Pemilu atau Pemilihan Umum adalah ciri adanya sistem demokrasi yang dianut Indonesia sejak Pemerintahan Ir.Soekarno dan Muh.Hatta tahun (1950-1959). Saat itu pemilihan tidak dilakukan langsung oleh rakyat. Rakyat hanya berhak memilih anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tetapi yang berhak menentukan presiden dan wakil presiden adalah Parlemen.
Namun, tahun 2003 silam pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang berhasil ditaklukkan KPU (Komisi Psemilihan Umun) untuk pertama kalinya ditahun 2004, dan merupakan kali pertama KPU sangat sibuk, hingga sekarang aturan itu diberlakukan dan menjadi pedoman yang terlaksana bahkan tak bisa dipungkiri  mungkin akan terus berlangsung hingga pemilu-pemilu dibeberapa tahun mendatang.
Menurut ketua KPU 2004-2007 Ramlan Subakti, pemilu 2004 luar biasa. Kompas (15/10/2004) menuliskan bahwa dalam satu tahun KPU harus menyelenggarakan tiga kali pemilu: pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil-presiden, dimana ditahun 2019 diganti menjadi pemilu serentak. Pemilu umumnya dikenal sebagai jalur aspirasi rakyat, para politisi hanya sebagai tonggak yang menjembatani aspirasi-aspirasi rakyat tersebut. Beberapa hari yang lalu rakyat kembali menggunakan hak mereka untuk memilih tonggak yang menjembatani mereka kepada pemerintah, dimana pesta demokrasi serentak  dilaksanakan diseluruh Indonesia pada Rabu, 17- April 2019 . Pada Pemilu tahun ini pasangan calon No. urut 1. Jokowi dan Maaruf Amin  dan pasangan calon No. urut 2. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, sebagai calon kandidat presiden dan wakil presiden, yang besar harapan rakyat siapapun kelak yang terpilih mampu membawa Indonesia ke ranah yang lebih baik.
Setelah pemilihan atas presiden dan wakil presiden serta legislatif, masuk kepada tahap perhitungan suara yang tentunya hasil tidak serta merta dapat keluar dengan cepat dalam waktu sehari atau seminggu, pasalnya dilansir dari media yaitu CNN (Cable News Network ) Indonesia bahwa KPU akan mengumumkan bahwa hasil akan keluar kisaran paling lama 22 mei 2019 atau setelah 35 hari pemungutan suara.
Berbagai bentuk respon masyarakat menyaksikan proses pemilu, seperti khawatir, acuh bahkan beberapa yang melontarkan kritik adapula yang memilih bungkam tidak berkomentar apapun. Sedang sebagian lainnya tergambarkan dari kicauan-kicauan mereka  menyanjung paslon (pasangan calon) bahkan menyeloteh karena perbedaaan sudut pandang terhadap paslon yang orang lain pilih. Hal ini memang wajar terjadi, tapi tidak berarti hak orang lain utuk memilih tidak bernilai.
Terlepas dari bedanya pilihan atau pandangan, sebagai warga negarayang bak seharusnya saling menjatuhkan saling mencaci menimbulkan kerusuhan  sehingga pondasi internal kenegaraan goyah akibat dari arogansi.Akan tetapi, saling membangun dan merangkul saling mempercayai bahwasannya masa depan negara akan lebih baik dengan kedatangan semangat dan energi baru dari setiap kandidat merupakan keharusan. Bentuk reaksi rakyat juga datang dari keresahan mereka karena kotak suara yang berasal dari kardus dan di berikannya hak suara kepada penderita gangguan sakit jiwa.
Hal ini memicu beberapa pengamat politisi berkomentar salah satunya seorang akademisi Indonesia Rocky Gerung berdasar pada lansiran akun twitternya mengisarkan akan adanya masalah-masalah yang timbul pada proses pemilu 2019, ia mengungkapkan bahwa "Legitimasi Pemilu makin defisit. Gejala kecurangan makin kentara.
Saya kira penting lembaga pemantau independen Internasional ikut mengawasi, demi transparasi demokrasi". Ia menyinggung tentang demokrasi yang ia anggap kurang transparan pada proses tahun ini, ia menyarankan penting pihak luar negeri untuk ikut membantu jalannya proses pemilu agar potensi kecurangan dapat diminimalisir, selain itu adanya pematau dari negara lain dapat menetralkan proses berjalannya sehingga selaras atau sesuai  dengan apa yang diharapkan.
Sedang pada kesempatan lainnya, politisi Andi arief menimpali ungkapan Rocky Gerung dengan ujarannya yaitu telah ada dua pemantau yang telah mengkonfirmasi untuk ikut andil hadir dalam mengawasi jalannya pilpres Indonesia.
Kemudian masalah pemilu tidak hanya datang dari area domestik, tidak hanya terjadi dikalangan rakyat dalam negeri  namun pula rakyat diluar negeri.
System pemilihan yang berbeda dengan 5 tahun yang lalu, membuat rakyat yang berada dinegara lain kisruh dan merasa agak terganggu dengan durasi waktu yang cukup lama untuk memilih dan menentukan.berbagai banyak kertas suara didalam TPS (Tempat pemungutan Suara), dalam arti tak hanya presiden dan wakilnya namun juga anggota legislatif terkait lainnya.
