Mohon tunggu...
Siona Putri Shia
Siona Putri Shia Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Palangkaraya

Seorang Mahasiswi Jurusan Akuntansi Di Universitas Palangkaraya

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kelas Menengah Indonesia: Pilar Ekonomi yang Goyah di Tengah Ketidakpastian Global

7 Oktober 2024   13:03 Diperbarui: 10 Oktober 2024   13:47 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kelas menengah Indonesia telah lama dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tengah ketidakpastian global yang meningkat, kelompok ini menghadapi tantangan yang semakin besar. Artikel ini akan membahas peran kelas menengah dalam ekonomi Indonesia, tantangan yang mereka hadapi, dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi negara.

Peran Kelas Menengah dalam Ekonomi Indonesia

Kelas menengah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Berikut adalah analisis mendalam tentang peran-peran kunci mereka:

Motor Pertumbuhan Ekonomi

Kelas menengah Indonesia telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik yang kuat. Daya beli yang meningkat dari kelas menengah telah mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, termasuk ritel, properti, otomotif, dan pariwisata. Kecenderungan kelas menengah untuk mengonsumsi produk dan jasa berkualitas lebih tinggi juga mendorong peningkatan standar industri domestik.

Sumber Inovasi dan Kewirausahaan

Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi penggerak ekonomi berasal dari kelas menengah. Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa lebih dari 60% UKM di Indonesia diinisiasi dan dijalankan oleh kelas menengah. Kelas menengah, dengan akses pendidikan dan modal yang lebih baik, cenderung menghasilkan inovasi dalam produk, layanan, dan model bisnis.

Kontributor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sekitar 70% penerimaan pajak penghasilan orang pribadi berasal dari kelas menengah. Kontribusi pajak dari kelas menengah memungkinkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Kepatuhan pajak yang lebih tinggi di kalangan kelas menengah juga mendorong perbaikan dalam administrasi perpajakan dan tata kelola pemerintahan.

 

Tantangan yang Dihadapi Kelas Menengah

Meskipun kelas menengah Indonesia telah menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan, mereka kini menghadapi berbagai tantangan yang mengancam stabilitas dan pertumbuhan mereka. Berikut adalah analisis mendalam tentang tantangan-tantangan utama:

  1. Ketidakpastian Ekonomi Global, Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan guncangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan kontraksi ekonomi Indonesia sebesar 2,07% pada tahun 2020 (BPS, 2021). Konflik geopolitik, seperti perang dagang AS-China dan krisis Ukraina, menciptakan volatilitas dalam perdagangan global dan harga komoditas, yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Ketidakpastian pasar keuangan global menyebabkan fluktuasi dalam nilai investasi kelas menengah, termasuk dana pensiun dan portofolio saham.
  2. Inflasi dan Kenaikan Biaya Hidup, Inflasi di Indonesia mencapai 5,51% pada tahun 2022, tertinggi dalam 7 tahun terakhir (BPS, 2023), menekan daya beli kelas menengah. Harga bahan bakar minyak yang fluktuatif berdampak pada biaya transportasi dan logistik, yang pada akhirnya mempengaruhi harga barang konsumsi. Biaya pendidikan tinggi meningkat lebih cepat daripada inflasi umum, membuat akses ke pendidikan berkualitas semakin sulit bagi sebagian kelas menengah.
  3. Ketidakstabilan Pasar Kerja, Otomatisasi dan kecerdasan buatan mengancam banyak pekerjaan tradisional kelas menengah. McKinsey memperkirakan bahwa 23 juta pekerjaan di Indonesia berisiko tergantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Perubahan cepat dalam kebutuhan keterampilan di pasar kerja menciptakan kesenjangan antara pendidikan formal dan tuntutan industri. Peningkatan popularitas ekonomi gig (seperti ojek online dan freelance) menciptakan fleksibilitas tetapi juga ketidakpastian pendapatan bagi banyak pekerja kelas menengah.
  4. Kesenjangan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar daerah menyebabkan disparitas dalam kualitas hidup kelas menengah di berbagai wilayah Indonesia. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dan peluang kerja memperlebar jurang antara kelas menengah atas dan bawah. Konsentrasi kekayaan pada segelintir orang super kaya membatasi mobilitas sosial dan ekonomi bagi sebagian besar kelas menengah.
  5. Tekanan Sosial dan Gaya Hidup, media sosial dan iklan digital yang agresif mendorong pola konsumsi yang tidak berkelanjutan, membebani keuangan keluarga kelas menengah. Tekanan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak, termasuk les privat dan pendidikan luar negeri, menjadi beban finansial yang signifikan. Kebutuhan untuk memiliki properti dan kendaraan sebagai simbol status sosial sering kali mengarah pada tingkat utang yang tinggi di kalangan kelas menengah.
  6. Tantangan Lingkungan dan Kesehatan, Perubahan iklim dan degradasi lingkungan mengancam mata pencaharian banyak anggota kelas menengah, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata. Polusi udara di kota-kota besar meningkatkan risiko kesehatan dan biaya perawatan medis bagi keluarga kelas menengah. Pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan sistem kesehatan dan jaminan sosial yang ada, meningkatkan kekhawatiran akan krisis kesehatan di masa depan.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan kompleksitas situasi yang dihadapi kelas menengah Indonesia. Menghadapi berbagai tekanan ini, banyak anggota kelas menengah merasa terjepit antara aspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan realitas ekonomi yang semakin sulit. Hal ini menuntut respons kebijakan yang komprehensif dan inovatif untuk melindungi dan memberdayakan kelas menengah, mengingat peran vital mereka dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah-langkah Kebijakan yang Diperlukan

Berikut adalah analisis mendalam tentang langkah-langkah kebijakan yang diperlukan:

Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Perluasan cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencakup lebih banyak layanan kesehatan dan mengurangi beban out-of-pocket kelas menengah. Implementasi sistem asuransi pengangguran yang dapat memberikan perlindungan sementara bagi pekerja kelas menengah yang kehilangan pekerjaan. Pengembangan program bantuan perumahan yang lebih inklusif, termasuk subsidi KPR dan program sewa-beli untuk membantu kelas menengah memiliki rumah.

Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang didukung pemerintah untuk membantu pekerja kelas menengah beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Insentif pajak bagi perusahaan yang menginvestasikan dalam pengembangan keterampilan karyawan mereka.

Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan

Penyederhanaan proses pendirian usaha dan pengurangan birokrasi untuk memudahkan kelas menengah memulai bisnis baru. Peningkatan akses ke pembiayaan bagi UKM dan start-up melalui program pinjaman bersubsidi, modal ventura yang didukung pemerintah, dan platform crowdfunding yang diregulasi. Pengembangan ekosistem inovasi melalui pembangunan pusat-pusat teknologi dan inkubator bisnis di berbagai daerah.

Reformasi Pajak yang Adil

Implementasi sistem pajak progresif yang lebih kuat, dengan tarif yang lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan sangat tinggi. Peningkatan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memberikan keringanan bagi kelas menengah bawah. Pengenalan kredit pajak yang ditargetkan untuk pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk membantu kelas menengah.

Kebijakan Ekonomi Makro yang Mendukung

Pengelolaan inflasi yang hati-hati melalui kebijakan moneter yang tepat untuk melindungi daya beli kelas menengah. Implementasi kebijakan fiskal kontra-siklis untuk menstabilkan ekonomi selama periode resesi atau krisis. Negosiasi perjanjian perdagangan yang menguntungkan untuk membuka pasar baru bagi produk dan jasa Indonesia.

Penguatan Perlindungan Konsumen dan Literasi Keuangan

Pengembangan program literasi keuangan nasional untuk meningkatkan kemampuan kelas menengah dalam mengelola keuangan pribadi. Regulasi yang lebih ketat terhadap iklan dan pemasaran produk keuangan untuk mencegah praktik yang menyesatkan. Peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan dan lembaga keuangan untuk membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik. 

Kebijakan Lingkungan dan Kesehatan yang Progresif

Investasi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi kelas menengah. Implementasi kebijakan pengurangan polusi yang ketat di kota-kota besar untuk meningkatkan kualitas hidup kelas menengah urban. Pengembangan sistem transportasi publik yang efisien untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan mobilitas kelas menengah.

Kelas menengah Indonesia tetap menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional. Namun, tantangan yang mereka hadapi di tengah ketidakpastian global tidak bisa diabaikan. Diperlukan kebijakan yang tepat dan terarah untuk memperkuat posisi kelas menengah, yang pada gilirannya akan membantu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hanya dengan memperhatikan dan mendukung kelas menengah, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tangguh menghadapi guncangan global di masa depan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun