Tindakan tax evasion adalah pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum serius. Seseorang atau organisasi dapat dikenakan sanksi, termasuk denda yang signifikan, hukuman penjara, atau kombinasi keduanya, jika terbukti melakukan penggelapan pajak. Selain itu, tindakan tersebut dapat merusak reputasi perusahaan dan individu yang terlibat, yang dapat berdampak pada hubungan bisnis dan peluang masa depan.
Bagaimana Cara Pencegahan Tindakan Tax Evasion di Perusahaan?
Konsekuensi jika melakukan tax evasion akan lebih besar daripada jika perusahaan taat membayar pajak. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghindari terjadinya tindakan tax evasion:
- Melakukan Audit Pajak
- Melakukan peninjauan kembali adalah cara pertama. Lihat catatan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan dan aset perusahaan. Pastikan melaporkan semua kewajiban pajak dan aset yang dimiliki agar tidak ada kesalahan.
- Melakukan pelatihan kepada staff
- Tugas perpajakan tidak mudah, apalagi untuk perusahaan yang lebih kompleks. Para pekerja harus terus melakukan pemeriksaan yang cermat dan segera menyelesaikan tugas perpajakan. Peringatkan karyawan untuk menghindari pelanggaran pajak untuk menghindari risiko setelah melakukan pelanggaran pajak.
- Membuat tax planning
- Membuat perencanaan pajak yang baik agar dapat menghindari pelanggaran pajak. Keterampilan yang cermat diperlukan untuk perencanaan yang efektif. Harus dapat memperkirakan pendapatan tahunan atau beban pajak tahunan yang harus dibayarkan di masa depan.
Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Tindakan Tax Evasion?
Pemerintah harus meningkatkan pengawasan, memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat, dan memperkuat penegakan hukum terkait perpajakan untuk mencegah dan menindak tindakan penggelapan pajak. Peningkatan transparansi pelaporan keuangan, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi penggelapan pajak juga merupakan langkah penting yang perlu diambil untuk mengurangi jumlah tindakan penggelapan pajak.
- Pertama, kebijakan perpajakan yang transparan dan adil harus dibuat oleh pemerintah. Ini termasuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, penghapusan celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak, dan penetapan tarif pajak yang wajar. Dengan mengurangi celah hukum, individu dan bisnis akan lebih sulit untuk menghindari atau menggelapkan pajak.
- Kedua, mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan menjadi sangat penting. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan konsekuensi dari penggelapan pajak. Layanan konsultan pajak juga diperlukan untuk membantu mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik lagi tanpa menggunakan metode ilegal.
Untuk menghentikan penggelapan pajak, juga diperlukan penegakan hukum yang kuat. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang kuat untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran perpajakan. Langkah-langkah penting dalam memerangi penyimpangan pajak adalah audit pajak yang ketat, kerjasama antara otoritas perpajakan, dan pertukaran data perpajakan dengan negara lain. Kebijakan pajak yang etis juga penting bagi bisnis.
Allingham dan Sandmo (1972) mengembangkan teori expected utility untuk mempelajari perilaku wajib pajak saat memutuskan untuk melaporkan jumlah penghasilan saat menghadapi pemeriksaan dan denda. Menurut Allingham dan Sandmo (1972), penggelapan pajak terjadi ketika seseorang menganggap keuntungan yang diharapkan dari penghindaran pajak jauh lebih besar daripada biaya yang diharapkan ketika seseorang ditangkap. Allingham dan Sandmo (1972) berpendapat bahwa wajib pajak yang memiliki pendapatan tetap akan melaporkan pendapatan mereka lebih rendah daripada keadaan sebenarnya. Dengan kata lain, mereka akan melaporkan pendapatan mereka lebih rendah daripada keadaan sebenarnya sehingga mereka dapat menanggung konsekuensi jika hal itu ditemukan selama pemeriksaan. Beberapa elemen digabungkan dalam model ini. Wajib pajak memiliki tingkat penghindaran risiko (risk aversion), dan semakin besar penghindaran risiko, semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, wajib pajak harus memahami sistem perpajakan secara menyeluruh untuk memperkirakan kemungkinan deteksi dan sanksinya (Allingham & Sandmo, 1972). Berdasarkan teori expected utlity Allingham dan Sandmo (1972) wajib pajak akan membuat keputusan berlandaskan pendapatan yang diperoleh dan risiko yang dihadapi. Allingham dan Sandmo (1972) mengungkapkan bahwa pendapatan tetap, tarif pajak, kemungkinan pemeriksaan, dan besarnya sanksi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.
Referensi:
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. Journal of Public Economics, 1(3-4), 323--338. doi:10.1016/0047-2727(72)90010-2
