Painem, salah seorang pedagang kuliner di lokasi depo Mandala Krida, Yogyakarta sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit pada 15 Juni lalu saat kendaraan melakukan aktivitas pengangkutan sampah pakai backhoe karena tidak kuat baunya. Selain berdampak pada kesehatannya, kondisi tumpukan sampah yang meluber ke luar depo juga membuat penghasilannya menurun (Putri dan Zulkifli, 2024).
Menurut Sekda DIY, Beny Suharsono, jumlah timbunan sampah di Kota Yogyakarta yang belum terangkut saat ini tidak hanya 1 ton, dua ton, seribu ton, tetapi ada 5.000 sekian ton. Oleh karena itu pemerintah terpaksa membuang sampah ke TPA Piyungan untuk langkah darurat sementara. Langkah berikutnya adalah mempercepat pembangunan TPST 3R milik Pemkot Yogyakarta seperti di Nitikan, Kranon, Karangmiri, dan juga di Piyungan. Akan tetapi tumpukan sampah masih tampak tinggi hingga melebihi pagar depo Mandala Krida (Kompas, 2024).
Permasalahan sampah di kota pelajar memang semakin pelik. Lokasi TPS3R Karangmiri di Kelurahan Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul bahkan masih ditolak warga padahal sudah dibangun dan telah dilakukan ujicoba. Warga menolak dengan membantangkan spanduk bertuliskan "Tetap Menolak TPS3R. JAGALAN MELAWAN".Â
Dari pihak pemkot Yogyakarta mengungkapkan bahwa warga bukan menolak, hanya perlu konsolidasi ulang. Pemerintah Kota Yogyakarta masih akan berdiskusi terkait masalah ini. Warga menyayangkan karena selama ini tidak ada sosialisasi terkait pembangunan TPS3R, padahal lokasinya dekat dengan pemukiman, dan baru pertama kali warga bertemu dengan perwakilan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Saat pondasi dibangun, warga menyebutkan tidak mengetahui bahwa akan dibangun TPS3R (Kompas.com, 2024).
Masalah sampah di semua kota sejatinya hampir sama, semakin banyak sampah tetapi lokasi makin kurang dan teknologi yang masih kurang sesuai. Apabila menggunakan incinerator, banyak pihak yang mencemaskan dampaknya terhadap lingkungan.Â
Kecuali bila sudah dapat melakukan carbon capture dari hasil pembakarannya, seperti yang sudah dilakukan beberapa negara maju contohnya Jepang, Eropa, dan Korea sebagaimana yang dinyatakan Prof. Minoru Fuji tentang LCCN (Lifecycle Carbon Neutral). Dengan metode ini limbah domestik dan industri dikumpulkan dan diangkut ke lokasi LCCN di industri kompleks, sehingga carbon capture and utilization akan lebih mudah diterapkan (detik.com, 2024).
Pengolahan sampah dengan LCCN mengolah semua jenis sampah melalui proses panas lalu menghasilkan uap (steam) atau listrik sebagai pilihan. Lalu berbagai senyawa kimia dan residu termasuk CO2 yang dihasilkan akan diproses lebih lanjut untuk diinjeksikan kembali ke dalam steam atau proses produksi tenaga listrik dalam rangka meningkatkan efektivitas produksi melalui konservasi energi (detik.com, 2024). Proses tersebut diklaim para ahli, ada perbedaan dengan proses produksi RDF dan ITF yang dianggap masih menghasilkan residu padat, cair, dan gas termasuk CO2 yang pada akhirnya masih juga menjadi ancaman bagi iklim.
Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SISPN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampah jenis plastik menjadi terbanyak kedua sebesar 18,5 persen. Urutan pertama ditempati sampah sisa makanan sebanyak 41,5 persen (Mongabay, 2023). Oleh karena itu, 2 wadah komposter sangatlah bagus untuk dimiliki setiap rumah. Namun, jika sampah harus diolah dengan komposter, tidak banyak masyarakat yang memiliki ruang terbuka di lahannya dan juga butuh waktu ekstra untuk memilah dan mengelola sampah organik di rumah sendiri.
Menggunakan lubang biopori, biasanya kurang maksimal dalam menampung jumlah sampah organik yang jumlahnya banyak setiap harinya. Adapun memilah sampah organik dan anorganik lalu membuang ke TPS, kadang-kadang masih dicampur lagi oleh para petugas sampah. Â Akan tetapi, bagaimanapun juga sampah yang tidak bisa berhenti muncul setiap hari tersebut, harus segera diurus dengan baik.
Sampah seharusnya dikelola dengan polluters pay principle (PPP) dan Extended Producer Responsibility (EPR). Semakin lama, sampah semakin beragam jenisnya, semakin banyak, dan sulit dikelola. Kita masyarakat termasuk polluters, jadi sudah layak bila terpaksa ada kenaikan, kita dapat menerimanya. Yang biasanya bayar sampah bulanan hanya 5 ribu, jadi bayar 15 ribu misalnya. Atau yang sebelumnya bayar hanya 15 ribu, jadi bayar 25 ribu, dan seterusnya. Setiap rumah, perkantoran, restoran, pusat-pusat pendidikan, pasar tradisional, dan supermarket seharusnya memiliki komposter untuk mengelola sampah organiknya. Secara teknis operasional, masyarakat harus menerapkan sistem penanganan sampah setempat dengan teknik 3R berdasarkan SNI 3242:2008.
Selain itu, pihak yang memproduksi barang-barang konsumsi tersebut juga harus ikut serta bertanggung jawab. Hal ini bisa dilakukan dengan turut memberikan pembiayaan untuk program pengelolaan sampah di kota tempat perusahaan tersebut berproduksi melalui pendanaan ekstra disebabkan perusahaan tersebut termasuk penyebab adanya timbulan sampah, sebagai penerapan Extended Producer Responsibility.
Masalah sampah ini sebetulnya kebutuhan yang nyaris sama dengan air dan listrik yang harus disetorkan setiap bulan sesuai pemakaian kita. Apabila kita memakai AC, harus siap dengan tagihan listrik diatas 150 ribu perbulan. Sama seperti kami dulu menunda beli AC (mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu) sebab tagihan listrik bisa saja menjadi 350-400 ribu atau bahkan lebih yang tadinya tidak sampai 150 ribu. Air PDAM juga naik tagihannya bila pemakaian naik. Demikian juga bila sampah kita banyak, bila tidak bisa mengelola sendiri di rumah, seharusnya kita siap dengan iuran kebersihan yang semakin meningkat.
Waktu terus berjalan, manusia tetap beraktivitas dan melakukan produksi dan konsumsi sehingga menyebabkan aliran sampah pun terus menerus bertumpuk di pinggir-pinggir jalan besar Kota Yogyakarta. TPA Piyungan akhirnya terpaksa dibuka tutup untuk menampung sampah-sampah tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta bukan diam, tetapi sudah berusaha untuk memberikan solusi untuk mengatasi masalah sampah ini, yaitu membangun beberapa TPST.
Pemkot Jogja menandatangani kerja sama dengan Pemkab Bantul dalam hal penanganan sampah. Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo menyebut nantinya akan ada 60-an ton sampah yang akan diolah di Bantul. Bantul berencana membangun ITF, Bantul Green Resilience City. Skema kerja sama dengan kabupaten memang harus ditempuh. Sebab, ketiga TPS 3R milik Jogja belum bisa menyerap 200-an ton sampah yang diproduksi setiap hari. Selain itu, kondisi Kota Jogja yang padat penduduk dikhawatirkan akan tercemar jika pengolahan sampah sepenuhnya dilakukan di dalam Kota Jogja. Singgih menyatakan bahwa TPS 3R Kranon sudah mulai mengolah sampah sejak 15 Mei dengan kapasitas sampah yang diolah sekitar 30-40 ton. Sementara pembangunan TPS 3R Karangmiri masih belum selesai. Adapun TPS 3R Nitikan sudah beroperasi dengan peningkatan kapasitas mencapai 70 ton perhari (harianjogja.com, 2024).
Kerumitan masalah sampah telah membuat Pemda DIY sampai minta bantuan dana ke Kementerian Keuangan. Berapa dana yang sebetulnya diperlukan untuk pengelolaan sampah ini? Tidak mungkin Sultan sampai ke Kementerian Keuangan apabila dana yang dibutuhkan hanya 1 atau 2 miliar rupiah. Menurut Sultan HB X, beban pembiayaan pengolahan sampah di DIY cukup besar dan memakan banyak pos anggaran.Â
Makanya beliau berharap Kementerian Keuangan dapat membantu dengan membangun skema kerja sama baru. Sultan HB X menjelaskan bahwa Pemerintah DIY diminta untuk menunggu satu bulan terkait dengan permintaan bantuan keuangan ini. Lebih lanjut, Sultan HB X menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin anggaran untuk pengelolaan sampah menghabiskan semua anggaran yang ada, yang seharusnya untuk pembangunan lainnya untuk kepentingan publik (Suryo dan Susmayanti, 2024).
Di Kota Magetan, tepatnya di Desa Taji, Karas, sebetulnya ada solusi yang cukup baik apabila memang kondisi keuangan pemkot saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan proyek penanganan sampah dengan teknologi RDF. Lurah desa Taji bernama Pak Sigit, telah menciptakan alat pengolah sampah yang efektif dan bahkan bisa teroksidasi sempurna.Â
Alat tersebut sedang dalam proses mendapatkan hak paten dengan dibantu oleh BRIN. Dengan biaya sekitar pembangunan sekitar 250 juta (Iskan, 2023), kemudian misalnya dimasukkan keuntungan untuk tim beliau per alat 150 juta karena sudah dalam proses hak patennya, berarti biaya pembangunan 1 tungku kurang lebih 400 juta rupiah.
Tungku Pak Sigit ini telah sukses mengolah sampah hingga 8-10 rit per hari (magetan.go.id, 2023). Maka berdasarkan standar kapasitas truk yang bervariasi antara 6-8 meter kubik (sekitar 3-5ton), apabila diambil pertengahannya saja berarti 9 rit dikalikan 4 ton, hasilnya 36 ton per hari. Apabila membangun 2 tungku, sekitar 800 juta rupiah. Hal ini berarti bahwa dengan biaya sekitar 800 juta - 1 miliar saja sudah dapat mengelola sampah 72 ton per hari. Maka kalau dengan dana 50 miliar rupiah, sudah dapat membangun banyak sekali tungku Pak Sigit di beberapa kota.
Menggunakan perbandingan biaya 50 miliar ini karena dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk pembangunan TPST RDF di Gunungkidul dengan kapasitas pengolahan sampah 20-50 ton. Kemen-PUPR menawarkan kepada Pemkab Gunungkidul untuk membangun TPST Refuse Derived Fuel (RDF). Rencana ini disebabkan oleh umur TPAS Wukirsari habis. Subkoordinator Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas DLH Gunungkidul, Dwi Wiyani mengatakan bahwa anggaran pembangunan TPST ini diperkirakan mencapai 50 miliar rupiah.
Kemen-PUPR mempertimbangkan sampah yang masuk ke TPAS Wukirsari mencapai sekitar 50 ton per hari. Sampah ini lebih banyak disuplai dari kawasan non-pantai. Penanganan sampah kian mendesak karena jalur jalan lintas selatan (JJLS) diperkirakan bertambah ramai.Â
Apabila hanya menggunakan teknologi mekanis biologis, ada kemungkinan pengelolaan sampah di Gunungkidul tidak akan optimal dalam tahun-tahun mendatang. Pilihan itu menjadi dilematis. Pasalnya, Wiyani mengaku biaya operasional TPST RDF mahal. TPST RDF dengan kapasitas pengolahan sampah 20 ton per hari, biaya operasional dapat mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Adapun pengelolaan sampah konvensional hanya sekitar 5 miliar rupiah (harianjogja.com, 2024).
Pada tungku buatan Pak Sigit, sampah basah seperti bekas pampers atau kain pel menurutnya justru bagus. Hal itu disebabkan kadar air pada sampah tersebut dapat menambah besarnya api. Molekul-molekul air yang pecah meningkatkan nyala api, menurut Pak Sigit. Beliau mengambil contoh kebakaran, yakni apabila disiram dengan air yang kurang, justru membuat api lebih besar (Iskan, 2023). Selain itu, masyarakat sekitarnya pun tidak ada yang merasa terganggu karena asap yang keluar sudah bersih, ramah lingkungan. Dengan banyaknya kunjungan ke Desa Taji, sebetulnya menjadi bukti bahwa teknologi pengolahan sampah yang diciptakan oleh warga Magetan ini sangat bagus.
Diterangkan juga bahwa TPS yang dibangun Pak Sigit ini pembangunannya berlangsung 7 bulan (magetan.go.id, 2023). Dibandingkan dengan RDF, waktu pembangunannya mungkin sekitar 1 tahun apabila dianggap sama dengan pembangunan RDF di kota Cilacap yakni TPST Jeruk Legi yang mulai dibangun pada 2017 dan telah diuji coba pada 2018 dengan total nilai proyek 84 miliar rupiah (antaranews.com, 2024).
Tungku pak Sigit tersebut juga sangat layak untuk dijadikan solusi untuk permasalahan TPSS Gadingsari. Pemkab Bantul akan menutup tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) Gadingsari, Sanden, pada pertengahan Juni 2024 karena sudah hampir penuh dan sedang disiapkan lokasi lain menurut Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho. TPSS yang sedang direncanakan tersebut akan beroperasi sementara, menunggu pembangunan TPST. Namun diakuinya sosialisasi belum selesai, masih berkoordinasi dengan warga dan menunggu hasil perumusan opsi-opsi alternatif lokasi TPSS dari Pak Lurah Srimulyo. Disebutkan bahwa DLH memerlukan lahan 2.500 hektar. TPSS yang akan dibangun rencananya memiliki konsep sampah yang datang akan di-urug (Kompas.com, 2024).
Tungku Pak Sigit tersebut sangat efektif apalagi dikaitkan dengan kesulitan mencari dana untuk membangun RDF. Untuk kota-kota yang telah memiliki biaya cukup dan memang telah membangun RDF, hal itu mungkin tidak menjadi masalah. Akan tetapi bagi kota yang masih memiliki masalah sampah dan bermasalah pula dalam hal pendanaan dan lokasi, bukankah lebih baik menggunakan cara yang efektif dan juga memanfaatkan teknologi milik anak bangsa sendiri.Â
Semoga bukan karena underestimate terhadap buatan anak bangsa. Sebab bahkan saat ini sudah ada mesin pemusnah sampah buatan Indonesia yang menembus pasar Jepang, yaitu buatan PT Indopower Internasional yang telah mengekspor mesin pemusnah sampah canggih sistem pirolisis gasifikasi-Sistem Konversi Limbah Lanjutan (Advance Waste System/AWS) ke Jepang (detikinet, 2024).
Namun solusi tungku oksidator Pak Sigit ini tidak boleh mengesampingkan upaya-upaya yang sudah ada saat ini untuk mendaur ulang sampah organik menjadi kompos maupun daur ulang lainnya. Solusi ini sebaiknya diterapkan untuk sampah yang benar-benar dianggap residu. Selama masih mampu untuk mengomposkan dan beragam usaha lainnya, tidak perlu masuk TPST kan?!
                                                            Â
Sumber Pustaka:
antaranews.com, 2024. Menteri PUPR: TPST berteknologi RDF ubah sampah jadi energi terbarukan. https://m.antaranews.com/amp/berita/3896877/menteri-pupr-tpst-berteknologi-rdf-ubah-sampah-jadi-energi-terbarukan
detik.com. 2024. Ahli Kasih Masukan Soal Penanganan Sampah Ini Caranya. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://news.detik.com/berita/d-7392367/ahli-kasih-masukan-soal-penanganan-sampah-ini-caranya/2
detikinet. 2024. Mesin Pemusnah Sampah Buatan Indonesia Tembus Pasar Jepang. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://inet.detik.com/business/d-7393426/mesin-pemusnah-sampah-buatan-indonesia-tembus-pasar-jepang.
detiknews. 2024. Ahli Kasih Masukan soal Penanganan Sampah, Ini Caranya. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://news.detik.com/berita/d-7392367/ahli-kasih-masukan-soal-penanganan-sampah-ini-caranya.
harianjogja.com, 2024. 60 Ton Sampah Kota Jogja Akan Diolah di Bantul. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/21/510/1175249/60-ton-sampah-kota-jogja-akan-diolah-di-bantul
harianjogja.com, 2024. Ditawari Pembangunan TPST RDF, Biaya Operasional Bikin Pemkab Gunungkidul Pikir-Pikir. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/21/513/1178723/ditawari-pembangunan-tpst-rdf-biaya-operasional-bikin-pemkab-gunungkidul-pikir-pikir
Iskan. 2023. Tungku Sigit. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://disway.id/read/744223/tungku-sigit
Kompas. 2024. Timbunan Sampah di Yogyakarta Capai 5.000 Ton, TPA Piyungan Bakal Jadi Solusi Darurat. Diakses pada tanggal 24 Juni 2024 di  https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/06/24/134505578/timbunan-sampah-di-yogyakarta-capai-5000-ton-tpa-piyungan-bakal-jadi.
Kompas.com. 2024. TPSS Gadingsari di Bantul Ditutup Juni 2024, Apa Solusi Selanjutnya? Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/06/11/192800178/tpss-gadingsari-di-bantul-ditutup-juni-2024-apa-solusi-selanjutnya-.
Kompas.com. 2024. Warga Jagalan Tolak TPS3R Karangmiri, Pemkot Yogyakarta Bakal Konsolidasi Ulang". Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/06/12/154356978/warga-jagalan-tolak-tps3r-karangmiri-pemkot-yogyakarta-bakal-konsolidasi.
magetan.go.id. 2023. SAMPAH, AMANAH DAN BERKAH; LANGKAH AWAL KADES TAJI DALAM MENJAGA LINGKUNGAN. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://prokopim.magetan.go.id/sampah-amanah-dan-berkah-langkah-awal-kades-taji-dalam-menjaga-lingkungan/
Mongabay. 2023. Pemanfaatan Bahan Bakar Sampah Plastik Munculkan Masalah. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 di https://www.mongabay.co.id/2023/06/27/pemanfaatan-bahan-bakar-sampah-plastik-munculkan-masalah/
Putri, S.C. dan Zulkifli, B. 2024. Tumpukan Sampah Kembali Meluber di Depo Hingga Jalan, Begini Kata DLH Kota Yogyakarta. Diakses pada 24 Juni 2024 di https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/221505-tumpukan-sampah-kembali-meluber-di-depo-hingga-jalan-begini-kata-dlh-kota-yogyakarta?page=2
Suryo dan Susmayanti. 2024. Sri Sultan HB X Minta Bantuan ke Kementerian Keuangan untuk Atasi Persoalan Sampah di DIY. Diakses pada tanggal 28 Juni 29024 di https://jogja.tribunnews.com/2024/06/10/sri-sultan-hb-x-minta-bantuan-ke-kementerian-keuangan-untuk-atasi-persoalan-sampah-di-diy.
