Digital Devide: Ancaman Kesenjangan di Era Digital Indonesia

Digitalisasi yang berkembang pesat di Indonesia membawa banyak manfaat, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial di beberapa aspek. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, geografis bahka sumber daya manusia yang turut memengaruhi kesenjangan. Akses yang tidak merata terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menciptakan jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal dan mereka yang tertinggal. Jurang ini tampak jelas dalam akses internet, perangkat digital, serta literasi teknologi.

Dikutip dari Badan Pusat Statistik Indonesia. (31 Agustus 2023). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022. Diakses pada 8 Oktober 2024, dari https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html, persentase penduduk Indonesia yang memiliki akses internet sangat bervariasi antar wilayah. Sebagai contoh, pada tahun 2022, 66,48% penduduk perkotaan sudah mengakses internet . Namun, dikutip dari data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) https://www.liputan6.com/tekno/read/4884963/kemkominfo-12548-dari-83218-desa-dan-kelurahan-belum-tersentuh-internet-4g menunjukkan bahwa infrastruktur digital di daerah pedesaan masih jauh tertinggal. Sekitar 12.548 dari 83.218 desa atau kelurahan di Indonesia belum memiliki akses internet 4G .

Tantangan digitalisasi yang utama adalah kesenjangan akses, di mana tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses perangkat maupun infrastruktur digital. Kesenjangan keterampilan juga menjadi masalah besar, karena sebagian masyarakat belum memiliki literasi digital yang memadai untuk berpartisipasi secara efektif dalam dunia digital. selain itu juga ada kondisi geografis yang sulit seperti daerah pegunungan, kepulauan atau daerah yang kepadatan penduduknya rendah juga menjadi kendala dalam penyediaan akses internet. Kesenjangan ekonomi juga menjadi hambatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih kesulitan mengakses internet dan perangkat digital akibat biaya yang tinggi. Terakhir adalah kebijakan pemerintah yang belum kondusif seperti regulasi yang terlalu ketat atau birokrasi yang berbelit-belit, dapat menghambat investasi dalam infrastruktur digital.

Kesenjangan-kesenjangan ini menciptakan dampak yang signifikan diberbagai bidang. yang pertama pada bidang pendidikan berdampak pada kualitas pendidikan terutama di daerah terpencil, karena terbatasnya sumber belajar online dan platfrom belajar digital. Kemudian pada bidang kesehatan berdampak pada terbatasnya akses  terhadap informasi kesehatan, dan layanan telemedisin yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas masyarakat terutama di daerah terpencil. Kemudian pada bidang ekonomi berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena hal ini dapat membatasi potensi pengembangan UMKM misal berjualan di media sosial. Sehingga mereka yang memiliki akses dan keterampilan digital lebih mudah mendapatkan informasi, pekerjaan, dan peluang bisnis. Di sisi lain, mereka yang tertinggal dalam hal akses dan keterampilan akan semakin sulit untuk bersaing dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Hal ini memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

Digitalisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihentikan, namun kita harus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan digital ini, seperti memperluas infrastruktur internet, terutama di daerah terpencil, meningkatkan literasi digital melalui program pendidikan, kemudian pemerintah juga perlu memberikan dukungan pada para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis digital melalui pelatihan, pendanaan, dan akses pasar. dan yang terakhir pemerintah perlu memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat kurang mampu untuk mengakses perangkat digital dan internet. Contoh penerapan penanganan digitalisasi oleh pemerintah di negara lain yaitu di Singapura telah berhasil membangun infrastruktur digital yang kuat dan memberikan layanan publik yang efisien melalui platfrom digital seperti SingPass. Platfrom ini memungkinkan warga Singapura untuk mengakses berbagai layanan pemerintah mulai dari pembayaran tagihan, pengurusan paspor, dan lainnya.

 

Upaya kolektif sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam era digital ini. Dengan demikian, teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.

Siti Nur Hayati, mahasiswa kimia Universitas Airlangga