Mengungkap Rahasia Twin Defisit di Indonesia: Orde Baru Vs Reformasi

Twin defisit adalah suatu fenomena ekonomi yang signifikan dan bisa berdampak luas pada kestabilan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Twin defisit terjadi ketika suatu negara mengalami dua jenis defisit sekaligus: defisit anggaran (fiscal deficit) dan defisit neraca berjalan (current account deficit). Kondisi ini menunjukkan bahwa negara tersebut tidak hanya mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterimanya dalam bentuk pendapatan (defisit anggaran), tetapi juga mengalami lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan dalam transaksi ekonomi internasionalnya (defisit neraca berjalan). 

Kedua jenis defisit ini saling berkaitan. Defisit anggaran dapat meningkatkan permintaan agregat dalam ekonomi, yang kemudian bisa mendorong impor dan memperlebar defisit neraca berjalan. Selain itu, jika defisit anggaran dibiayai dengan utang luar negeri, hal ini akan meningkatkan utang dalam valuta asing dan menambah beban defisit neraca berjalan. Kombinasi defisit anggaran dan defisit neraca berjalan secara bersamaan sering kali memberikan sinyal negatif bagi investor dan pelaku pasar global. Twin defisit dapat memperlemah nilai mata uang negara, karena meningkatnya permintaan terhadap valuta asing untuk membiayai defisit. Penurunan nilai mata uang ini, jika terlalu signifikan, bisa memicu inflasi impor dan mengurangi daya beli masyarakat.

Dalam jangka panjang, twin defisit yang tidak terkendali bisa membebani stabilitas ekonomi dan mempersulit pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter atau fiskal yang proaktif. Pemerintah mungkin perlu meningkatkan suku bunga untuk mempertahankan daya tarik investasi, tetapi ini juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, twin defisit bisa meningkatkan risiko default pada utang jika pendapatan negara tidak cukup untuk membayar bunga dan pokok utangnya.

Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi difokuskan pada stabilitas makroekonomi, yang melibatkan kendali ketat atas inflasi, nilai tukar, dan harga kebutuhan pokok. Stabilitas ini menjadi dasar bagi pembangunan infrastruktur besar-besaran dan investasi di sektor pertanian, industri, serta sumber daya alam. Pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan yang terpusat, dimana kebijakan ekonomi sangat dikendalikan dari pusat. Dana dan program pembangunan diarahkan pada proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi, terutama di sektor-sektor yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan ini memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama pada 1980-an, ketika Indonesia mengalami booming minyak dan gas alam. Namun, ketergantungan yang besar pada komoditas ekspor serta kebijakan yang kurang transparan menimbulkan kerentanan, terutama ketika harga komoditas turun dan ekonomi global terguncang, seperti yang terjadi pada krisis keuangan Asia tahun 1997-1998.

Setelah jatuhnya Orde Baru dan memasuki era Reformasi, kebijakan ekonomi Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan ke arah liberalisasi dan demokratisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi menjadi lebih terbuka terhadap pasar global, dengan pemerintah berfokus pada desentralisasi fiskal, deregulasi, dan upaya untuk memperkuat sektor keuangan. Reformasi memungkinkan daerah untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran, yang memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal mereka. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan dalam penyaluran anggaran dan akuntabilitas fiskal, yang hingga kini menjadi isu penting dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Selain itu, pemerintah mulai menerapkan kebijakan pro-pasar dan membatasi keterlibatan negara dalam sektor-sektor tertentu. Hal ini memicu lebih banyak investasi asing langsung (FDI) dan menciptakan peluang untuk pengembangan sektor swasta, terutama dalam manufaktur dan jasa. Namun, liberalisasi ini juga menimbulkan tantangan, seperti ketergantungan pada modal asing, yang dapat membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak global.

Twin defisit atau defisit ganda yakni defisit anggaran dan defisit neraca berjalan secara bersamaan adalah masalah yang kompleks dan sering kali disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pada periode Orde Baru (1967-1998) dan era Reformasi (setelah 1998), sejumlah faktor yang mempengaruhi twin defisit memiliki kesamaan, meskipun pendekatan kebijakan untuk menanganinya berbeda. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi twin defisit pada kedua periode di Indonesia mencakup ketergantungan pada ekspor komoditas, utang luar negeri, krisis finansial Asia 1997-1998, dan kondisi global.

Dalam menghadapi twin defisit, baik pada masa Orde Baru maupun era Reformasi, pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks dan tantangan masing-masing periode. Pada masa Orde Baru, pemerintah lebih mengandalkan intervensi pasar dan kebijakan anggaran yang ketat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Berbagai program pembangunan infrastruktur dan industri strategis didanai dari utang luar negeri, namun ketika tekanan ekonomi muncul terutama akibat penurunan harga komoditas atau lonjakan utang kebijakan anggaran ketat menjadi respons utama untuk mengurangi beban defisit.

Di era Reformasi, kebijakan pemerintah lebih adaptif dengan mengutamakan reformasi fiskal dan moneter serta keterbukaan ekonomi. Pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, memperkuat Bank Indonesia sebagai lembaga independen, dan mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Kebijakan perdagangan pun diperlonggar untuk menarik investasi asing dan mendorong daya saing internasional. Upaya ini membuat perekonomian lebih responsif terhadap perubahan global, meskipun tantangan tetap ada dalam menjaga stabilitas di tengah kondisi pasar yang semakin dinamis. Perbedaan pendekatan kedua era ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas kebijakan dan daya adaptasi terhadap perubahan ekonomi global dalam mengatasi twin defisit secara berkelanjutan.