Pemimpin Itu Perekat Pemersatu Bangsa

Tidak bermaksud ingin membandingkan  antar pemimpin bangsa satu dengan lainnya, karena setiap pemimpin memiliki lebih dan kurangnya. Kemajuan negara ini ditorehkan oleh prestasi para pemimpin dan dapat dirasakan secara akumulatif dari masa ke masa kemajuan negara.

Sejatinya pemimpin negara adalah orang yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan baik dalam situasi normal apalagi dalam situasi genting. Berani tetapi dengan mempertimbangkan banyak aspek yang terdampak agar keputusan yang diambil tidak mengganggu stabilitas negara.

Bung Karno sebagai pemimpin yang menyatukan para pemuda dan bersama mendeklarasaikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Suharto sebagai Presiden pada masa orde baru yang konsen pada pembangunan ekonomi, selama masa pemerintahannya negara Indonesia cukup stabil walau di sisi lain masyarakat tidak bebas dalam menyampaikan kritikan dan aspirasi. Namun sayang karena terlalu lama berkuasa (32 tahun) akhirnya pemerintahan Suharto tumbang pada Mei 1998.

Memasuki era reformasi dan demokrasi, sistem politik Indonesia hingga saat ini dirasakan masih kaku, masih terjadi penyesuaian-penyesuaian dan pendewasaan dalam berpolitik praktiis. 

Apakah sebagai pelaku politik (kader partai politik) atau masyarakat sebagai pemilik suara. Rakyat sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. 

Contoh dalam situasi pandemik virus, logikanya penyelamatan jiwa manusia menjadi perhatian utama dalam penanganan wabah virus, jika kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas maka step berikutnya yang dibangun adalah menumbuhkan sumber ekonomi secara perlahan menyesuaikan dengan keadaan baru yang lebih berkualitas.  

Anggap saja sebagai gerbang awal untuk membangun Indonesia, agar lebih mudah dalam menjalankan upaya-upaya yang dibutuhkan. Karena pada akhirnya setiap orang sudah siap untuk memulai giat yang menjadi sumber ekonomi mereka. Peran pemerintah tentunya dalam hal ini sangat dominan. 

Keadaan yang diharapakan ini agar wabah virus hilang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya masih belum dirasakan berhasil, karena pemerintah masih terus berupaya membangkitkan ekonomi saat butuh penyelamatan jiwa manusia.

Sejak sebelum ada wabah covid-19 kondisi keuangan negara terasa tidak terlalu baik, sehingga saat virus menyerang membuat  keadaan semakin berat. 

Apalagi di ruang publik media sosial (medsos) terus mengalami kegaduhan antar kelompok yang memiliki pandangan berbeda dalam menyelesaikan persoalan bangsa, ini dirasakan sejak pilpres 2014 hingga saat ini di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Faktor apa yang membuat begitu kerasnya kritikan dari pihak lain terhadap pemerintah? Apakah karena pemimpin terpilih adalah hanya seorang kader partai sehingga dianggap remeh oleh lawannya, sementara pemimpin yang diusung kelompok lawan adalah seorang ketua umum partai. 

Apapun alasannya, faktanya kader partai politik (parpol) berhasil dan sudah memasuki periode kedua masa kepemimpinannya dalam menjalankan amanah rakyat dengan segala lebih dan kurangnya, ialah Presiden Republik Indonesia (RI) saat ini disukai atau tidak.

Bahkan dalam situasi pandemik seperti ini luapan kemarahan kelompok yang bersebrangan masih terus terjadi, bekerja baik saja masih dikritik apalagi jika salah membuat keputusan maka muncullah kritikan yang dirasakan bukan lagi spirit membangun bersama tetapi sudah merendahkan martabat pribadi pemimpin. Alangkah tepat jika yang dikritik adalah kebijakannya yang tidak sesuai spirit konstitusi. 

Jika sudah menyasar pribadi, maka itu sama dengan merendahkan diri sendiri secara tak langsung. Mereka bertindak sudah melampaui batas kuasa sang pencipta hidup. 

Miris melihat kondisi seperti ini semakin menjadi-jadi dan seperti ada rasa kebanggan tersendiri seolah-olah sudah membela negaranya dengan selalu berteriak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati tapi di sisi lain saudara sebangsa terluka hatinya karena ucapan yang tidak terkendali.

Pada masa  kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  sebagai Presiden pertama RI yang dipilih secara demokrasi, juga mengalami hal yang sama namun saat itu pemerintah tetap berfokus pada kinerja, tugas dan tanggung jawab. 

Karena tentunya sebagai Presiden tanggung jawab tersebut amat besar dan harus diselesaikan dengan cepat dan baik mengingat Indonesia memiliki luas wilayah yang amat besar dengan jumlah penduduk yang juga besar, tentu dibutuhkan waktu dan energi yang besar pula untuk bisa menyelesaikan banyak persoalan bangsa yang muncul. 

Memang sesekali saat itu Bapak SBY merasa marah dengan kritikan yang dianggap sudah melampaui batas kemanusiaan, tetapi kemudian tidak memperpanjangnya dengan terus membuktikan/mewujudkan kebijakan yang menyentuh rasa adil bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saat ini di masa kepemimpinan Jokowi, terasa sekali aura negatif terus menerus dilemparkan oleh kelompok orang yang menganggap kinerja Jokowi tidak sesuai harapan. 

Apakah karena saat di awal sebelum menjadi presiden banyak orang berharap bahwa kepemimpinan Jokowi dapat menyelesaikan persoalan bangsa yang tidak kunjung hilang seperti korupsi. 

Namun kenyataannya tidak semudah itu, terlalu banyak kaitannya dengan lembaga lain untuk mewujudkan kinerja maksimal, kesulitan muncul jika sinergitas dan koordinasi serta  sumber daya manusia (SDM) tidak sejalan sehingga waktu berlalu begitu saja, dibutuhkan ketegasan yang maksimal dari pemimpin/Presiden.

Kemudian kebijakan pemerintah untuk menutupi APBN dengan hutang menambah rasa khawatir rakyat,  bagaimana ke depan dapat membayar hutang-hutang tersebut yang bunganya saja cukup besar. 25% anggaran dari APBN diperuntukkan membayar hutang luar negeri dan 50% nya dari pembayaran hutang tersebut untuk membayar bunganya saja. Jika demikian kapan hutang itu akan lunas jika melihat kondisi negara seperti ini ditambah adanya wabah virus yang sangat menyulitkan.

Semoga Jokowi dapat menyelesaikan masa tugasnya hingga 2024, kita berikan kepercayaan penuh untuk mengelola negara dengan keahliannya dan semoga keadaan Indonesia segera pulih dari keterpurukan akibat virus covid-19. Serta tidak mewariskan hutang tersebut pada generasi kepemimpinan berikutnya.

Seperti yang dilakukan Bapak SBY saat itu mewariskan kepemimpinan kepada pemerintahan berikutnya dengan kondisi hutang luar negeri sudah dilunasi. Jika tercipta pola seperti ini seterusnya dalam kepemimpinan nasional maka situasi negara Indonesia stabil dan sustain.

Mengapa rakyat masih merasa tidak percaya pada pemerintahan saat ini? Siapa lagi tokoh/elit/pemimpin bangsa yang disegani?  Semua ingin tampil sebagai pahlawan di ruang publik tapi sebatas koar bukan tindakkan atau karya/prestasi nyata yang ditampilkan dan bermanfaat bagi banyak orang. 

Apakah Indonesia kehabisan tokoh bangsa yang menjadi tauladan sebagai perekat pemersatu bangsa, mulai dari tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Dimanakah kejujuran itu bisa dirasakan agar masyarakat percaya dan dapat bersandar?  

Apakah sudah terlalu sulit mencari pribadi yang jujur, semua melakukan tindakan mengambil kesempatan dalam kesempitan, tindakan yang tidak terpuji karena di sana ada hak-hak orang lain, tapi mereka tega mengambilnya.

Harapannya dengan semakin banyaknya muncul kualitas SDM generasi muda Indonesia, dapat membangkitkan kepercayaan dan rasa aman terjaga dan terlindungi.

Yakin ada pemimpin itu, sosok yang dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai perekat pemersatu bangsa.

Semogaa....Doa dan harapan terbaik untuk Indonesia.

Jakarta, 19 September 2020.

Dr. SusiLawati M.Han

Wakadep Luar negeri dan Keamanan Nasional DPP PD.