Berdasar pada undang -- undang republik Indonesia pada nomer 20 tahun 2008 yang membahas tentang usaha Mikro,kecil, serta menengah (UMKM) yang ,menjelaskan kegiatan UMKM yang dapat memperbesar lowongan kerja serta agar dapat memberikan pelayan yang ekonomis yang meluas kepada masyarakat, serta dapat mendorong perekonomian, dan agar dapat mendorong kestabilitas secara nasional Dalam era sekarang tingginya potensi yang di miliki UMKM dalam perkebangan di bidang perekonomian yang masih belum bisa diimbangi dengan kualitas UMKM yang memadai, dalam hal tersebut pencatatan serta pengolahan keuangan adalah suatu kunci keberhasilan di UMKM. Permasalahan yang sering terjadi dalam UMKM adalah pencatatan serta penyusunan laporan yang masih belum memadai.
Hal ini sering terjadi karena UMKM masih kurangnya pengetahuan tentang pencatatan akuntansi. Pelaporan pada UMKM biasa hanya mencatat jumlah barang yang masuk dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli serta yang telah terjual. Jumlah piutang serta hutang tanpa harus menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada hal tersebut belum menggambarkan informasi keuangan yang nyata. Informasi akuntansi berguna sebagai salah satu acuan untuk pengambilan keputusan kedepan, sehingga dapat mempertimbangkan antara lain: pembelian alat-alat yang di gunakan untuk produksi serta pembelian bahan baku, serta dapat menentukan, pengajuan permintaan pembiayaan kepada bank, serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dan dapat menembah aset usaha.
Pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat sampai tahun 2021, sudah terbukti mampu menyumbang dalam menciptakan PDB sebesar 67% yaitu: Usaha Mikro sebesar 32.02%, Usaha Kecil sebesar 10.99%, dan Usaha Menengah sebesar 14.59%. Per unit usaha oleh UMKM nilai rata-rata pembentukan PDB sebesar Rp 24.8 juta. UMKM mampu menarik tenaga kerja baru sebanyak 2.32 juta 0rang, atau sama dengan 97.8% dari lapangan kerja baru yang dihasilkan UMKM dan usaha besar pada tahun 2021.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar akuntansi ini disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan dapat disajikan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. SAK ETAP disusun cukup sederhana agar memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa UMKM di Indonesia yang belum membuat laporan keuangan karena menemukan beberapa kendala.
Dalam kesempatan kali ini tim dosen dari Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan dalam rangka menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat (PKM) mem berikan edukasi kepada warga di sekitar Desa Binaan (Desa Kuripan) tentang Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Pada Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM). Peserta kegiatan adalah ibu-ibu PKK yang sudah memiliki usaha rumahan baik online maupun offline. Tujuan pemilihan peserta ini yaitu agar para warga yang memiliki usaha dapat mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan & perubahan modal yang terjadi yang berguna dalam pengembangan usaha.
Pengabdian ini bertujuan untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya pembuatan laporan keuangan bagi UMKM. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah SAK ETAP telah mudah dipahami oleh UMKM dan para pembuat laporan keuangan, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka UMKM dapat terbantu untuk memahami pentingnya penyajian laporan keuangan yang dibutuhkan dalam aktivitas bisnisnya dan sesuai dengan standart yang berlaku.
Pengabdian berperan sebagai salah satu metode penambahan dan peningkatan pengetahuan seseorang sebagai tahap awal terjadinya perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku akan menyangkut sem ua aspek kebiasaan, kemampuan dan sikap mental, sehingga mereka tahu, mau dan mampu membuat pe rubahan-perubahan dalam kehidupannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keuangan pada usaha mereka.
Pelaksanaan PKM ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu :
1. Ceramah
Para dosen memperkenalkan pentingnya laporan keuangan bagi pengusaha, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah ber ijin resmi. terdapat 5 manfaat penerapan pembuatan laporan keuangan pada bisnis UMKM yaitu menyampaikan informasi yang berguna buat perencanaan; mengetahui posisi keuangan usaha; memberikan gambaran neraca; mempermudah perhitungan pajak; terlihat perkembangan usaha yang dijalankan.
