Menjaga Perdamaian di Semenanjung Korea

Korea Utara kontradiktif. Korea Utara berulangkali menyatakan dukungannya terhadap pelucutan senjata nuklir. Namun, Korea Utara menyatakan pentingnya senjata nuklir untuk keamanan, yaitu menghadapi ancaman sehingga tidak mungkin Korea Utara melucuti senjata nuklirnya sendiri. Senjata nuklir sangat efektif untuk provokasi dan merupakan diplomasi yang bersifat memaksa (coercive). 

Walaupun menghadapi sanksi embargo ekonomi yang menyebabkan kelaparan, Korea Utara bersikeras mengembangkan nuklir. Korea Utara memperoleh penghasilan yang besar dari ekspor senjata nuklir ke Rusia atau pun beberapa negara di Afrika. Secara teoritis, senjata nuklir merupakan diplomasi yang bersifat memaksa (coersive) sehingga Korea Utara memiliki posisi menawar (bargaining position) yang lebih tinggi. 

Walaupun demikian, Korea Utara tak memanfaatkan posisi tersebut. Dengan mengembangkan ballistic missile yang bisa mencapai daratan AS, tampak Kim Jong Nam ingin mengalahkan AS. Berkat senjata nuklir, ia mempertahankan rezimnya.

Motif lain Kim Jong Nam menggunakan nuklir ialah ekspansi terhadap Korea Selatan. Korea Utara berpotensi menempatkan senjata nuklir taktis di Semenanjung Korea untuk menyerang Korea Selatan. Sementara pada tahun 1991 AS menarik senjata nuklir taktis dari Semenanjung Korea. 

Akibat meningkatnya ancaman nuklir Korea Utara, para senator Partai Republik AS mengusulkan penempatan kembali senjata nuklir di Semenanjung Korea. Untuk menanggapi usul tersebut, Rusia berniat meningkatkan pencegahan nuklir. Karena AS tak ingin meningkatkan ketegangan nuklir, pada tanggal 30 Mei 2024 AS menyatakan tidak akan menempatkan senjata nuklir, seperti rudal balistik jarak menengah, di Semenanjung Korea.

Latihan gabungan militer dilakukan secara intensif untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Pada tanggal 5 Juni 2024 AS dan Korea Selatan melakukan misi pelatihan penjatuhan amunisi aktif (nuklir) di Semenanjung Korea oleh pesawat bomber B-1B milik AS dan 2 F-15K Eagles milik Korea Selatan. Misi tersebut dilakukan pertama kali sejak tahun 2017.

Pada tanggal 11 Juli 2024, Yoon Suk Yeol dan Joseph R. Biden melakukan pertemuan untuk pengembangan kerjasama keamanan AS-Korea Selatan. NCG merupakan implementasi dari Deklarasi Washington. NCG berperan untuk mengembangkan aliansi strategis AS-Korea Selatan untuk mencapai denuklirisasi total, perdamaian, dan stabilitas di Semenanjung Korea. 

NCG memfasilitasi perancangan strategis dan nuklir terhadap kerjasama AS-Korea Selatan yang berfokus pada keamanan warga Korea Selatan. Tak hanya berkontribusi pada sinergi antara senjata konvensional Korea Selatan dengan operasi nuklir AS, NCG juga memfasilitasi pengembangan latihan gabungan AS-Korea Selatan.

Untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, pada tanggal 12 Juli 2024 AS dan Korea Selatan menandatangani pedoman pertahanan nuklir gabungan, yaitu Pedoman AS-Korea Selatan untuk Pertahanan Nuklir dan Operasi Nuklir di Semenanjung Korea (the U.S.-ROK Guidelines for Nuclear Deterrence and Nuclear Operations on the Korean Peninsula). 

Pedoman tersebut berfungsi sebagai tuntunan untuk kebijakan aliansi dan wewenang militer dalam mempertahankan kebijakan pertahanan nuklir dan postur yang kredibel dan efektif, yaitu integrasi pertahanan nuklir antara senjata nuklir AS dan senjata konvensional Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Pedoman tersebut tidak menspesifikasi bagaimana tanggapan nuklir AS dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa AS menerapkan kebijakan ambigu (ketidakjelasan) yang merupakan kebijakan paling efektif dalam pertahanan serangan nuklir karena membuat Korea Utara tidak bersiap atau tidak meningkatkan pertahanan nuklirnya. Kebijakan ambigu AS mengenai tanggapan nuklir Korea Utara akan meningkatkan kredibilitas pertahanan nuklir AS dan Korea Selatan. Walaupun demikian, aliansi AS-Korea Selatan harus meningkatkan integrasi senjata konvensional-nuklir; komunikasi strategis; latihan dan simulasi; biaya pertahanan nuklir; dan implementasi manajemen risiko.