Hari kelima, tepatnya tanggal 4 Oktober 2024, diadakan Zoom Interaction between Participants yang merupakan workshop Online Japan-Visit Advanced Program for ASEAN Alumny (Theme: Maritime Safety and Rule of Law).
Grup peserta terdiri atas 4 grup, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Setiap grup terdiri atas berbagai negara ASEAN. Aku tergabung dalam Grup A1.
Saat Ice Break, peserta saling membagi kesannya ketika mengikuti JENESYS di masa lampau. Apa pengalaman paling berkesan ketika mengikuti program JENESYS?
"Menurutku, pengalaman paling mengesankan ketika melakukan farmstay di Kota Takashima. Tuan rumah kami yang merupakan warga Takashima sangat ramah. Pemandangan sawahnya begitu indah. Kulinernya begitu enak. Aku sangat bahagia berada di sana. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan."
Kemudian, masing-masing peserta harus berdiskusi dengan kelompoknya, menjawab pertanyaan yang diberikan, dan mempresentasikannya melalui Zoom. Dua topik yang perlu didiskusikan ialah
Perkenalkan keamanan maritim negaramu!
Seandainya bisa, jenis hukum keamanan maritim apa yang akan kau buat?
Grup A1
Opiniku (Indonesia).
Keamanan Maritim Indonesia:
Bakamla, TNI Angkatan Laut, dan polisi bekerjasama untuk menjaga keamanan maritim di Indonesia. Terdapat berbagai masalah keamanan maritim di Indonesia seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan produk ilegal, imigran gelap, penangkapan ikan ilegal, perubahan iklim, polusi, teroris, dan pertikaian dengan negara lain (inter-state disputes).
Saran Kebijakan:
Kebijakan yang kusarankan ialah pengembangan pertahanan laut (menambah jumlah armada kapal laut) dan teknologi drones untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan produk ilegal, imigran gelap, dan penangkapan ikan ilegal. Kebijakan penurunan emisi karbon untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Kebijakan pengolahan limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah di setiap kota, dan septic tank yang baik untuk mengatasi masalah polusi. Kebijakan kampanye damai untuk deradikalisasi. Kebijakan diplomasi damai untuk mengatasi masalah pertikaian dengan negara lain.
Opini Bondan (Indonesia).
Keamanan Maritim Indonesia:
Indonesia memiliki 7 aspek keamanan maritim
1) Yuridiksi dan Teritori Laut, berdasarkan UNCLOS 1982.
Indonesia telah mengatur area laut teritori, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landasan kontinental (continental shelf).
2) UU Pelayaran.
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran, yang mengatur tentang berbagai aspek terkait pelayaran dengan mempertimbangkan Konvensi Internasional untuk Safety of Life at Sea (SOLAS).
3) Perlindungan Lingkungan Laut, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) yang mengatur standar-standar internasional untuk mencegah pencemaran laut oleh tumpahan minyak, sampah, dan zat berbahaya lainnya.
4) Bakamla Republik Indonesia (Indonesian Maritime Security Agency), lembaga yang bertugas mengawasi keamanan maritim dan mencegah aktivitas ilegal di laut, seperti penangkapan ikan yang ilegal, penyelundupan, dan pencurian sumber daya alam.
5) Penyelesaian Pertikaian Maritim (Settlement of Maritime Disputes).
Indonesia mengadopsi prinsip resolusi pertikaian maritim internasional, yaitu UNCLOS 1982, yang terdiri dari penyelesaian pertikaian batas maritim, penangkapan ikan secara ilegal, dan konflik sumber daya alam.
6) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Maritime Trade Law).
Hukum pelayaran, mengatur aktivitas perdagangan dan operasional kapal di Indonesia, termasuk kontrak-kontrak untuk muatan barang di laut, asuransi maritim, dan hak-hak pelaut.
7) Manajemen Sumber Daya Laut.
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang mengatur seluruh aspek penangkapan ikan, marine cultivation, dan konservasi sumber daya laut. Peraturan ketat dari penangkapan ikan secara ilegal ialah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas, termasuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Saran Kebijakan:
Kurasa di masa depan, hukum keamanan maritim dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Peraturan pun akan lebih ketat. Kebijakan yang kusarankan ialah integrasi Artificial Intelligence (AI) dan sistem otomatis. Kebijakan tersebut akan mengurangi kesalahan manusia (human error) dan meningkatkan pengambilan keputusan sehingga mengembangkan keamanan maritim (maritime safety and security). Misalnya, kapal otomatis untuk mengatasi kru yang lelah, drone untuk search and rescue dan real-time incident reporting.
Opini Jezzy (Filipina).
Keamanan Maritim Filipina:
1) The Maritime Industry Authority (MARINA) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengatur industri maritim. Peran utamanya ialah memastikan keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan dari aktivitas maritim.
2) The Phillipine Coast Guard (PCG) berwenang untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan, penerapan hukum maritim, merespon pencemaran laut, dan memastikan keamanan maritim dalam yuridiksi maritim Filipina. Keseluruhannya terkait dengan instrumen, kesepakatan, ataupun konvensi maritim internasional yang relevan, yang ditetapkan oleh Phillipine Coast Guard Law tahun 2009 (R.A. 9993).
3) The Phillipine Maritime Industry Development Plant 2028 (PMIDP 2028) merupakan peta panduan (roadmap) komprehensif yang menyatakan visi Filipina untuk sektor maritim. Tujuan rancangan ialah untuk mentransformasi Filipina menjadi hub maritim yang kompetitif secara global pada tahun 2028.
* Obyek Kunci PMIDP 2028:
Meningkatkan Keamanan Maritim.
(mengembangkan standar dan praktek keamanan maritim untuk mengurangi kecelakaan dan melindungi lingkungan)
Memperkenalkan pelayaran (Shipping) yang Berkelanjutan.
(foster praktek pelayaran berkelanjutan yang meminimalisir dampak lingkungan dan memperkenalkan pertumbuhan ekonomi)
Mengembangkan Sumber Daya Manusia.
Saran Kebijakan:
Perlu adanya hukum maritim yang menekankan community engagement. Komunitas lokal harus terlibat dalam program kepedulian dan inisiatif keamanan maritim, seperti memperkenalkan mekanisme ketat laporan (stringent reporting mechanism) untuk praktek maritim yang tak aman ataupun kejahatan terkait maritim dalam komunitas.
Opini Jeric Joseph (Filipina)
Keamanan Maritim Filipina:
Karena pertikaian teritori berlanjut di Laut Filipina Barat, Filipina memulai usaha-usaha untuk mengembangkan keamanan maritimnya, termasuk memodernisasi Coast Guard, meningkatkan surveillance dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), mengembangkan Pelabuhan, dan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang lebih ketat. Filipina juga meningkatkan kolaborasi internasional dengan negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura untuk menolong mereka mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah lain seperti bajak laut dan penyelundupan. Filipina telah mengalami banyak perkembangan untuk memastikan navigasi yang aman, melindungi sumber daya, dan meningkatkan keamanan nasional.
Saran Kebijakan:
1) Karena Pemerintah Filipina sangat memperhatikan keamanan maritim, maka aku akan mengalihkan perhatian ke Biodiversitas Maritim. Ketika Filipina menghadapi masalah banjir di kota-kota, aku akan melindungi dan menggunakan kehidupan laut untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusinya ialah menciptakan Undang-undang yang mengembangkan hutan gambut kami.Â
2) Aku akan membuat Undang-undang yang melindungi kehidupan laut karena terdapat masalah besar dalam terumbu karang, yaitu perubahan warna (bleaching). Â Jika diberi kesempatan, aku ingin mengatasi masalah ini.
Opini Hanz (Filipina).
Keamanan Maritim Filipina:
Undang-undang Maritim di Filipina membentang dari masa pendudukan Spanyol hingga sekarang. Selama masa pendudukan Spanyol, umumnya peraturan maritim berdasarkan perdagangan kapal layar besar yang memiliki geladak bertingkat-tingkat (galleon trade) dan perdagangan maritim biasa. Sementara selama masa pendudukan Amerika Serikat, prioritas peraturan maritim beralih menjadi keamanan maritim dan hak-hak pekerja maritim.
Setelah 1946, sekarang ini, adopsi Konstitusi 1987, dan ratifikasi berbagai kesepakatan dan perjanjian. Filipina berusaha untuk berkontribusi lebih untuk mencapai industri maritim yang kompetitif secara global.
Saran Kebijakan:
1) Jika aku diberi kesempatan untuk melobby peraturan secara khusus, aku akan memperkenalkan modernisasi Armada Kapal Penangkap Ikan dan Armada Kapal Dagang. Seperti yang kita ketahui, mayoritas kapal pada armada penangkap ikan terbuat dari bahan ringan sehingga tidak bisa bertahan banyak saat berada di dalam situasi yang sulit.
2) Kebijakan ekspansi current coastal watch station system, seperti Chinese poachers, CCG, dan kapal PLAN melanggar laut teritori dan Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Ekspansi coastal watch station system akan mengembangkan kebijakan maritim, proteksi laut teritori nasional, dan fitur ekologi yang berharga.
Opini Maria (Timor-Leste)
Keamanan Maritim Timor-Leste:
Timor-Leste merupakan negara maritim yang memiliki wewenang terhadap dunia internasional untuk menjaga keamanan laut, mencari dan menyelamatkan individu yang menggunakan laut teritori.
PNTL (Polisi Nasional) merupakan unit maritim yang dipanggil untuk mencari orang yang hilang di laut, atau korban kejadian maritim. PNTL memberikan bantuan untuk orang yang mengalami kesulitan di laut.
Ada 120 anggota UPM (Polisi Militer) yang efektif, terbagi dalam 3 area.
Unit Maritim ialah bagian dari Sistem Wewenang Maritim yang didirikan secara spesifik untuk menjaga area pantai dan laut Timor-Leste.
Salah satu misi yang terdapat pada kerangka wewenang maritim ialah untuk melindungi orang yang hidup di laut dan melayani penyelamatan maritim.
Saran Kebijakan:
Menurutku, pelayaran merupakan industri terbesar secara internasional dan juga yang paling berbahaya. Cara terbaik untuk mengembangkan keamanan di laut ialah mengembangkan hukum internasional yang diikuti oleh seluruh perusahaan pelayaran nasional.
Opini Savuth Run (Kamboja).
Keamanan Maritim Kamboja:
Utamanya, Polisi Nasional Kamboja mengatur keamanan maritim, seperti navigasi, manajemen Pelabuhan, dan proteksi air pantai.
Institusi yang memiliki wewenang atas sektor maritim Kamboja ialah
1.Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi, merespon jalur pelayaran, transportasi maritim, dan aktivitas Pelabuhan, memastikan keamanan navigasi, dan penanganan muatan.
2. Komite Nasional untuk Keamanan Maritim (National Committee for Maritime Security atau NCMS), beroperasi di bawah Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk memastikan peraturan keamanan maritim dan menegakkan konvensi internasional. NCMS juga bertanggungjawab untuk berkoordinasi dan mengawasi usaha-usaha keamanan maritim pada perairan Kamboja.
Saran Kebijakan:
Aku akan membuat Undang-undang Pencarian dan Penyelamatan (Search and Rescue Law) yang memiliki sistem formal untuk respon darurat maritim, termasuk prosedur untuk misi penyelamatan, pertolongan pertama (medical aid) di laut untuk memastikan keamanan pariwisata seperti nelayan di laut.
Opini Calista (Malaysia).
Keamanan Maritim Malaysia:
Keamanan maritim Malaysia terdiri atas keamanan navigasi, pelayaran, respon tumpahan minyak, dan vessel traffic system. Elemen-elemen tersebut vital untuk memastikan perairan Malaysia aman dan berkelanjutan.
Bantuan navigasi.
Untuk memastikan keamanan navigasi di perairan Malaysia seperti mercusuar, beacons, dan pelampung terletak di lokasi tertentu. Selain itu, Marine Electronic Highway and Traffic Separation Scheme juga dikembangkan untuk meningkatkan keamanan lalu lintas saat padat (marine traffic).
Saran Kebijakan:
Aku ingin Angkatan Laut Kerajaan Malaysia menggunakan teknologi seperti AI dan drones untuk mengawasi area maritim Malaysia sehingga aktivitas ilegal seperti penjualan manusia, penyelundupan narkoba, barges, bajak laut, dan kapal pengangkut yang tampak ganjil dapat ditangkap. Aktivitas legal pun dapat dilakukan lebih efektif karena terdapat bukti pada real life time video footages.
Materi presentasi Grup A2.
Materi presentasi Grup A3.
Berikut materi presentasi  Grup A4.
#Jenesys_ASEAN
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
