Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Niat berbagi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Mengapa Memaksakan Pindah Ibu Kota, Bila Modalnya Utang?

2 Maret 2020   08:39 Diperbarui: 2 Maret 2020   08:40 1848
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Rencana pindah ibu kota yang secara khusus memang kehendak Presiden RI, Jokowi, hingga kini terus menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Hingga rakyat masih berharap pindah ibu kota di batalkan, karena modalnya juga harus utang atau dari cukong. 

Andai saja Jokowi yang banyak disindir rakyat di media massa dan media sosial, bukan raja ini, punya uang banyak demi rencana pindah Ibu Kota RI, tidak apa. Tetapi, rencana pindah ibu kota ini, sejatinya bertepuk sebelah tangan karena ngotot dan kukuh dengan keputusannya, namun tidak memiliki modal biaya yang cukup. 

Pertamyaannya, sebenarnya apa yang sedang dicari oleh Presiden kita ini? Sementara rakyat juga masih banyak yang miskin dan menderita. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan meminta pemerintah transparan soal rencana pemindahan ibu kita yang kabarnya telah didukung oleh 30 investor dari dalam dan luar negeri. 

Untuk apa membangun ibu kota dengan dana dari pihak lain? Sehingga berbagai pihak di negeri ini pun gemas dengan rencana yang memaksakan diri. 

Terkait kabar tentang 30 investor untuk membangun ibu kota baru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas merespons jika kabar itu benar, jangan sampai ibu kota baru nantinya dikuasai asing. "Kalau yang terakhir ini yang terjadi tentu hal tersebut akan sangat-sangat kita sesalkan," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (1/3). 

Apa yang diungkapkan Abbas, juga dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bahwa selama ini pemerintah tidak terbuka soal strategi pemindahan ibu kota. 

Memindahkan ibu kota jelas bukan perkara kecil, yang seharusnya diketahui oleh rakyat. Andai saja Jokowi dan pemerintahannya memang memiliki dana besar dan rakyat Indonesia juga sudah tidak hidup di bawah garis kemiskinan, maka, tentu saja rencana pindah ibu kota ini tidak akan menjadi persoalan. 

Sejak meluncur niat pindah ibu kota terutama dari Presiden kita ini, rakyat masih bertanya sebenarnya tanah yang akan dijadikan ibu kota baru itu milik siapa? Benarkah aman dari bencana? 

Bila kini rakyat sudah tahu, dibalik partai politik, di balik para elite partai dan pemimpin pemeritahan yang juga dari partai politik ada cukong yang menjadi penyandang dana untuk mereka dan timbal baliknya juga demi bisnis para cukong, maka benarkah 30 investor tersebut kelasnya juga sama dengan cukong atau memang mereka juga statusnya cukong? 

Bila benar, gawat. Ibu kota baru sejatinya adalah keinginan para cukong, dan negeri ini akan terus dikuasai oleh cukong. 

Lalu apa bedanya, negeri ini dengan saat dijajah? Para cukong pun tak ada bedanya dengan penjajah dan partai politik di dalamnya termasuk elite partai yang kini duduk di parlemen maupun kursi pemerintahan, hanya bisa hidup di balik ketiak cukong. 

Sangat jelas, rakyat bangsa ini bukan lagi menjadi pemilik negeri dan segala kekayaan alam Indonesia, namun negeri ini sudah digadaikan justru oleh para pemimpin yang dipilih dan dipercaya rakyat untuk memimpin dan mensejahterkan rakyat. 

Sebaliknya, negeri ini dan segala kekayaan alamnya, hanya menjadi lahan bisnis dan keuntungan bagi mereka dengan titik pusat cukong. 

Lantas dari mana informasi tentang 30 investor yang akan mendanai pembangunan ibu kota baru? 

Bahasanya saja investor, bahasa lainnya kan tetap saja utang. Memang investor hanya sekadar menggelontorkan dana, kan ada perhitungan dan bagaiamana pengembalian dan bagi untungnya. Sudah begitu jumlahnya sampai 30 investor lagi. 

Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut ada 30 investor tertarik ikut membangun ibu kota baru. Mereka tak hanya berasal dari dalam, tapi juga luar negeri. 

Dijelaskan bahwa para investor itu rata-rata perusahaan besar. Mereka memiliki bisnis beragam, mulai dari listrik hingga kendaraan. Malah Luhut pun berujar, "Saya baru dikirim list-nya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi. Mereka dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi (UEA) masuk, Singapura, banyak sekali," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (26/2). 

Luar biasa, mau pindah ibu kota, dana untuk membangunnya harus membikin dunia heboh. Katanya Indonesia negara maju, bukan berkembang, tetapi khusus untuk rencana pindah ibu kota, harus utang ke berbagai pihak, dan dunia jadi heboh. 

Harusnya atas peristiwa ini, rakyat bangsa ini bangga atau malu? Herannya pemimpin negeri ini malah tak malu anjangsana ke sana- ke mari mencari pinjaman modal dengan bungkus kata-kata investor dan pihak asing dapat kehormatan menjadi dewan pengarah. 

Entah apa yang ada dalam benak pemikiran pemimpin yang dipilih rakyat. Sementara hutang negara semakin menumpuk, di parlemen dan pemerintahan hanya bancakan uang rakyat. 

Hidup dan bergaya dimodali.cukong, gaya-gayaan mau pindah ibu kota pun dari modal hutang dan menggadaikan harga diri bangsa Indonesia. Siapa rakyat yang tidak setuju pindah ibu kota selama pindahnya tetap di wilayah RI, bila rakyat dan bangsa ini sedang tidak menderita, negara tidak banyak hutang, rakyat tidak ditekan berbagai kebijakan yang memberatkan. 

Siapa yang dapat mencegah ini semua terjadi? Rakyat? Atau para pemimpin negeri yang berhati nurani? 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun