Vitalnya Terampil Berbahasa dan Literasi bagi Pesepak Bola

Sementara di luar lapangan, para pembina tidak memberikan pekerjaan rumah (PR) tentang asupan keterampilan berbahasa dan literasi. 

Yang menjengkelkan, banyak kisah di grup-grup wa yang isinya para pembina dan pelatih sepak bola akar rumput, sangat alergi bila ada rekan yang turut berbagi ilmu tentang persoalan di luar sepak bola. 

Apalagi bila yang dishare menyangkut politik. 

Maka, akan ada anggota grup yang komentar "ini grup sepak bola". Ada juga admin grup yang mengultimatum, "tolong grup ini hanya untuk sepak bola dan kompetisi" dan lain sebagainya. 

Yang saya tahu, dan memperhatikan perjalanan sepak bola "Bepe20" hingga sampai gantung sepatu, tentang keterampilan berbahasa dan literasinya bukan didapat dari jalur sekolah formal, pun bukan dari jalur sepak bolanya (baca: klubnya). 

Bepe20 lebih otodidak, dan terus belajar tentang kehidupan di luar sepak bola, hingga menjadi penulis opini dan motivator. 

Semua terjadi karena Bepe20 tidak hanya menyerap TIPS dari sepak bola. Harus ada kesadaran bahwa sepak bola yang sangat digemari dan menjadi banyak pilihan rakyat Indonesia menggantungkan hidup dari sepak bola, ternyata, dalam pola pembinaannya tidak pernah melibatkan Dinas Pendidikan. 

Padahal pembina dan pelatih sepak bola itu tak ubahnya guru di sekolah fornal. Guru PAUD saja syaratnya wajib Sarjana/S1. Pendidikannya empat tahun, lalu guru SD, SMP, SMA dan seterusnya, syaratnya terus meningkat. 

Bandingkan dengan pelatih sepak bola mulai dari akar rumput hingga klub. Tengok sertifikat pelatihnya? Berapa lama didapatkan? Apa isi materi kepelatihannya? Tidak dapat untuk mengakomodir kebutuhan para calon pesepak bola nasional yang akan mahir dalam TIPS dan juga terampil berbahasa dan literasi. 

Bila, masih banyak pembina dan pelatih yang alergi pada persoalan dan hal lain, sebaiknya jangan berani-berani menjadi pembina apalagi pelatih sepak bola akar rumput. 

Sepak bola sendiri adalah bagian dari politik. Sebab makna politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.