Fenomena Buzzer dalam Propaganda Politik

Fenomena Buzzer dalam Propaganda Politik

Apa itu buzzer? buzzer adalah akun media sosial yang tidak memiliki identitas yang jelas untuk dipertaruhkan. Buzzer seringkali merupakan sekelompok orang tanpa reputasi yang jelas, biasanya dibelakang mereka terdapat motif ideologis atau ekonomi, dan kemudian menyebarkan informasi atau berita untuk tujuan apolitik. Cara kerja buzzer di media sosial sangat sederhana, ketika ada masalah yang berkaitan dengan suatu pihak dan ramai dibicarakan di media sosial, pihak terkait akan menggunakan akun anonim sebagai buzzer untuk membantahnya. Tujuan penggunaan buzzer adalah untuk membuat orang bingung mana antara pendapat yang benar maupun yang salah, juga membuat orang jatuh ke dalam pemahaman yang salah, bahwa seolah-olah yang paling nyata muncul adalah sesuatu yang paling benar untuk dipertimbangkan sebagai referensi.[1] Bentuk narasi propaganda buzzer tidak hanya berupa teks, melainkan dapat berupa gambar dan meme hingga video yang diunggah sepotong-sepotong demi kepentingan semata. 

 

Buzzer sebagai alat propaganda pemerintah

Fenomena munculnya buzzer dalam dunia politik telah melekat menjadi bagian dari sistem propaganda politik sebuah negara. Menurut Bradshaw & Howard[2] menyebutkan bahwa setiap tahunnya jumlah pengguna media sosial selalu meningkat dan digunakan sebagai alat dalam melancarkan aksi propaganda politik, secara tidak sadar telah terjadi hegemoni cara berpolitik dengan menjatuhkan pihak lawan di media sosial, yang juga dilestarikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam teknik propaganda studi komunikasi politik, ada teknik yang disebut dengan name calling atau berfungsi untuk memberi label buruk kepada orang, gagasan, objek maupun tujuan agar orang tersebut menolak tanpa menguji kenyatannya, hal ini sama seperti fungsi buzzer sebagai alat propaganda pemerintah dengan menyampaikan informasi yang objektif, serta dirancang untuk mempengaruhi pihak lawan. Sekarang ini, buzzer sudah di-label-kan pro terhadap pemerintah, sampai-sampai banyak yang menyimpulkan bahwa buzzer juga tahan terhadap jeratan hukum. Terlebih saat Pemilihan Umum 2019, peran buzzer sangat terlihat dengan kamnyanye politik negatif nya, jalan pintas pemerintah dalam mengambil hati rakyat salah satunya melalui peran buzzer ini, walaupun pesan dan gagasan buzzer selalu berisikan tentang hal negatif tetapi buzzer adalah penopang para elite untuk melakukan kampanye dan kegiatan politik lainnya yang harus melibatkan rakyat.[3]

 

Buzzer: ancaman demokrasi di Indonesia

 Maraknya fenomena buzzer di Indonesia menjadi sebuah ancaman bagi demokrasi di Indonesia terlebih apabila ia didalangi oleh pemerintah. Buzzer menjadi alat untuk mengontrol arus opini masyarakat sehingga masyarakat hanya boleh mendengar setiap hal yang keluar dari pihak pemerintah. Padahal apabila kita melirik pada apa yang terjadi pasca reformasi, di Indonesia sendiri sistem politik yang diterapkan yaitu sistem demokrasi.

 Menurut Suprapto, nilai intrinsik demokrasi mencakup partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik, kesetaraan derajat tertentu, kebebasan atau kemerdekaan, dan perlindungan martabat manusia, sistem perwakilan, pemerintahan berdasarkan supremasi hukum, dan sistem di mana pemerintah menjamin pemerintah oleh rakyat, yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan dari rakyat meliputi pendidikan umum dan pendidikan politik. [4]Pandangan lain dari Miriam Budiarjo adalah terdapat beberapa nilai demokrasi, yaitu: pertama, penyelesaian sengketa secara damai dan melembaga. Kedua, untuk memastikan bahwa perubahan dilaksanakan secara damai dalam masyarakat yang terus berubah. Ketiga, menyelenggarakan pemilihan ulang secara berkala. Keempat, batasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Kelima, mengenali dan mempertimbangkan keanekaragaman alam. Keenam, memastikan keadilan ditegakkan. Ketujuh adalah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi lembaga dan organisasi negara.[5]

 

Sumber Sikap Tidak Percaya Rakyat Kepada Pemerintah

 Keputusan dan sikap yang diambil pemerintah untuk menggunakan jasa buzzer dalam menjawab banyak persoalan yang tengah dihadapi menyebabkan timbulnya kekecewaan dan berujung pada sikap ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Alih-alih datang untuk menjawab dan menjelaskan langsung kepada masyarakat, penggunaan buzzer cenderung menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki tanggung jawab dan menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak etis dilakukan sebagai pemegang mandat kekusasaan.

 Fenomena buzzer menunjukan kegagalan pemerintah yang diterapkan di Indonesia sekarang ini dalam sistem demokrasi. Apabila melihat cara penyelesaian masalah dan pengambilan kebijakan yang diambil, pemerintah hari ini mulai menunjukan gejala kembali ke sistem otoritarian orde baru yang sudah lama ditinggalkan dan tidak sesuai dengan semangat reformasi. Buzzer yang disewa pemerintah untuk mengatur opini publik yang hidup dalam era media sosial agar dapat tetap sesuai seperti apa yang diinginkan pemerintah, sekaligus juga sebagai alat pemerintah untuk pengontrol opini, kritik, dan semua jenis input politik terutama dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi terutama di media sosial.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 Bradshaw, Samantha & Phipip N. Howard, The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. UK: Oxford University, 2019.

 Budiardjo, Miriam. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1990.

 Pambudi, Dhawam. "INFOGRAFIK: Mengenal Apa Itu Buzzer?" https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/06/081800865/infografik--mengenal-apa-itu-buzzer-. Diakses pada 28 Desember 2021.

 Sugiono, Shiddiq. "Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media" Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vl. 4 No. 1. Juni 2020.

 Suprapto. Moralitas Politik dan Pemerintahan Yang Bersih. Jakarta: 2001.