Banyak pengalaman telah berlalu, “proyek demi proyek” alias proyek untuk proyek membuktikan Departemen kurang ikhlas melihat dan menguasakan pengelolaan sebuah “Proyek” ke daerah. Sangat banyak proyek itu diadakan di daerah tetapi ekornya masih dipegang oleh orang pusat. Maka muncullah kegiatan yang tak masuk akal seperti : Bendahara datang dari Jakarta berkeliling Indonesia hanya untuk membayar honor penyelenggaraan proyek, Panitia proyek adalah orang Jakarta tetapi persiapan dan penyelenggaraannya dilakukan orang daerah dan sebagainya. Tetapi era telah berlalu, kini kepemimpinan baru telah ada yang tinggal siap bekerja semoga memperbaiki penyakit lama yang memperlihatkan Jakarta menyangka orang daerah cocoknya jadi pembantu saja.
Era digital sangat cocok diterapkan disekolah untuk mempercepat pembangunan pendidikan (bukan hanya mempercepat pembangunan gedung sekolah), tentu sangat disambut oleh seluruh daerah sebab dengan memanfaatkan “ERA DIGITAL” ini kesamaan materi pengajaran untuk semua bidang akan benar-benar diperbaiki sebab selama ini semua hal itu tersembunyi dibalik buku pegangan yang tak seragam sehingga murid yang tersebar di pelosok tanah air ini hanya belajar sangat sedikit dari materi yang seharusnya mereka pelajari.
Di daerah pedesaan, masih ditemukan sekolah yang mutunya untuk SMP kelas 3 setara dengan SD kelas 4 di kota. Alias masih ditemukan murid SMP yang membacapun masih susah. Tetapi mengapa ini semua tidak tercium oleh pemerintah kita di “Jakarta?” . Tentulah “blusukan yang sesungguhnya” merupakan pertanyaan yang tak pernah terjawab, ada hal apa tak menyentuh padahal secara formal dalam struktur organisasi seluruh perangkat seperti tugas “Inpeksi” itu ada di departemen yang mengurusi pelaksanaan pendidikan ini.
Anehnya, nilai ujian nasional atau sebutlah evaluasi mutu secara nasional katanya telah menunjukkan bahwa mutu pendidikan itu telah merata hingga ke pelosok tanah air. Tentu kita sangat berharap pemerintahan yang baru ini akan serius membenahi tanpa harus menunggu laporan “Asal Bapak Senang” dari aparat dibawah.
Jika kita membayangkan bahwa “Uang sekolah” yang sedianya dapat dibayarkan oleh orang tua, dibelikan saja perangkat sejenis IPAD (Maaf, tak bermaksud saya mempromosikan sesuatu) untuk setiap murid, maka sengan semua materi yang mudah dimasukkan kedalamnya baik langsung maupun melalui proses “download”, Pemerintah hanya perlu menyiapkan materi dalam bentuk file elektronik dan gurupun tak perlu lagi menyembunyikan materi atau kekurangan materi yang ada.
Guru-guru yang baik dan bermutu dapat diwajibkan membuat “video” materi dari Bab ke bab dan seluruh Indonesia murid dapat memutar berulang-ulang pada perangkat yang ia miliki itu hingga ia bisa memastikan bahwa ia telah mengerti dan itu dapat didiskusikan dengan guru kelas tentang dimana aplikasi atau dimana bahasan itu dapat ditemukan sehari-hari.
Tetapi, jikalau kita masih menemukan perpustakaan elektronik di Jakarta dimana pengunjung harus datang secara langsung duduk di dalam perpustakaan, duduk manis di atas sofa yang empuk dan dalam gedung mewah karena “PROYEK” itu adalah proyek-demi-proyek, mengakses file elektronikpun harus kesitu, maka alangkah mustahilnya kita untuk mendengar rencara perbaikan, percepatan, pemerataan pendidikan akibat ulah cara berfikir lama dan lalu biaya besar-besaran itu hanya tenggelam kedalam mercusuar JAKARTA yang tak tahu mau kemana.
Perpustakaan elektronik nampaknya masih dianggap perpustakaan biasa-biasa saja.
Perpustakaan elektronik cukup satu di Jakarta dengan kemampuan diakses hingga ke pelosok adalah harapan kita terhadap langkah “Jokowi” menuntaskan keadaan ini.
Pengadaan perangkat gatget untuk anak sekolah saya yakin dapat diatasi dengan berbagai cara oleh masing-masing daerah.
Semoga ERA DIGITAL ini bisa masuk desa, masuk sekolah dan meninggalkan peradaban lama menuju era baru yang kita rindukan.
Era ini memang era anak-anak masa kini. Jaman telah menganugerahi mereka sesuatu yang efisien dan efektif.
Dapatkah kita berharap ??