Pekerja Informal Pariwisata Terdampak Kenaikan BBM, Anggota DPR RI Syamsul Luthfi Minta Pemerintah Salurkan Bantuan

Harga BBM telah dinaikkan pemerintah mulai hari Sabtu, (3/9/2022)

Sebagai bantalan ekonomi agar dampaknya tak meluas, pemerintah telah menyiapkan bantuan senilai Rp 600 ribu.

Bantuan tersebut dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja dengan penghasilan Rp 3,5 juta kebawah. 

"Ini harus disalurkan sesegara mungkin," kata Anggota DPR RI H Syamsul Luthfi (Salut), Senin (5/9/2022). 

Dia mendorong kementerian terkait secepatnya merampungkan aneka hitungan, termasuk skema penyaluran, dan sasaran. 

"Kalau memungkinkan disalurkan pekan ini, mengapa tidak. Jangan ditunda-tunda," desak pria yang terpilih dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) 2 tersebut. 

Lebih lanjut Salut mengingatkan, bantuan ini sangat perlu diperluas sasaran penerimanya. 

Sebagai contoh, di dunia pariwisata ada pekerja sektor informal yang juga butuh dibantu. 

"Misalnya guide, penjual oleh-oleh keliling, hingga orang yang menyewakan kendaraan untuk wisatawan," ujar anggota Komisi X Bidang Pariwisata itu 

Jika mengacu gaji dibawah Rp 3,5 juta, artinya mereka termasuk berhak menerima. 

Namun sebagai pekerja informal, kemungkinan mereka akan sulit terdata pemerintah.

"Masalahnya mereka juga tidak termasuk masyarakat miskin. Jadi kelompok ini rentan tidak dapat bantuan," sorot politisi Nasdem tersebut.

Mantan wakil bupati Lombok Timur tersebut mengatakan sektor pariwisata tak boleh kembali terpuruk. 

Pandemi dua tahun terakhir sudah sangat menekannya. Kini pariwisata yang mulai bangkit harus dijaga betul pertumbuhannya. 

"Saya minta kementerian terkait memperhatikan betul pekerja informal hingga UMKM-UMKM sektor pariwisata ini," pesannya.

Mantan wakil bupati Lombok Timur ini memang getol memperhatikan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Ia sendiri telah menargetkan normalisasi pariwisata pulih total tahun 2023.

Kini pihaknya (Komisi X) masih intens memberikan masukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Luthfi menyebutkan, kalau pemulihan total ditargetkan tahun 2024, tentu hal itu tak bisa diharapkan karena tahun itu merupakan tahun politik.

"Karena 2024 itu adalah tahun politik. Akan begitu banyak APBN yang dialokasikan untuk agenda-agenda politik, baik yang sifatnya nasional maupun regional," paparnya.

Sebelumnya, melalui program mitra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Komisi X DPR RI sudah menggelar bimbingan teknis di seluruh Kabupaten di pulau Lombok. 

Bimbingan teknis tersebut menggarap semua subsektor di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan dikuti oleh pihak terkait, termasuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ia juga telah meminta Pemerintah Provinsi supaya dapat menciptakan terobosan yang mempermudah akses permodalan.

"Gubernur harus menciptakan terobosan mempermudah akses permodalan untuk para pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah kita. Karena hanya dengan jalan itulah mereka bisa bangkit kembali," pungkasnya.