Di Indonesia, kita perlu waspadai hal itu jika kita beranggapan demokrasi lebih beruntung daripada otokrasi. Misalnya, ketika tema artikel BPIP mengenai hukum hormat bendera, sebaiknya dibiarkan saja sampai kepada tahap pengumuman. Baru diperdebatkan secara ilmiah. Kajian ilmiah jangan terlalu dicampur berlebihan ke politik. Meskipun saling mempengaruhi.
Apalagi kalau oknum "agamawan" ngomong sana sini atas persepsinya yang autobiografis, dicampuri dengan rasa riya, sumah, ujub, dan takabur. Itu menjadi agak sulit jadi dialogis, dalam hal itu Al-Ghazali pernah mengingatkan hanya dalam sufi ketenangan jiwanya syahdu. Karena ilmu lain, hanya perdebatan teologis-epistemologi bahwa akulah yang takabur? Bukan tadawuk?
Sensor agamawan meskipun ada, perlu dilakukan lebih rendah hati dan itu ajaran agama. Tapi kalau sudah mematok harus itu. Bubarkan saja BPIP? Itu tampaknya lebih sebagai kepercayaan diri yang bercampur kecongkakan sekaligus kekolotan berdemokrasi?
Kalau BPIP mengubah judul atas masukan berbagai pihak, tidak masalah apalagi demi kepentingan bangsa. Cuma, kita berharap kalau pada akhirnya kelak masih ada orang yang mengharamkan dan mensyikkkan hormat bendera dan lagu Indonesia Raya. Mestinya, mereka yang menolak judul artikel lomba kini, dihadapkan kepada mereka?
Seharusnya, kita tak perlu berlebihan membantah sesuatu yang masih ada dalam diri kita, khususnya saat ini. Mestinya kita akui. Memang agak berat mengakui atau menerima kita dituduh orang lain "teroris?" Tapi, begitu bom meledak kita keteteran juga lari terbirit-birit, tunggang langgang? Horas!Â
