Halo, Sobat Kompasiana!
Pernah ga sih kalian bertanya, Apakah di luar negeri ada kasus korupsi? Atau Apakah pejabat di luar negeri juga pernah korupsi?
Yuk, simak pembahasannya!
Seperti yang kita tau, Korupsi adalah tindak penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompok. Terdapat banyak kerugian yang dialami oleh negara terkait tindakan tidak bermoral ini.
Tapi, adakah negara paling korupsi di dunia?
Yap, tentu saja ada. Menurut IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tahun 2021 Sudan Selatan merupakan negara paling korupsi di dunia. Lalu, apakah yang membuat negara baru ini menduduki peringkat ke-180 dari180 negara?
Sudan Selatan atau lebih tepatnya Republik Sudan Selatan meraih kemerdekaan pada tahun 2011 lalu. Baru genap 2 tahun kemerdekaannya, Sudan Selatan mengalami krisis humaniter akibat perang saudara, konfik berdarah, hingga korupsi. Penyelidikan korupsi di Sudan Selatan mengungkapkan adanya 11.000 nama polisi palsu yang ada dalam daftar gaji kepolisian dan 16.000 nama lainnya yang dinilai mencurigakan. Jumlah itu merupakan separuh dari keseluruhan jumlah personil kepolisian Sudan Selatan.
Menurut laporan dari U4 Anti-Corruption Resource Centre, korupsi di Sudan Selatan terjadi di beberapa sektor, yaitu:
- Ekstraktif, merupakan sumber pendapatan terbesar tetapi tidak adanya transparansi serta banyaknya kesalahan dalam pengurusan.
- Menejemen keuangan publik. Hampir setiap lembaga publik dilumpuhkan oleh korupsi dan salah urus. Kontrak tanpa tawaran, terutama untuk pembangunan jalan dan impor kendaraan, secara teratur diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh elit penguasa dengan harga yang meningkat tanpa pengawasan.
- Polisi dan pasukan keamanan. Jenderal militer memegang kekuatan besar dalam mengalokasikan dana pemerintah, dan sering mengalihkan dana non-militer untuk keperluan militer. Akuisisi senjata dan persediaan militer dilakukan secara ad-hoc dan ditandai dengan korupsi, harga yang terlalu mahal, dan kurangnya dokumen yang tepat dan transparansi.
Lalu, siapakah negara paling anti korupsi di dunia?
Dilihat dari IPK tahun 2021, Denmark menduduki peringkat pertama dengan skor 88 yang menandakan bahwa negara ini memiliki sedikit sekali kasus korupsi.
Kesehatan dan Pendidikan yang gratis, sedikitnya pengangguran, serta upah minimum tenaga kerja yang tinggi membuat Denmark mendapat gelar sebagai negara paling makmur/bahagia di dunia atau “The Happiest Nation In The World”.
Menurut Mahasiswa Diploma IV Akuntansi STAN dalam karya tulisnya yang berjudul “Pemberantasan Korupsi di Denmark”, ada beberapa faktor yang menjadikan Denmark sebagai negara paling anti korupsi:
- Adanya Lembaga Ombudsman. Lembaga ini merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah dan berpihak pada kepentingan publik. Lembaga ini akan berperan sebagai pengawas dan akan menginvestigasi pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga Ombudsman memiliki tujuan dasar yakni melayani pengaduan individu warga negara terkait keputusan administratif pemerintah dan akan memperoleh perbaikannya. Peran Lembaga Ombudsman juga tak lepas dari peran Hukum negara Denmark yang berjalan sebagaimana mestinya. Tidak pandang bulu, tidak ada hukum yang ‘tumpul ke atas dan tajam kebawah’, bahkan Negara Denmark pernah menggunakan hukuman mati bagi rakyatnya yang tidak patuh pada hukum.
- Transparansi dan keterbukaan di bidang politik (Parlemen)
- Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
- Penerapan birokasi yang efisien, berkomitmen untuk memodernisasi sektorpublik dan meningkatkan pengelolaan sumber daya publik
- Kebebasan pers dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka keterbukaan
- Gaya hidup politikus dan pejabat pemerintah yang sederhana
- Fleksibilitas tenaga kerja
- Jaminan sosial dan pelayanan sosial yang baik
- Terdapat Homogenitas dalam masyarakat sehingga masyarakat sangat mempercayai pemerintahan negara
Walaupun dinilai sebagai negara paling anti korupsi, bukan berarti Denmark tidak memiliki kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi juga ada yang menjerat beberapa petinggi pemerintahan negara Denmark, seperti kasus Jam Rollex pada April 2010 yang melibatkan Troel Lund Poulsen, Mentri Lingkungan negara Denmark yang mendapatkan beberapa hadiah dari petinggi di Timur tengah saat melakukan perjalanan dinas ke Qatar, Arab Saudi, dan UEA.
Hadiah yang paling mahal berupa jam tangan bermerk Rollex seharga $68.000. Mentri Lingkungan Denmark menganggap hadiah tersebut merupakan hadiah pribadi bukan hadiah kenegaraan, sehingga ia memakai jam tersebut secara pribadi. Kasus ini kemudian dinilai sebagai tindak korupsi yang diinvestigasi langsung oleh Lembaga Ombudsman. Adapun kasus lain yang menjerat 5 mentri perpajakan yang menerima liburan mewah pada akhir pekan, Kasus penerimaan tiket konser Madona yang merupakan hadiah dari Perusahaan IT KMD, dan Skandal pengadaan barang dan jasa.
