Strategi komunikasi telah berubah secara signifikan dalam konteks pemilihan umum saat ini. Dengan adopsi konten digital, para kandidat dan partai politik kini memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan politik dan membangun citra. Interaksi langsung antara pemimpin dan pemilih dapat terjadi, sehingga menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif.Â
Polarisasi Politik dan Tantangan Demokrasi
Polarisasi politik yang kuat pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1950-1960- an, yang diakibatkan oleh politik aliran. Polarisasi politik ini mendorong regresi demokrasi serta pelanggaran HAM terutama bagi kelompok minoritas. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan polarisasi politik dalam masyarakat, tetapi juga mendorong regresi demokrasi serta pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi kelompok minoritas.
McCoy dan Somer (2019: 13) menjelaskan dua pola polarisasi yang berkaitan dengan popularisasi politik. Pertama, adanya konflik antar elite politik yang memperebutkan kekuasaan dengan memobilisasi pemilih untuk meningkatkan nilai elektoral mereka. Kedua, elite politik menggunakan narasi populisme atau klaim untuk mewakili suatu kelompok. Ini mengindikasikan bahwa popularisasi politik sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan dan dukungan politik, tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjangnya terhadap stabilitas politik dan keadilan sosial.
Secara garis besar, polarisasi politik merujuk pada terpecahnya masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan politik, yang sering kali memunculkan rasa saling tidak percaya, kebencian, dan permusuhan. Popularisasi politik cenderung memanfaatkan isu-isu sederhana dan emosional untuk mendapatkan dukungan massa. Hal ini dapat menantang prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
KesimpulanÂ
Komunikasi politik merupakan pondasi utama dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum. Era digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam cara komunikasi politik, interaksi langsung antara pemimpin dan pemilih dapat dilakukan melalui berbagai platform digital dan media sosial. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula tantangan baru, seperti polarisasi politik, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keberlangsungan demokrasi. Ini menandai pentingnya pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi politik dalam menjaga integritas sistem politik yang inklusif dan berkelanjutan.
Melihat strategi komunikasi politik saat ini, terutama dalam pemilihan umum, pemanfaatan konten digital dan kaderisasi artis menjadi aspek penting. Partai politik berupaya menjangkau pemilih muda dan memperkuat popularitas mereka melalui media digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi, terutama terkait dengan efek polarisasi politik yang cenderung memanfaatkan isu-isu sederhana dan emosional untuk mendapatkan dukungan massa. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya refleksi mendalam tentang bagaimana strategi komunikasi politik dapat mempromosikan partisipasi yang berkelanjutan dan mendorong terciptanya lingkungan politik yang inklusif.
ReferensiÂ
Sarjana N. 2023. Apa Itu Komunikasi Politik? Masif Dilakukan Jelang Pemilu 2024. Detiknews. [Internet]. [diunduh 5 Februari 2024]. Tersedia pada: Apa Itu Komunikasi Politik? Masif Dilakukan Jelang Pemilu 2024 (detik.com).
Muhazir A. 2021. KOMUNIKASI POLITIK: Demokrasi, Media Massa, dan Pemilihan Umum di Indonesia. Purwokerto (ID): Zahira Media Publisher. Tersedia pada: Komunikasi Politik: Demokrasi, Media Massa, Dan Pemilihan Umum Di Indonesia - Alfian Muhazir, S.Sos., M.A. - Google Books.
