Peralihan Kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru

Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berganti menjadi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada awalnya dengan adanya surat yang menginstruksikan Soeharto untuk mengambil tindakan mengatasi situasi keamanan yang buruk pada 11 Maret 1966 yaitu dengan adanya Supersemar.

Kita tidak asing lagi dengan Supersemar. Apasih Supersemar itu? Supersemar adalah Surat Perintah Sebelas Maret yang merupakan sebuah dokumen yang mengubah situasi politik, keamanan, ekonomi, dan segala aspek lainnya di Indonesia. Berikut ada beberapa dampak dari Supersemar:
1. Membuka jalan untuk Soeharto berkuasa.
2. Pembubaran G-30-S/PKI serta menteri yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut.
3. Status Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS.
4. Soekarno turun dari jabatan presiden.
5. Mengubah arah politik Indonesia secara dramatis. Sebelumnya, Indonesia memiliki ideologi nasionalis dan sosialis yang berseberangan dengan kebijakan Barat.

Supersemar juga membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk. Supersemar membuka jalan bagi Soeharto naik menjadi presiden dan menyebabkan Soekarno diasingkan.Peralihan politik dari Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pada awalnya, peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto terjadi karena peristiwa G30S/PKI yang menimbulkan kekacauan besar di Indonesia.

Peristiwa ini membuat Soekarno harus kehilangan kekuasaannya dan Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Peralihan ini juga disebabkan oleh perbedaan ideologi antara Soekarno dan Soeharto, serta peristiwa G30S/PKI yang menimbulkan kekacauan besar di Indonesia.
Peralihan kekuasaan ini membuka ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakat Indonesia, termasuk kembalinya Abu Bakar Ba'asyir ke tanah air setelah beberapa lama melarikan diri ke Malaysia dari pemanggilan pengadilan pemerintah Orde Baru.

Pada hakikatnya Orde Baru lahir untuk menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 194. Demokrasi di bawah pemerintahan Sukarno juga dilemahkan oleh tuduhan tentara bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di balik pembunuhan tersebut. dari tujuh jenderal. Tuduhan ini tentu menimbulkan kemarahan di kalangan pemuda antikomunis. Pada akhir Oktober 1965, mahasiswa membentuk Unit Aksi Mahasiswa Indonesia, atau KAMI, di bawah perlindungan militer.