Pilpres 2014 Akan Menjadi "Pengadilan Rakyat" Terhadap Perilaku Koruptif

Pengamat politik, para penulis, para pendebat di televisi, baik yang mumpuni maupun yang abal-abal, yang memuja-muji capres/cawapres tertentu dan petinggi parpol pendukungnya dan menghujat capres/cawapres lain serta petinggi parpol pendukungnya adalah "jaksa-jaksa", "pembela-pembela", dan "saksi-saksi" dalam "perkara perebutan kekuasaan" yang keputusannya diambil pada tanggal 9 Juli 2014.

Para jaksa, silahkan membuat dakwaan dan tuntutan yang berlapis-lapis untuk menjatuhkan capres/cawapres tertentu, dan para pembela, silahkan membela habis-habisan capres/cawapres terntentu, dan para saksi silahkan berteriak tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan terkait capres/cawapres tertentu -- tetapi keputusan akhir berada di tangan "hakim" rakyat Indonesia yang akan memberikan hak suaranya pada hari "pengadilan rakyat" atau pemungutan suara pilpres.

Terhadap Jokowi-Kalla dan Pendukungnya

Saat ini, para hakim pengadilan rakyat tengah serius menyimak dakwaan-dakwaan, pembelaan-pembelaan, dan kesaksian tentang capres/cawapres Jokowi/Kalla. Ada dakwaan-dakwaan: Jokowi adalah capres boneka, Jokowi akan menggadaikan Indonesia ke negara AS dan eropa, Jokowi capres tanpa visi misi yang jelas, Jokowi penghianat rakyat Solo dan Jakarta, Jokowi keturunan Cina dan diragukan ke-Islam-annya, Jokowi korupsi pengadaan bus Trans Jakarta, dll. Terkait Kalla, ada dakwaan-dakwaan: politisi kutu loncat, kalla akan menelikung atau mengerjain Jokowi, Kalla akan memberi fasilitas untuk membesarkan bisnisnya, Kalla telah dan akan memberi mahar kepada Megawati dan PDIP sebesar Rp. 2 trilius, bahkan Rp. 10 triliun untuk dipilih sebagai cawapres Jokowi.

Dakwaan-dakwaan juga menerpa tokoh-tokoh pendukung Jokowi-Kalla, seperti: Surya Paloh dikaitkan dengan penyelewenangan dana bantuan bencana untuk Aceh, Muhaimin Iskandar diindikasikan menerima suap terkait program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wiranto dikaitkan dengan pelanggaran HAM selama pemerintahan Soeharto, dll.

Namun pembelaan-pembelaan terhadap Jokowi/Kalla pun tidak kurang dahsyatnya. Prestasi Jokowi selama 7 tahun walikota Solo dan 2 tahun memimpin Jakarta dianggap fenomenal. Jokowi yang sederhana, jujur, lincah, dan sangat merakyat dinilai sebagai tipe pemimpin yang ideal untuk memimpin Indonesia yang saat ini mengalami banyak masalah di bidang ekonomi, hukum, dan karakter bangsa. Pujian-pujian terhadap Jokowi seabrek, yang tidak mungkin dicantumkan dalam tulisan ini. Ada pun Kalla, tak kurang pujian yang dialamatkan kepadanya: sebagai pemimpin yang penuh inisyatif, lincah, dan negosiator ulung. Pokoknya duet Jokowi-Kalla akan menjadi duit yang efektif untuk membangun Indonesia dan menuntaskan berbagai masalah yang  tak dapat diselesaikan pemimpin nasional sebelumnya.

Berbagai kesaksian tentang Jokowi-Kalla maupun pendukung-pendukungnya, yang plus maupun minus telah banyak tersebar dimana-mana, termasuk di ruang Kompasiana ini yang ternyata sangat banyak penggemarnya.

Terhadap Prabowo-Hatta dan Pendukungnya

Seperti terhadap Jokowi-Kalla, para hakim pengadilan rakyat Indonesia juga sedang menyimak serius berbagai dakwaan yang ditujukan kepada Prabowo-Hatta dan para elit partai pendukungnya. Yang utama terhadap Prabowo: sudah hampir semua rakyat pernah mendengar bahwa Prabowo terlibat pelanggaran HAM bahkan dipecat dari TNI karena kasus pelanggaran HAM, Prabowo telah mengeluarkan uang yang sangat luar biasa untuk meninggikan dirinya sebagai tokoh yang layak menjadi capres dan Gerindra sebagai parpol besar dan dipertanyakan darimana uangnya dia, Prabowo sebagai tipe pemimpin keras, pemarah, dan matanya melotot kalau marah dan mau membanting HP, Prabowo pun diterpa isu keturunan Cina dan dari keluarga non muslim, Prabowo bermasalah dengan istrinya, dan yang terakhir untuk menarik dukungan partai pendukung dia memberi janji-janji muluk dan ditengarai memberi mahar yang sangat besar kepada elit partai pendukungnya. Masih banyak lagi sebenarnya.

Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, yang beberapa periode sebagai menteri dan besan Presiden SBY juga mendapat "dakwaan" yang lumayan: dia merapat ke Prabowo adalah setelah tidak digubris PDIP untuk menjadi cawares Jokowi, Hatta pun dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi, anak Hatta ada terkait dengan masalah pelanggaran hukum tapi tidak menjalani hukuman, dll.

Yang paling seru adalah dakwaan-dakwaan terhadap tokoh-tokoh pendukunga Prabowo-Hatta. SDA, Ketua Umum PPP dikaitkan dengan kasus korupsi haji, diisukan ada deal-deal uang dengan Prabowo karena menyatakan dukungan terhadap Prabowo tanpa melalui keputusan Rapimnas PPP. Elit-elit PKS  sudah jelas tersandera karena beberapa petinggi PKS terlibat kasus korupsi. ARB dan timnya yang merapat ke Prabowo adalah manusia-manusia berjiwa kerdil, karena setelah tidak laku menjual ARB sebagai Capres, lalu merapat ke PDIP dan meminta imbalan, lantas karena ditolak mentah-mentah oleh PDIP mengemis ke Prabowo. ARB memang sudah sarat dengan kelemahan, mulai dari kasus Lapindo, perusahaannya mengemplang pajak, bahkan isu berwisata dengan artis cantik. PBB dengan Yusrilnya dianggap sebagai politisi Omdo (omong doang) karena partainya tidak laku. Lantas kemudian, beberapa tokoh PKB yang tukang ngambek, yang "sakit hati" karena tidak tercapai keinginannya, seperti Rhoma Irama,  Mahfud, dan Ahmad Dani merapat ke Prabowo dianggap sebagai orang yang haus kekuasaan dan mungkin uang dan memiliki jiwa kerdil. Belum lagi HT (rekan Wiranto), si oportunis dan si ambisius itu, yang punya banyak media itu mengambil jalan sendiri merapat ke Prabowo. Yang jelas, koalisi yang dibangun Prabowo sangat berbau "transaksional",  beraroma "duit", dan ada yang beralaskan "sakit hati".

Namun, pembelaan-pembelaan pun tetap deras terhadap Prabowo-Hatta. Mereka dianggap sebagai kombinasi pemimpin yang saling melengkapi, yang satu pemimpin yang tegas, disiplin, berpikir strategis, dan yang satunya berpengalaman menangani masalah-masalah ekonomi. Visi misi Prabowo dianggap cukup jelas dan mengena dengan permasalahan aktual Indonesia. Yang pasti, dengan bersatunya partai-partai Islam mendukung Prabowo ada yang memandang bahwa Prabowo akan memberi keuntungan bagi kemajuan umat  Islam Indonesia. Banyaklah pujian terhadap Prabowo, termasuk sebagai pemimpin yang jantan.

Perilaku Koruptif

Sekali lagi, pengamat, penulis, pendebat, yang asli maupun yang abal-abal boleh jadi berbusa-busa menghujat atau mumuja-muji capres/cawapres tertentu, melakukan kampanye hitam pekat, atau mendewa-dewikan. Semuanya itu, tidak lebih dan tidak kurang adalah bahan-bahan masukan bagi para hakim pengadilan rakyat nantinya.

Partai pendukung Prabowo-Hatta merupakan gerbong besar, lebih besar dari partai pendukung Jokowi-Kalla. Logistik Prabowo-Hatta disinyalir lebih kuat dari logistik Jokowi-Kalla. Media pendukung Prabowo-Hatta sangat banyak, sementara media elektronik penyokong Jokowi-Kalla hanya satu. Partai-partai pendukung Prabowo-Hatta rata-rata berpengalaman "menang dalam pilpres", sedangkan partai-partai pendukung Jokowi-Kalla rata-rata berpengalaman gagal dalam Pilpres (kecuali PKB dan Nasdem sebagai partai baru). Tapi semua itu, tidaklah serta merta akan membuat jelas arah siapa yang bakal memenangkan pilpres 2014.  Rakyat sudah cerdas menimbang, memperhatikan, dan memutuskan siapa yang bakal memenangkan "perkara pilpres" nanti.

Jika dimunculkan profil masing-masing capres dan capres yang akan bertarung nanti, begitu juga tokoh-tokoh pendukungnya, sebenarnya rakyat sudah dapat menimbang kira-kira siapa yang selama ini menunjukkan perilaku koruptif (yang tidak jujur, yang tidak bersih, yang menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, yang suka bermain uang untuk mencapai keinginannya).

Jika disimak proses membangun kerja sama atau koalisi politik oleh poros Jokowi dan poros Prabowo, maka sebenarnya rakyat pun  sudah dapat menangkap kira-kira poros mana yang dibangun dengan idealisme untuk kepentingan rakyat banyak dan poros mana yang dibangun dengan cara-cara koruptif. Walaupun kedua belah pihak berkata, .... ini semua untuk kepentingan rakyat.

Jadi, Pilpres 2014 akan menjadi "Pengadilan Rakyat" terhadap perilaku koruptif yang terlihat, tercatat, dan terekam selama ini dari kata-kata, sikap, dan tindakan para capres/cawapres dan elit-elit pendukungnya. Keputusan yang adil pasti akan dijatuhkan oleh para hakim rakyat. Yang benar akan diberi hadian sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, dan yang salah akan diberi hukuman sebagai "pecundang".

Merdeka, Hidup Indonesia.