Mengapa Teori Jendela Johari, karena jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki empat kuadran/ bagian seperti jendela. Masing-masing kuadran mewakili salah satu konsep utama. Kuadran horizontal mengacu pada hal-hal yang diketahui dan yang tidak diketahui oleh diri sendiri dalam hal ini wajib pajak. Pada sisi kuadran vertikal mencerminkan bagian yang diketahui dan tidak diketahui orang lain dalam hal ini otoritas pajak (DJP). Empat kuadran teori Jendela Johari adalah sebagai berikut:
1. Jendela Pertama (Open Self) atau wilayah terbuka adalah jendela ini memosisikan suatu keadaan saat seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Secara langsung pihak lain dapat ikut merasakan dan mendukung apa yang menjadi tujuan maupun kondisi yang pihak pertama alami.
2. Jendela Kedua (Blind Self) atau wilayah buta adalah kondisi saat orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya.
3. Jendela Ketiga (Hidden Self) atau wilayah tersembunyi atau rahasia adalah keadaan saat seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Atas permasalahan, kita memahami kita membutuhkan bantuan, namun enggan meminta bantuan dari pihak yang bisa memberikan solusi.
4. Jendela Keempat (Unknown Self) atau wilayah tidak diketahui atau tertutup adalah kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Unknown self disebut juga sebagai konsep diri tertutup atau introvert, saat seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain.
Teori Jendela Johari dapat membantu individu melihat perilakunya dengan cara yang lebih lengkap. Seseorang tidak dapat mengubah apa yang tidak disadarinya, dan juga sulit untuk mengubah kebiasaan buruk ketika kebiasaan itu disembunyikan dari orang lain. Pada intinya, teori ini membantu menyusutkan ukuran jendela buta, tersembunyi, dan tidak dikenal (diketahui), dan dengan demikian meningkatkan ukuran jendela terbuka, sehingga perilaku bisa lebih terbuka untuk diri sendiri maupun kepada orang lain (Oliver & Duncan, 2019).
Teori Jendela Johari dalam hal perpajakan dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dalam hal kaitannya dengan potensi penggelapan pajak, penghindaran pajak dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam transaksi perpajakan. Dengan adanya potensi penyelewengan tersebut maka teori Jendela Johari dipergunakan untuk melihat celah-celah yang timbul dan mengkomunikasikan solusi yang terbaik.
Jika secara administrasi perpajakan lebih tertata dengan rapi jika didukung adanya kesukarelaan dan transparansi dari wajib pajak dalam melaporkan kondisi keuangannya melalui SPT Tahunannya, maka pemerintah dapat memperoleh informasi data statistik yang kredibel. Data yang penting ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan-kebijakan fiskal apa saja yang dapat mendukung perekonomian dan menciptakan kemudahan.
Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teori Jendela Johari akan tercapai tujuan yang sama, yaitu kemakmuran Indonesia. Untuk itu komunikasi yang baik dan efektif diantara otoritas pajak dan wajib pajak sangatlah diperlukan. Hal-hal yang bisa dibantu oleh otoritas pajak (DJP) maka di situlah ranah yang akan dibantu dengan seprofesional mungkin. Sehingga, jika beberapa pihak eksternal dapat membuka diri mengenai perpajakan termasuk pula wajib pajak, bila terdapat kendala wajib pajak dapat mengkomunikasikannya ke otoritas pajak terkait, namun kembali lagi semua itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku menjadi ujung tombak atas keberhasilan sistem perpajakan dalam suatu negara.
