Mohon tunggu...
Sitti rabiatul Wahdaniah
Sitti rabiatul Wahdaniah Mohon Tunggu... Editor - Mahasiswa

Hobi saya membuat kata-kata

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

keuangan publik islam sebagai solusi kesejahteraan sosial

18 Januari 2025   12:50 Diperbarui: 18 Januari 2025   11:50 27
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pendahuluan

Keuangan publik Islam memiliki prinsip dasar yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan pemerataan kekayaan. Dalam ekonomi konvensional, keuangan publik sering kali berfokus pada pengumpulan pajak dan alokasi anggaran untuk pembangunan. Namun, sistem keuangan publik Islam memperkenalkan instrumen yang unik, seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks global, di mana kesenjangan ekonomi masih menjadi isu utama, keuangan publik Islam dapat menjadi solusi yang relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah di negara-negara dengan mayoritas Muslim.

 

Peran Keuangan Publik Islam dalam Kesejahteraan Sosial

Salah satu aspek utama keuangan publik Islam adalah perannya dalam mendistribusikan kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Zakat, misalnya, adalah kewajiban yang dikenakan pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok yang membutuhkan. Dalam sejarah Islam, zakat terbukti menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Selain zakat, wakaf juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Wakaf tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah, tetapi juga untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai contoh, di negara-negara seperti Turki dan Malaysia, wakaf telah digunakan untuk mendanai pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan raya.

Di Indonesia, potensi zakat dan wakaf sangat besar. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Namun, realisasi penerimaan zakat masih jauh dari potensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf memerlukan reformasi, baik dari segi regulasi maupun teknologi.

 

Keunggulan Keuangan Publik Islam

Keuangan publik Islam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem konvensional. Pertama, sistem ini berorientasi pada keadilan distributif, yang berarti memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh beredar di antara segelintir orang kaya saja. Kedua, keuangan publik Islam berbasis pada solidaritas sosial. Instrumen seperti zakat dan sedekah mendorong masyarakat untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan manusia. Ketiga, sistem keuangan publik Islam bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik karena menghindari spekulasi dan praktik yang merugikan.

 

Tantangan Implementasi Keuangan Publik Islam

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi keuangan publik Islam tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf. Banyak umat Muslim yang masih memandang zakat sebagai kewajiban individu semata, tanpa memahami dampaknya dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Di beberapa negara, lembaga pengelola zakat masih menghadapi masalah dalam hal pencatatan dan pelaporan. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Teknologi juga menjadi tantangan, terutama di negara-negara berkembang. Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf masih terbatas, sehingga prosesnya cenderung lambat dan tidak efisien.

Kesimpulan

Keuangan publik Islam menawarkan solusi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan memaksimalkan potensi zakat, wakaf, dan sedekah, sistem ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki pengelolaan, dan mengadopsi teknologi modern.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun