Menunggu Perlawanan Balik PDIP dalam Pilgub DKI

Sesuai janji Presiden bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi kasus Ahok, besar kemungkinan Ahok akan menjalani persidangan dan menjadi terpidana (walau mungkin hukumannya tidak lama). Sesuai undang-undang yang berlaku, kepala daerah yang berstatus terpidana otomatis diberhentikan dan wakilnya akan maju. Dalam hal ini, Djarot akan naik menjadi Gubernur dan berhak memilih wakil yang akan mendampinginya. Satu hal yang bisa dilakukan PDIP untuk tetap memuluskan kemenangan pilgub DKI adalah dengan mengajukan “amunisi terakhirnya”-nya, yaitu Tri Rismaharini untuk menjadi wakil gubernur bagi Djarot apabila Ahok dipidana. 

PDIP harus bisa meyakinkan masyarakat yang belum menentukan pilihan bahwa pasangan Djarot – Risma merupakan solusi terbaik untuk Jakarta. Pertama, mereka berdua adalah birokrat berpengalaman, Djarot bekas Bupati Blitar dan Risma bekas Walikota Surabaya. Kedua, memilih mereka tidak akan melanggar Al Maidah 51. Ketiga, mereka bisa menjalin hubungan baik dengan Jokowi serta menjalankan pembangunan Jakarta sesuai “rel” yang telah berlangsung, menghindari pembangunan yang mangkrak dan terjadinya begal anggaran. Masyarakat tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan posisi Risma yang menjadi "wakil" bagi Djarot karena mengetahui pada akhirnya mereka berdua akan berjalan beriringan.

Apabila strategi PDIP berhasil, bukan tidak mungkin ramalan Risma yang menyebutkan bahwa ia akan ke Jakarta “apabila ditakdirkan Tuhan” akan terjadi. Bahkan dalam satu kesempatan RIsma pernah mengatakan "Bila perubahan itu terjadi, yang menurunkan perubahan itu adalah Tuhan dan sudah bukan ranah manusia lagi". Untuk itu, mari kita menunggu perkembangan dan perubahan yang terjadi beberapa bulan ke depan. Yang pasti, rakyat Jakarta layak mendapatkan pemimpin yang terbaik.