Indonesia memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak untuk menangkal praktik tersebut.
- Ketentuan anti thin capitalization yang merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat memmbebankan biaya bunga dan mengecilkan laba.
- Adanya ketentuan mengenai Controlled Foreign Corporation yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya deviden oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50%, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
- Ketentuan tentang transfer pricing yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.
- Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Hubungan yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Adanya ketentuan anti-treaty shopping yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 yang kemudian diubah menjadi PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
ANALISIS WACANA KRITIS
Pada bagian kedua telah diperkenalkan sepintas mengenai analisis wacana kritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai analisis wacana kritis berikut fungsi dan beberapa pelopor analisis wacana kritis. Mengutip apa yang dipaparkan dalam buku analisis wacana (Eriyanto:2006), berikut ini merupakan hal-hal yang mencirikan sebuah analisis wacana kritis;
1. Tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Atau wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. Jadi wacana merupakan sesuatu yang bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Wacana juga merupakan sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol.
2. Konteks. Mengacu pada pendapat Guy Cook, dalam analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi seperti siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak. Sehubungan dengan konteks dalam wacana, Fillmore mengungkapkan betapa pentingnya peran konteks untuk menentukan makna suatu ujaran, bila konteks berubah maka berubah pula maknanya. Sementara LWX6\DILLH (1990 dalam Lubis,1993:58) membedakan konteks dalam pemakaian bahasa menjadi empat macam:
 (1) konteks fisik yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi itu, dan tindakan atau perilaku dari para peran dalam komunikasi itu;
(2) konteks epistemisatau latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara maupun pendengar;
(3) konteks linguistik yang terdiri dari kalimatkalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi; dan
(4) konteks sosial yaitu relasi sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar.
3. Historis. Untuk dapat memahami suatu wacana teks maka dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Oleh karena itu pada saat menganalisis perlu dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya.
4. Kekuasaan. Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan wacana dapat dilihat dari apa yang dinamakan kontrol.Â
