Arah Demokrasi Indonesia

Dalam politik demokrasi Indonesia telah diatur bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak dipilih dan memilih dalam konstelasi pesta demokrasi. Asal memenuhi syarat utama sebagai WNI maka tidak ada aturan yang dilanggar. Calon kepala daerah/pemimpin yang dipilih dan ditawarkan oleh partai politik tentu sudah melalui prosedur tetap partai politik dalam mendukung calon yang diusung dan ditampilkan di ruang publik untuk dipilih oleh rakyat pemilih.

Banyak dinamika yang dihadapi dan dilalui oleh semua partai politik dalam mengusung calon kepala daerah (cakada) yang menjadi jagoannya dengan harapan mendulang kemenangan besar. Maka quote bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi karena setiap saat saling membutuhkan untuk terwujudnya kemenangan lebih banyak bagi partai politik.

Kemenangan besar ini dimaksudkan sebagai modal dasar yang baik dan kuat bagi kompetisi selanjutnya. Rumus yang dilakukan oleh semua partai politik dalam merebut kekuasaan (kekuasaan dalam arti baik untuk membenahi kinerja pemerintahan lebih baik dalam proses penyelenggaraan bernegara berbangsa berjalan kokoh dan stabil).

Setelah terlaksananya pemilihan kepala daerah (pilkada) di 270 daerah di seluruh wilayah Indonesia pada 9 Desember 2020 lalu, saat ini sudah mulai terlihat hasilnya, baik dari lembaga survey resmi dari komisi pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI) maupun independen. Kemudian yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia saat ini yaitu dinyatakan menang sementara sebelum resmi diumumkan KPU bahwa anak (Gibran) dan menantu (Bobby) dari Presiden Jokowi, memperoleh dukungan suara yang besar sebagai walikota Solo dan walikota Medan. Dengan mudah menakhlukan lawan politik (karena memiliki dukungan partai yang besar) otomatis sebagai bentuk dukungan dari masyarakat pemilih.

Menjadi perhatian khusus bagi Demokrasi Indonesia bahwa keluarga penguasa jika tidak diatur secara tegas dalam UU politik untuk membolehkan satu periode saja dahulu selesai masa tugas orangtua (keluarga), ke kiri, ke atas, ke bawah, ke kanan maka akan lebih mencerminkan demokrasi yang lebih fair di mata rakyat. Tapi sekali lagi yang dibutuhkan apakah cerminan fairnes itu atau kemampuan kinerja dari para pemimpin yang justru memiliki kemampuan kuat untuk dapat merealisasikan dan mewujudkan kinerja sesuai harapan rakyat yang dibutuhkan? Jika ia mampu memenangkan pertarungan (yang memang tidak mudah) artinya ia diyakini mampu menjalankan pengelolaan kinerja pemerintahan lebih baik dari sebelumnya.  

Apakah itu menjadi dasar bagi masyarakat perlu memilih pemimpin yang memiliki kekuatan dukungan pusat, karena jika tidak demikian semua persoalan yang selama ini belum jug teratasi dan cukup melelahkan tidak akan pernah berubah dan teratasi serta masyarakat sangat jenuh pastinya. Oleh karena itu masyarakat menumpuhkan harapan besar itu pada anak dan menantu Jokowi dimana Jokowi sebagai Presiden RI memiliki kemampuan kuat untuk mensupport kinerja anak dan menantunya nanti.

Dapat diamati, sebenarnya bahwa permintaan dan harapan rakyat itu seperti apa, dan rasanya hasil pilkada kali ini jelas terlihat bahwa rakyat butuh perubahan besar dan nyata untuk membenahi daerahnya dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang memiliki dukungan pusat yang terjamin.

Sejatinya jika anak dan menantu Jokowi dapat bekerja sesuai harapan saat menjalankan amanah rakyat di wilayahnya masing-masing, maka sangat jelas bahwa pembenahan kepemimpinan daerah walaupun memiliki khas kearifan lokal hanya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin (walau secara kapasitas, kapabilitas) belum meyakinkan, terpenting ada kekuatan besar di belakang mereka, terlepas apakah kinerja mereka nantinya akan dapat memberikan keuntungan financial (melakukan pembangunan masiv dalam membenahi sarana dan prasaran kota secara bertanggung jawab).

Terpenting dari semua itu harus diikuti oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat otomatis mampu menghargai diri sendiri, dengan demikian dapat menghargai lingkungan di luar dirinya, akan tercipta kehidupan rukun, adem, harmoni,  berkualitas, produktif bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Apa yang dihasilkan oleh pilkada tahun ini, merupakan cerminan demokrasi Indonesia di era global/perkembangan teknologi informasi/digital. Mereka yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin terbaik andalan daerah masing-masing,  semoga mereka terus berkomitmen kuat dalam menjaga amanah rakyat dalam menjalankan penyelenggaraan  pemerintahan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat lebih bahagia.

Partai Demokrat bangga dengan kader terbaiknya yang terpilih sebagai kepala daerah, kemenangan ini semoga menjadi pemicu kader Demokrat di seluruh Indonesia.

Menang pemilihan gubernur (pilgub) bagus, tetapi lebih penting menang banyak pemilihan walikota (pilwakot) dan pemilihan bupati (pilbup) untuk mendulang dukungan lebih besar bagi perjuangan selanjutnya, serta lebih penting banyak kader yang menang, yang menang tidak pindah partai untuk membantu kesuksesan Demokrat, yang kalah ikut pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024 (Agus Harimurti Yudhoyono).

Jakarta, 12 Desember 2020
Dr. Susilawati M.Han
Wakadep Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP PD.