Sanksi Bagi Guru: Menjaga Standar Etika dan Meningkatkan Profesionalisme Seorang Guru

Terkadang, sebagai seorang guru kita tidak dapat menghindari situasi dimana kita harus menghadapi konsekuensi atas tindakan dan perilaku kita disekolah. Saat menjadi seorang guru, kita bertanggung jawab tidak hanya terhadap pembelajaran siswa, tetapi juga terhadap perilaku dan etika yang kita tunjukkan di lingkungan sekolah.  

Dalam tulisan ini, kami dari kelompok enam yang beranggotakan Rida Roudotul Hasanah, Silvya Nurfazriana, Siti Rohayah, Siti Sarah, dan Syiffa Azzahra, akan membahas berbagai jenis sanksi yang mungkin diterima oleh seorang guru, serta bagaimana cara kita dapat menghadapinya dengan sikap yang bijak dan profesional.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Setiap seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan terampil. Namun, di sisi lain guru juga harus menghadapi sanksi jika mereka melakukan kesalahan atau melanggar standar pendidikan dan profesionalisme yang ada.

Sanksi bagi guru adalah upaya untuk menghadapi dan mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas mereka. Sanksi bagi guru diatur dalam pasal 77 UU No.14 tahun 2005, di mana sanksi tersebut dapat berupa sanksi Hukum seperti, teguran, teguran tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan jabatan, pemberhentian secara hormat, dan bahkan dapat berupa pemberhentian secara tidak hormat. 

Sanksi yang berada pada urutan teratas artinya sanksi ringan, sanksi yang berada pada urutan terendah artinya sanksi berat. Jika pelanggarannya ringan, maka sanksi yang dikenakan juga ringan, jika pelanggaran masuk kategori berat, maka sanksinya juga berat. Kategori sanksi diatur dalam Undang Undang guru dan dosen, berlaku bagi guru yang berstatus ASN maupun yang berstatus PNS. 

Selain itu, ada juga sanksi lain yaitu sanksi sosial, dimana sanksi sosial ini merupakan tindakan atau hukuman yang diberikan kepada guru sebagai akibat dari perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

Sanksi sosial ini dapat berupa teguran, penurunan reputasi, pengucilan, atau pembatasan dalam interaksi sosial dengan masyarakat atau sesama guru. Sanksi sosial bertujuan untuk memberikan efek jera kepada guru yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak etis, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan profesionalisme guru. 

Selain itu, sanksi sosial juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap siswa dan masyarakat, serta menjaga integritas profesi guru. Sanksi sosial bersifat implisit, tidak berupa tulisan hitam di atas putih, oleh karena itu dalam sanksi sosial tidak ada kepastian batasan berapa lama dan berapa berat hukumannya, karena tidak bisa diukur dengan satuan angka atau satuan hukum. 

Dengan demikian, sanksi sosial itu sangat subjektif dan adakalanya dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak jelas ukuran dan batasannya, hal tersebut akan tergantung pada norma dan keadaan lingkungan masyarakat tertentu sendiri.

Lalu apa saja yang termasuk dalam kategori pelanggaran seorang guru?

Melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu tertentu secara terus-menerus adalah tiga jenis kategori pelanggaran guru. Akhir-akhir ini kita sering menjumpai pelanggaran yang dilakukan oleh seorang guru. 

Seperti yang terjadi disalah satu sekolah SD Negri di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, di mana terdapat 17 siswa mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru berstatus honorer, akibat dari pelanggaran yang dilakukannya, pihak sekolah telah memecat guru tersebut dan dilaporkan kepada pihak berwajib sehingga ditetapkan menjadi tersangka. Tindakan tersebut tidak hanya melukai fisik dan mental anak, tetapi juga melanggar kepercayaan dan tanggung jawab seorang guru. 

Sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak untuk menuntut ilmu, dan seorang guru seharusnya mampu memberikan contoh yang baik untuk anak didiknya. Oleh karena itu, tindakan seperti ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh pihak sekolah dan pihak berwajib agar keamanan dan kepercayaan di lingkungan sekolah dapat dipulihkan.

Sanksi hukum maupun sanksi sosial merupakan bagian dari tindakan preventif dan edukatif, sejatinya mengingatkan kepada semua anggota profesi untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan menghindari apa yang seharusnya dihindari. Untuk meningkatkan etika profesional, Guru harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. 

Oleh karena itu, mereka harus menjunjung tinggi etika profesi, Guru harus mematuhi dan mengikuti kode etik dan menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesinya. Sebagai seorang guru, penting untuk menjadi teladan bagi siswa dalam hal moral dan etika. 

Guru yang menunjukkan perilaku yang baik akan memberikan contoh yang positif bagi anak didiknya. Seorang sosiolog Prancis, Emile Durkheim, mengatakan bahwa "Guru memiliki peran vital dalam sosialisasi individu. Guru membantu siswa memahami norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Mereka juga membantu siswa mengembangkan kemampuan beradaptasi dan bekerja sama dengan orang lain." Oleh karena itu, sebagai seorang guru kita harus menjunjung tinggi nilai etika guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan memberikan pengaruh positif.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H