oleh MK, lalu siapa yang akan membuat pasal anti dinasti politik yang seharusnya dibuat oleh parlemen dan pemerintah. Lha, mereka saja malah jadi "pemain" dinasti politik ini.
Semua memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh "mereka". Meski bukan kerajaan, malah dinasti politik bisa dibagi-bagi oleh keluarga partai, parlemen, dan pemerintahan.
Yang kini menjadi pertanyaan rakyat, waktu itu bagaimana ceritanya MK sampai menghapus pasal antipolitik yang memang sudah dicitakan oleh "mereka" dengan cerdas karena ada "maksud"? Arti nawacita yang pernah digemborkan Jokowi, bila sosok yang mustinya menjadi panutan dan teladan di negeri ini, yaitu para pemimpin dan keluarganya malah asyik-masyuk sibuk dengan kue kekuasaan.
Bahkan, sikap mereka kini, yang digunjingkan sebagai para pemain dalam drama "dinasti politik", karena faktanya demikian, justru secara terang-terangan ada yang "sok" membantah dan semuanya terus melangkah dalam drama dinasti politik tersebut tanpa rasa "sungkan" dan meninggalkan etika jauh di belakang. Bahwa, nantinya rakyat akan memilih mereka sebegai penerus dinasti politik atau tidak, tetap saja, sikap yang kini telah ditunjukkan dengan menjadi calon pemimpin daerah adalah bukti bahwa dinasti politik itu sedang subur di Indonesia.
Lebih parahnya lagi, sebab keluarganya masih memegang tampuk kepemimpinan, maka saat anak dan keluarganya ikut turun ke gelanggang, maka juga sudah ramai dibicarakan, bahwa mereka akan tetap melenggang karena akan melawan kotak kosong atau semua yang "mengatur" juga sudah "diatur". Rakyat sangat paham menyoal siapa yang mengatur dan diatur ini, lah.
Andai saja Pak Jokowi tidak ikut meramaikan kisah dinsati politik, di saat dia memimpin saja praktik ini subur. Ironisnya, kini bahkan anak dari Presiden dan Wakil Presiden pun turut meramaikan dinasti politik di negeri ini. Miris.
Dari berbagai pemberitaan media massa nasional, terbaru, ada sekitar sembilan keluarga mulai dari anak presiden, wakil presiden hingga anak pejabat akan mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
