 Keputusan dan sikap yang diambil pemerintah untuk menggunakan jasa buzzer dalam menjawab banyak persoalan yang tengah dihadapi menyebabkan timbulnya kekecewaan dan berujung pada sikap ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Alih-alih datang untuk menjawab dan menjelaskan langsung kepada masyarakat, penggunaan buzzer cenderung menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki tanggung jawab dan menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak etis dilakukan sebagai pemegang mandat kekusasaan.
 Fenomena buzzer menunjukan kegagalan pemerintah yang diterapkan di Indonesia sekarang ini dalam sistem demokrasi. Apabila melihat cara penyelesaian masalah dan pengambilan kebijakan yang diambil, pemerintah hari ini mulai menunjukan gejala kembali ke sistem otoritarian orde baru yang sudah lama ditinggalkan dan tidak sesuai dengan semangat reformasi. Buzzer yang disewa pemerintah untuk mengatur opini publik yang hidup dalam era media sosial agar dapat tetap sesuai seperti apa yang diinginkan pemerintah, sekaligus juga sebagai alat pemerintah untuk pengontrol opini, kritik, dan semua jenis input politik terutama dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi terutama di media sosial.
Â
Â
DAFTAR PUSTAKA
 Bradshaw, Samantha & Phipip N. Howard, The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. UK: Oxford University, 2019.
 Budiardjo, Miriam. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1990.
 Pambudi, Dhawam. "INFOGRAFIK: Mengenal Apa Itu Buzzer?" https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/06/081800865/infografik--mengenal-apa-itu-buzzer-. Diakses pada 28 Desember 2021.
 Sugiono, Shiddiq. "Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media" Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vl. 4 No. 1. Juni 2020.
 Suprapto. Moralitas Politik dan Pemerintahan Yang Bersih. Jakarta: 2001.
