Indonesia Punya Siapa?

Akhirnya komisi pemberantasan korupsi (KPK) menangkap menteri kelautan dan perikanan yang menjadi headline di berita nasional. Hal ini sangat mengejutkan bagi bangsa Indonesia, dimana saat penangkapan terjadi sang menteri baru saja kembali dari  luar negeri beserta rombongan dan barang-barang mewah  dari negara yang dikunjungi, di sisi lain kondisi masyarakat Indonesia secara umum setelah diterjang wabah Covid-19 banyak yang hidupnya semakin memprihatinkan. Hal yang sangat paradoks yang dilakukan oleh sang menteri sebagai regulator.

Diindikasi dalam kebijakan mengekspor benur lobster banyak hal yang tidak sesuai prosedur dan menguntungkan pihak tertentu, terbukti sang menteri siap mundur sebagai menteri di kabinet pemerintah saat ini dan mundur juga dari partai politik (parpol) pengusung.

Kejadian seperti ini sering terjadi dan selalu berulang di Indonesia. Bahkan dalam situasi kehidupan berbangsa yang belum pulih akibat wabah, pola yang sama masih terjadi. Seperti kehilangan rasa kebersamaan dalam kehidupan berbangsa. Sejujurnya ada apa dan bagaimana proses penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah secara umum? 

Apakah sulit menghindari hal yang memiliki dampak merugikan negara? Atau hanya karena hitung-hitungan  politik sehingga negara selalu dikorbankan? Jika memang demikian, saatnya untuk membuat regulasi baru tentang pengaturan pembagian keuntungan bagi pejabat politik yang diakomodir oleh pemerintahan. 

Agar lebih jelas, terbuka dan fair bagi seluruh stakeholders dan mudah dalam menjalankan tugas pokok dari amanah yang diemban. Jangan selalu terjadi perilaku malu tapi mau, bersumpah saat menerima amanah untuk setia dan patuh pada tugas jabatan yang diberikan namun  terus terjadi upaya pengambilan keuntungan secara ekonomi untuk pribadi/kelompok, jika sudah jelas maka jelas pula berapa yang harus disetorkan kepada negara, saatnya mengakhiri perilaku mau tapi malu.

Sulitnya  menghindari keadaan demikian karena pada dasarnya negara dikelola melalui instrumen parpol sesuai UU. Dimana parpol pemenang/penguasa juga sulit jika menjalankan kinerja/fungsi pemerintahan sendiri, maka dilakukan upaya bersama dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai kesepakatan antar parpol untuk saling menguatkan dukungan.

Jika dibuat aturan baru yang baik dan jelas maka tidak terus menerus memberi kesan negatif pada rakyat bahwa parpol sebagai sumber masalah di negeri ini karena negara dijadikan sumber bancaan parpol.

Parpol apapun yang berkuasa nantinya jika tidak dibuat aturan baru yang jelas konteks pembagian keuntungan, akan terus terjadi hal seperti ini dan seolah-olah seluruh anak bangsa tidak jujur/amanah. Image seperti ini tentu tidak baik bagi psikis bangsa Indonesia karena dapat melemahkan spirit kebangsaan yang dibanggakan. 

Kesan seperti ini harus dilenyapkan karena jika tidak maka sulit mewujudkan kehidupan berbangsa yang sehat,  dampaknya rakyat menjadi apatis, jika apatis sulit percaya pada pemimpin, jika tidak ada lagi yang dipercaya maka Indonesia bisa menjadi negara gagal seperti beberapa negara di timur tengah yang dikenal dengan Arab Spring. Sulit bangkit kembali jika negara sudah gagal besar kemungkinan bisa hilang dari peta dunia.

Tentu bangsa Indonesia tidak menginginkan ini terjadi. Bangsa Indonesia sebagai penduduk di negara Indonesia harus memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan negaranya, bukan sebaliknya.

Sebagai bangsa besar, bangsa Indonesia harus sadar bahwa tanpa peran besar dari seluruh warga negara dalam mencintai tanah air maka selalu hidup dalam kesulitan, sementara masalah terus silih berganti muncul, jika terlalu banyak persoalan muncul akibat lemahnya spirit mencintai bangsa dan negaranya, dan masalah yang ada pun belum tuntas terselesaikan namun sudah muncul lagi masalah baru,  bagaimana bangsa Indonesia bisa hidup dalam keadaan demikian.