Menurut Mahasiswa Diploma IV Akuntansi STAN dalam karya tulisnya yang berjudul “Pemberantasan Korupsi di Denmark”, ada beberapa faktor yang menjadikan Denmark sebagai negara paling anti korupsi:
- Adanya Lembaga Ombudsman. Lembaga ini merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah dan berpihak pada kepentingan publik. Lembaga ini akan berperan sebagai pengawas dan akan menginvestigasi pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga Ombudsman memiliki tujuan dasar yakni melayani pengaduan individu warga negara terkait keputusan administratif pemerintah dan akan memperoleh perbaikannya. Peran Lembaga Ombudsman juga tak lepas dari peran Hukum negara Denmark yang berjalan sebagaimana mestinya. Tidak pandang bulu, tidak ada hukum yang ‘tumpul ke atas dan tajam kebawah’, bahkan Negara Denmark pernah menggunakan hukuman mati bagi rakyatnya yang tidak patuh pada hukum.
- Transparansi dan keterbukaan di bidang politik (Parlemen)
- Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
- Penerapan birokasi yang efisien, berkomitmen untuk memodernisasi sektorpublik dan meningkatkan pengelolaan sumber daya publik
- Kebebasan pers dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka keterbukaan
- Gaya hidup politikus dan pejabat pemerintah yang sederhana
- Fleksibilitas tenaga kerja
- Jaminan sosial dan pelayanan sosial yang baik
- Terdapat Homogenitas dalam masyarakat sehingga masyarakat sangat mempercayai pemerintahan negara
Walaupun dinilai sebagai negara paling anti korupsi, bukan berarti Denmark tidak memiliki kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi juga ada yang menjerat beberapa petinggi pemerintahan negara Denmark, seperti kasus Jam Rollex pada April 2010 yang melibatkan Troel Lund Poulsen, Mentri Lingkungan negara Denmark yang mendapatkan beberapa hadiah dari petinggi di Timur tengah saat melakukan perjalanan dinas ke Qatar, Arab Saudi, dan UEA.
Hadiah yang paling mahal berupa jam tangan bermerk Rollex seharga $68.000. Mentri Lingkungan Denmark menganggap hadiah tersebut merupakan hadiah pribadi bukan hadiah kenegaraan, sehingga ia memakai jam tersebut secara pribadi. Kasus ini kemudian dinilai sebagai tindak korupsi yang diinvestigasi langsung oleh Lembaga Ombudsman. Adapun kasus lain yang menjerat 5 mentri perpajakan yang menerima liburan mewah pada akhir pekan, Kasus penerimaan tiket konser Madona yang merupakan hadiah dari Perusahaan IT KMD, dan Skandal pengadaan barang dan jasa.
