Perpres No. 29 Tahun 2014

Studi Kasus: Implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah daerah telah berhasil menerapkan SAKIP dengan baik, seperti Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan penghargaan karena penerapan SAKIP yang optimal. Melalui SAKIP, Banyuwangi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa ketika SAKIP diterapkan dengan baik, instansi pemerintah dapat bekerja secara lebih efektif dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

• Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Petunjuk Teknis Pelaksanaan SAKIP.
• Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintah melalui SAKIP.
• Sugiyono, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel. Jakarta: Gramedia.
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Penerapan SAKIP dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jakarta: Kementerian PAN-RB.
• Bappenas. (2016). Laporan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Bappenas.
• Kompas. (2019). Transparansi dalam Pemerintahan: Dampak Perpres No. 29 Tahun 2014. Jakarta: Kompas Media.