Mohon tunggu...
Susilawati
Susilawati Mohon Tunggu... Dosen - Penggiat Medsos. Sadar Berbangsa dan Bernegara. Jadilah pemersatu.

Penggiat Medsos. Sadar Berbangsa dan Bernegara. Jadilah pemersatu.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

One Man One Vote dan Politik Demokrasi Indonesia

4 Oktober 2020   12:30 Diperbarui: 4 Oktober 2020   12:29 385
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bagus kinerja mereka didukung dan diapresiasi jika sebaliknya maka kritisi namun dengan solusi. Tidak berfokus pada pembahasan orangnya tetapi pada kebijakan yang dibuat  lebih objektif dan tujuan yang dicapai efektif. Demokrasi sulit berjalan baik dan benar jika masyarakat terlalu fokus pada orangnya.

Contoh saat ini di DPR telah terjadi pandangan fraksi-fraksi dalam RUU Ciptaker yang akan dijadikan UU, partai Demokrat melihat selain tidak urgensinya RUU ini dijadikan UU saat fokus masyarakat berupaya menghindari serangan wabah virus covid-19 dan proses yang dijalankan juga tidak sesuai sebagai mestinya (cacat substansi dan cacat prosedur), yang seharusnya mendengarkan dahulu pendapat dari stakeholders yang terkait RUU Ciptaker tersebut, sehingga dikhawatirkan menghasilkan produk legislasi yang tidak memenuhi unsur adil bagi semua pihak (growth with equity). Walau sendiri berbeda di DPR namun tetap berani menyuarakan suara demi menjaga keberlangsungan hidup buruh/masyarakat Indonesia.

Dalam demokrasi semua individu harus melihat bahwa mereka sebagai tokoh utama dalam masyarakat yang memainkan peran utama dalam masyarakat dan mereka memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hanya orang-orang yang memiliki keberanian untuk berdiri seorang diri yang dapat memimpin dengan baik ke arah kebaikan dan kesejahteraan.

Saatnya masyarakat Indonesia belajar lebih mandiri tanpa harus dipengaruhi orang lain dalam memutuskan pilihannya. Semua kinerja pemerintah harus dijalankan dengan transparan namun hening dan tetap terkontrol baik. 

Demokrasi Indonesia harus berubah, beruntung masih diberi kesempatan dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, sehingga peran dan tanggung jawab untuk tegaknya negara kesatuan republik Indonedia (NKRI) semakin besar dan negara mudah maju, dampaknya bangsa Indonesia mengalami peningkatan kualitas hidup lebih mulia dan bermartabat. 

Kita wajib menghormati dan menghargai diri sendiri, maka dengan sendirinya akan ada penghormatan dan penghargaan dari lingkungan. Terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai bukti bahwa Demokrasi berjalan dengan baik dan sehat sebagaimana mestinya.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Jakarta, 4 Oktober 2020.
Dr. SusiLawati M.Han
Wakadep Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP PD.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun