JUDUL BUKU :KEBIJAKAN PENYENGGARAAN PENGINDERAAN JAUH
Tim Penyusun:Â
Pengarah : Dr. Mego Pinandito, M.Eng.Â
Penanggung Jawab : Dr. Dip. Ing. Muhammad Abdul Kholiq M.Sc.
Ketua Tim : Ir. Agus Hidayat, M.Sc.Â
Anggota : 1. Runggu Prilia Ardes, S.H., LL.M. 2. Prof. Dr. Ir. Dony Kushardono, M.Eng. 3. Dra. Anie Retnowati, M.Sc. 4. Leo Kamilus Julianto Rijadi, S.Kom. 5. Nurul Sri Fatmawati, S.Sos., M.Si. 6. Intan Perwitasari, S.E., M.E. 7. Amelia Kusumawardani, S.Kom
- Secara umum Penginderaan Jauh adalah Penginderaan Permukaan. bumi dar dirgantara dengan meman foaklean sifat gelombang eloktromagnetik yang dipancarkan, dipantulkon, atau dihomburkan oleh objek yang diindera. Pengin deraan jouh merupakan Salah Satu kegiatan keontariksaan yang diatur dalam Posol 1 ayat huruf bundang. Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksoon. Pada Saat ini teknologi Pengn dercan Jauh Sudah sangat ber kembang, ratusan Satelit Pengn deran Jauh berbagai jenis mengorbil diantarik sa mulai dari resolus: Spasial rendah, menengah dan tinggi. Bahkan Pemanfaatan dato Penginderaan Jauh Juga Sudah dipergunakon dindonesia untuk mendukung Penegakan hukum dan keamanan negara Seperti deteksi kapal dan lingkungan untuk keamanan but identifikasi objek Pajak baru dan audil hasil Pembangunan. Hal itu menjadi bekal dalam Pengembangan Sistem Stasiun Bumi untuk terus menerus menjamin ketersediaan data Satelit Penginderoan jauh dari berbagai Satelit Pengin deraan Jauh dari berbagai Satelit generasi yang terbaru yang diperlukan oleh berbagai Sekkor Pembangunan. Peta rencana Strategis yang dimaksud terdiri Peta rencana strategis Jongka Pendek, Jongko menengah dan Jangka Panjang di dalam Peto rencan0 Strategis tersebut terdapat tahapam kegiatan yang harus dilakukan Setiap tahunnya beserta torget yang harus dicapai. Guro menjamin terlaksananya tahapan kegiatan. Penginderaan Jauh Serta tercapainya target yang telah ditetapkan. Perlu adanya kebijakan yang akan menjadi dosor Pelaksanaan Sebuah naskah kegiatan. Untak itulah Perlu disusun kebijakan dengan berbosiskan data dan bkt yang terkait dengan kegiatanyang akan dilakukan.
- Menurut Pasal 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan keantarik soon adalah. Setiap kegiatan eksplorasi dan Pemanfaatan Antarikso yang dilakukan, baik dan dari bumi, ruang udoro, maupun Antariksa, kemudian Sebagai mono dijelaskan dalam Pasal 38 44 21 tahun 2013. Pemerintah wajib melaksanakan Penyelenggaracn keontariksaan. sebagaimana diamanatkan oleh uu nomer 21 tahun 2013 tersebut pemerintah wajib menysuun rencana
- Di Indonesia Penggunaan foto udara untuk survei Pemetaan sumber ba daya telah dimulai Pada awal tahan 1970-an. Pada tahun 1972. Ameriko Setikat mekincarkan Satelit Sumber daya ERTS-1, yang kemudian diberi namo baru menjadi handsat - 1. Satelit ini mampu. merekam hampir seluruh Permukaan bumi Pado beberapa Spectrum Pongang gelombang, dan dengan resolus: Sposial Sekitar 80 meter. Mulai tahun 1980. Stasiun Satelit Cuaco To bami LAPAN Sudah dapat menerima data t geostasioner milik Jepang yoitu GMS atau dalam bahasa ha Jefting disebut Himawari. data saterit lingkungan Aqua Moois milik Amerika dan dato Satelit kok Sejak tahun 2000. dan cuaca terra / cuaco F-1 milik Tiongkok sejak tahun 2000.
- Dari Rakarnos Citra Satelit Peserta Pengindenaan jauh tahun 2022 yong dari kalangan Penggunaa, kelompok Pemerintah, Penguruan tinggi dan kelompok badon Pengguna usaho terungkap bahwa Pana mengharapkan adanya Pering katan masih tingginya kebutuhan data. dan. Sangat tinggi untuk fakta yang menunjukkan Pengin deraan jouh kecepatan layanan resolusi tingg mendukung berbagai Sektor Pembangunan bahwa dari tahun ketahan telah terjadi Peningkatan yang Signifikan baik dari jumlah data yong termanfaatkan. maupun jumlah Pengguna, dan lain-lain. Dengan demi kian kontinguitos ketersediaan data Pengindercon jouh horusian diperta Kankan, bahkan Perlu ditingatkan
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!