KUR, dulu memiliki bunga 22-23%, 11-12% (korporasi), sekarang besaran bunga menjadi 9%;Anggaran 2016, didedikasikan untuk rakyat. Pendidikan 419,2 T (naik 27,5%), Infrastruktur 311 T (naik 76,2%), Subsidi 182,8T (turun 47,6%), Kesehatan 104,8T (naik 75,4%), defisit dijaga pada angka 2,15%.Pembubaran Petral yang sudah puluhan tahun menjalankan praktek yang kurang baik. Pembubaran ini menghasilkan mekanisme yang lebih efisien, yaitu Pertamina menghemat US$ 133 juta selama tahun 2015. Humas harus aktif ke publik/rakyat, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Dicontohkannya oleh Jokowi: mintakan pendapat dan masukan masyarakat nama untuk kereta api cepat.
Country Branding, adalah hal yang harus segera dimulai dan digarap bersama-sama. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan para praktisi Humas Pemerintah, Presiden menginstruksikan untuk menginformasikan nomor kontak Teten Masduki, Johan Budi, Ari Dwipayana dan Sukardi Rinakit.
Teten Masduki, selaku Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa tugas dari GPR/THP adalah membumikan Nawa Cita. Ada 3 pembagian komunikasi, yaitu:
Membawakan presentasi berjudul “Seputar Humas Pemerintah”, Johan Budi Staf Khusus Komunikasi Kepresidenan mengungkapkan bahwa Humas sering dipersepsikan secara salah, yaitu: (1) tugasnya seputar kliping koran; (2) Berada di posisi yang tidak penting atau level bawah; (3) Menyampaikan yang baik-baik cenderung menutupi keburukan pimpinan atau lembaga.
Sedangkan Paradigma baru Humas yang harus dipahami oleh para praktisi humas adalah: (1) Menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemutus dam pemberi saran kepada pimpinan lembaga; (2) Berada di posisi strategis; (3) aware terhadap perkembangan media content maupun IT; (4) Tidak boleh berbohong, menutupi fakta dan data; (5) Menguasai materi/tidak selalu harus menyatakan semuanya. Humas harus bisa membatasi mana yag bisa di-share ke media, dan yang tidak.
Humas harus membangun hubungan dengan media masa, prinsip utamanya adalah : wartawan mudah mengakses informasi, yang terkait pada aspek-aspek: (1) harus berdasarkan data yang benar dan akurat dari Kementerian; (2) Cepat merespon pertanyaan wartawan; (3) Jangan menjawab pertanyaan yang belum dipahami; (4) Tidak boleh menjawab “No comment”.
Pengelola Humas, harus selalu update informasi tentang kebijakan lembaga; memperoleh akses kepada semua pejabat di lembaga, dan membangun relationship dengan pihak luar lembaga maupun masyarakat. Selain itu, Humas juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan risk assessment (menilai suatu kejadian untuk mencari sumber masalah, menyiapkan solusi untuk berbagai potensi masalah) serta risk management, yaitu mengantisipasi krisis atau “konflik” yang kemungkinan terjadi, mengatasi konflik yang sudah terlanjur terjadi.
Sebagai Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi, Anggit Nugroho banyak menceritakan tentang bagaimana proses pembentukan profile branding dan profile differentiation dari sosok Jokowi, yang bisa diambil analoginya untuk membangun brand perusahaan/BUMN/lembaga/kementerian bahkan negara. Kualifikasi Humas yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya country brand tentu saja tidak lepas dari kemampuan untuk memahami kerja wartawan, memahami psikologi media, dan paham redaksional berita.
Tentang Narasi Tunggal, diberikan contoh yaitu:
‘Kementerian memperkuat narasi’: Presiden Canangkan Program listrik 35.000 MegaWatt.
‘Keroyokan membuat narasi’: terkait dengan butir a, maka seluruh jajaran akan membuat narasi positif di masing-masing porsi sehingga terbangun informasi yang inline. Misalnya kemendikbud (anak-anak usia sekolah yang terbantu proses belajarnya dengan adanya penerangan yang memadai), kemendag (industri yang berkembang karena cukupnya daya listrik), Menkominfo, Kemenpar (misalnya: Karimunjawa sebagai daerah wisata terbantu karena tidak lagi mengandalkan genset di malam hari), Kemen desa dan PDT, Kemenaker, dan pihak Kementerian/Lembaga serta BUMN lain.
