Melonjaknya harga bawang harus menyadarkan kita akan rentannya ketergantungan pada impor bahan pangan , dan urgensi menegakkan kedaulatan pangan. Sebagai pihak yang terkena imbas paling parah dari kenaikan harga ini, perempuan mesti mengambil bagian dalam kerja besar menegakkan kedaulatan pangan itu.
Krisis bawang menunjukkan bahwa Pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan, sesuai amanat UU Pangan No.18/2012. Pasal 46 UU No 18/2012 ini menegaskan bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan sampai tingkat perseorangan. Melambungnya harga bawang, disusul terbitnya puluhan ijin impor baru adalah potret bahwa pada akhirnya pemerintah tak berdaya melawan tekanan kartelis komoditi ini.
Krisis ini mestinya menyadarkan para ibu tumah tangga bahwa ketersediaan bawang di dapur tidaklah sesederhana tampaknya. Kenyamanan berupa murahnya bawang impor, harus dibayar mahal dengan hilangnya produksi bawang dalam negeri dan kerentanan harga ketika stok dimainkan spekulan. Dengan kebutuhan 400 ribu ton pertahun dan produksi nasional hanya 14.200 ton atau 3,55% dari kebutuhan itu, maka 96,5% kebutuhan bawang nasional disuplai dari impor. Ketergantungan apalagi soal pangan, selalu rentan goncangan. Oleh karena itu, menegakkan kedaulatan pangan adalah urgensi yang tak bisa ditawar. Kedaulatan pangan ini, hemat penulis, bisa dirintis perempuan dalam tiga level, yaitu ideologis, politik, dan kultural.
LEVEL IDEOLOGIS
Perempuan perlu memahami bahwa membanjirnya bawang impor murah adalah hasil bekerjanya neoliberalisme yang melalui jargon pasar bebas menekan negara untuk menghilangkan segala hambatan pasar bagi semua produk termasuk produk pertanian dari negara manapun. Jargon globalisasi membius dunia ketiga untuk percaya bahwa persaingan di pasar bebas terjadi pada "ruang hampa" yang memungkinkan siapapun menjadi pemenangnya. Padahal yang terjadi dalam globalisasi sektor pertanian sebenarnya adalah surplus produksi yang berlebihan dari negara maju setelah proteksi dan subsidi besar-besaran terhadap sektor pertanian mereka, membuat mereka harus mencari pasar baru. Artinya tidak ada "ruang hampa", yang ada adalah tempat sarat kepentingan.
Lalu, diserbulah pasar dunia ketiga dengan produk pertanian negara maju, yang karena subsidi besar-besaran itu membuatnya menjadi murah. Masuklah Indonesia dalam "food trap". Kita terlanjur mencintai pangan murah yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti terigu. Akibatnya terjebaklah kita dalam ketergantungan 100% terhadap impor, dan nyaris tanpa daya tawar, kita membeli berapapun harganya.
Pertanian modern negara maju, menghadapi pertanian tradisional negara berkembang seperti Indonesia, adalah ibarat senapan otomatis melawan ketapel. Mengintegrasikan diri dalam pasar bebas produk pertanian, tanpa persiapan memadai sama saja bunuh diri. Tapi, dengan dikte WTO dan IMF, Indonesia digiring untuk percaya bahwa kita punya peluang menang dengan masuk pasar bebas. Dalam resolusi PBB No 176 tahun 1996 tentang Konsep Keamanan Pangan (Food Security), poin kedua menyatakan bahwa FAO percaya kekuatan pasar bebas bisa membantu mengatasi kekuarangan pangan di beberapa wilayah negara dan dunia ini. Mungkin benar, dengan menjerumuskannya dalam utang tak terbayar, dan akhirnya kedaulatan tergadai.
Dalam globalisasi pangan, negara dunia ketiga digiring pada produksi monokultur yang berorientasi industri dan ekspor. Interkoneksitas antar negara menjadi lebih kuat, sekaligus lebih rentan. Tak ada jaminan bahwa takkan ada pihak yang menggunting dalam lipatan. Pertanian monokultur menggerus potensi sumber daya lokal dan meningkatkan ketergantungan pada pihak luar.
Gerakan sederhana yang bisa dilakukan kaum perempuan adalah dengan menanamkan pola pikir antitesis terhadap rezim pasar bebas, dengan menghargai kemandirian pangan yang berakar pada biodiversitas lokal. Kita harus sadar, bahwa jika dunia mengalami kerawanan pangan, maka emas pun bisa tak berharga. Sang pemenang adalah produsen pangan. Emas tak bisa dimakan. Apatah lagi jika sudah tak ada emas, tak ada pula pangan.
LEVEL POLITIK
Melawan rezim pasar bebas memerlukan kepemimpinan politik yang kuat, cerdas, kohesif dan visioner. Sebagai pasar yang sangat besar, Indonesia menggiurkan bagi produsen manapun. Segala cara bisa dilakukan agar tak muncul kemandirian. Inisiatif lokal sebisa mungkin dimatikan karena mengancam pasar. Tanpa kepemimpinan politik yang kuat, kohesif dan visioner, tidak mungkin melawan kekuatan " the invisible hand" yang menggurita dan bisa meminjam mulut sekaligus membungkam mulut siapa saja untuk memenangkan kepentingannya. Sebagai populasi yang dominan, perempuan mesti punya visi soal kemandirian pangan, dan tidak terlena pada kenyamanan semu pangan murah yang penuh jebakan.
