Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

Assalamualikum readers

Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya teman -- teman.

Pastinya semuanya pada tahu, virus yang sedang melanda dunia. Zaman sekarang siapa yang tidak tahu covid-19? Semua orang pasti tahu, mengingat Covid sudah melanda dunia hampir satu setengah tahun.

Menurut dari salah satu sumber yang saya baca  Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada bersin dan batuk), tidak melalui udara.

Dilaporkan bahwa pasien positif covid bisa mencapai 3000-an orang per hari, dan akan bertambah terus. Hal ini menyebabkan berbagai wilayah di Indonesia lockdown, semua aktivitas dilakukan secara online. Aktivitas dibatasi, sehingga perekonomian masyarakat menurun.

Ketika permintaan agregat masyarakat mengalami penurunan, maka gelompang PHK pun mulai melanda Indonesia. Berdasarkan data (Mei 2020) dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, terdapat 6 juta tenaga kerja yang terkena dampak dan 90% dalam status dirumahkan, dan sisanya di PHK.

Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi perekonomian masyarakat yang menurun? Tentu saja pemerintah sangat berperan penting, sebagai bentuk dari tanggung jawab. Pemerintah memberikan bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja serta pemotongan tagihan listrik. Berdasarkan pernyataan Imaduddin Abdullah (pengamat ekonomi Indef) menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mengatasi dampak Covid-19 melakukan stimulus fiskal disektor kesehatan, pengurangan dampak negatif dari Covid-19 serta bantuan bisnis yang diberikan pasca pandemik.

Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 405,1 triliun yang akan diberikan kepada sektor kesehatan sebesar Rp. 75 triliun untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan.

Sedangkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp. 110 triliun yang digunakan bagi 10 juta penduduk penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu pra kerja, serta insentif cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta diskon tarif listrik bersubsidi. Stimulus pemerintah dalam intensif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar Rp. 75,1 triliun serta untuk pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun yang bertujuan untuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM. (Humas FEB).

Dari data yang sudah dijelaskan tadi, bayangkan begitu banyak dana yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi perekonomian masyarakat yang menurun. Tapi masih saja ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan malah memanfaatkannya sebagai ladang usaha.

Yapss, apalagi kalo bukan korupsi. Apasih itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Salah satu kasusnya dilaporkan bahwa KPK terima laporan dugaan korupsi dana Covid sebesar Rp. 7,63 M di Sumatra Barat. Bayangkan dana sebesar itu mau diapakan.

Banyak berita yang beredar dimedia, bahwa pemerintah mau kenakan PPN sembako. Rencana pengenaan PPN sembako tersebut tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Berdasarkan draf RUU KUP, pemerintah juga berencana untuk menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Namun di saat yang sama juga akan mengenakan multitarif, yakni paling rendah 5 persen untuk kelompok menengah bawah dan paling tinggi 25 persen untuk kelompok barang sangat mewah.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah terlalu banyak memberikan pengecualian PPN. Selain itu, sembako yang dikecualikan dari PPN juga banyak dikonsumsi kalangan atas.

"Terlalu banyak pengecualian saat ini. Ilustrasinya jika saya konsumsi telur omega, dan Pak Anthony telur ayam kampung di pasar, sama sama enggak kena PPN saat ini," ujar Yustinus dalam webinar Arah Kebijakan Pajak di Kala Pandemi, Jumat (11/6).

Tetapi, bagaimana dampaknya jika PPN sembako jadi diimplementasikan kepada masyarakat. Ekonom Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan itu akan menurunkan daya beli masyarakat, karena harga bahan pokok yang kena pajak akan lebih tinggi dari seharusnya.

Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan jika PPN sembako ini dilakukan saat pandemi ini jelas akan menurunkan daya beli masyarakat.

Ada juga berita bahwa 9 ribu orang jadi korban Antigen bekas, palaku kantongi 1,8 M. Itulah mengapa banyak yang menganggap Covid ini sebenanya hanyalah konspirasi. Karena seolah -- olah kita semua dimanfaatkan demi kepentingan mereka. Mungkin ada yang belum tau apa apa itu konspirasi. Konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan illegal atau merugikan pihak -- pihak tertentu.

Menurut saya tidak salah sih, orang bisa beranggapan seperti itu. Meningat sudah hampir satu setengah tahun Covid melanda Indonesia. Begitu banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kasus Covid, bukannya mereda. Malah tambah parah, padahal Indonesia sudah mulai berjalan normal kembali, sekolah -- sekolah mulai dibuka, tempat -- tempat seperti mall juga mulai berjalan normal lagi. Tapi malah sekarang mau ada lockdown lagi, karena ditemukan covid varian baru dari India, Afrika, dan Inggris. Banyak orang yang menganggap ini disengaja, agar dapat menguntungkan pihak -- pihak tidak bertanggungjawab.

Dari berita yang muncul dimedia, banyak negara yang sudah mulai normal. Seperti, kampus di Wuhan gelar wisuda akbar 11.000 mahasiswa tanpa masker, warga Selandia Baru sidah bebas nongkrong dan nonton konser, Hungaria Vs Portugal : 67 ribu penonton padati Puskas Arena, Denmark akan cabut aturan pemakain masker, warga Israel sudah bebas tak pakai masker, didalam atau luar ruangan, dan lain sebagainya.

Tentu saja, kami seluruh masyarakat Indonesia juga ingin  sekali seperti itu, bisa kembali normal, bisa melakukan aktivitas secara offline. Jadi kami sangat berharap agar pemerinatah lebih gesit dan tegas dalam menangani pihak -- pihak yang memanfaatkan keadaan demi keuntungan mereka. Buat teman -- teman semuanya, juga jangan lupa untuk selalu selalu patuhi protocol kesehatan. Rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk memutus rantai penularan Covid -- 19.

Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wr.Wb.