Apa yang terlintas pada benak Anda ketika mendengar kata "perguruan tinggi?" Tentu, mayoritas masyarakat akan berpendapat tentang biaya pendidikan yang mahal.Â
Perguruan Tinggi, sebuah jenjang pendidikan yang tidak bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Mahalnya biaya pendidikan untuk menempuh jenjang ini menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi antara si kaya dan si miskin. Ironis, bagi masyarakat yang terjebak dalam jurang kemiskinan, pendidikan tinggi dianggap sebagai "barang mewah" yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan sehari-hari. Bahkan, begitu banyak anak bangsa yang harus merelakan impian mereka untuk bisa mendapat gelar sarjana akibat terhalang oleh mahalnya biaya.
Akar dari ketimpangan akses pendidikan ini adalah kondisi kemiskinan, khususnya kemiskinan absolut yang dialami oleh kelompok masyarakat berpenghasilan sangat rendah di bawah garis kemiskinan. Dapat dibayangkan, kelompok masyarakat yang terjebak dalam jurang kemiskinan absolut sangat sulit memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari (makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Kemudian, kelompok yang tak berdaya ini juga memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kondisi ketimpangan akses pendidikan sangatlah memprihatinkan yang jika tidak segera dibenahi, maka tidak akan bisa memutus rantai kemiskinan yang seperti lingkaran setan. Terlebih, persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan saat ini pun membutuhkan pendidikan yang tinggi. Namun, nyatanya untuk mendapatkan akses ke jenjang perguruan tinggi saja tidak bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Lantas, bagaimana caranya seseorang yang terlahir di tengah keluarga yang terjebak dalam jurang kemiskinan bisa keluar dari jurang tersebut untuk memperbaiki kesejahteraanya, sementara akses untuk keluar dari jurang kemiskinan tersebut tidak bisa ia dapatkan.
Bagaimana kondisi pendidikan tinggi di Indonesia?
Berdasarkan data tamatan jenjang pendidikan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 didapatkan bahwa; tamatan pendidikan terbanyak berasal dari SMA/sederajat dengan persentase 30,22%; selanjutnya, tamatan SD/sederajat dengan persentase 24,62%; lalu, tamatan SMP/sederajat sebanyak 22,74%; terakhir, tamatan perguruan tinggi dengan persentase hanya 10,15%.Â
Persentase tersebut tentu menunjukan angka yang sangat rendah, hanya 10,15% masyarakat yang mendapat kesempatan untuk menempuh jenjang perguruan tinggi. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator permasalahan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah dan ketimpangan akses pendidikan antara kaum atas dan kaum bawah masih sangat tinggi.
Padahal, dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya yang harus dipenuhi oleh negara. Kemudian, pada Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Permasalahan akses pendidikan harus segera dibenahi karena pendidikan merupakan kunci utama untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga kondisi masyarakat yang sejahtera dapat segera terwujudkan. Permasalahan ini dapat dibenahi dengan menciptakan suatu program pendidikan yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik, tetapi tidak mampu secara ekonomi. Salah satu bentuk dari program penyetaraan akses pendidikan adalah terciptanya Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-K).
KIP-K terwujud berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan di perguruan tinggi serta menyiapkan warga negara menjadi cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin/rentan miskin, terutama yang berprestasi, dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang kuliah melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
Apakah KIP-K sudah sesuai dengan strategi pengembangan masyarakat?
Dalam pelaksanaannya, Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-K) akan memberi bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang diberikan sekali per semester dari awal hingga akhir masa perkuliahan. Biaya pendidikan merupakan biaya yang dibayarkan langsung oleh pemerintah kepada pihak perguruan tinggi. Sementara itu, bantuan biaya hidup diberikan secara langsung oleh pemerintah menggunakan sistem transfer ke masing-masing rekening mahasiswa. Terkait besaran bantuan biaya hidup per semester, setiap daerah memiliki besaran yang berbeda. Namun, jika berkaca pada Jakarta, biaya hidup yang didapatkan dari Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-K) sebesar Rp 8.400.000 per semester.
Secara konsep, strategi pengembangan masyarakat berkaitan dengan upaya untuk memungkinkan individu atau kelompok masyarakat agar bisa memecahkan masalah sosial, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dapat kita lihat, program KIP-K merupakan salah satu cara atau alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan dengan menggali potensi masyarakat, khususnya mahasiswa dengan potensi akademik yang baik, agar dapat menempuh pendidikan tinggi. Jika akses pendidikan tinggi dapat terwujud, maka akan memberikan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat mencapai kondisi sejahtera.
Kemudian, jika ditinjau berdasarkan prinsip pengembangan masyarakat, program pengembangan harus berkomitmen pada masyarakat miskin karena mereka adalah kelompok yang layak digali potensinya supaya dapat menjadi masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini, KIP-K telah berkomitmen kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan beberapa ketentuan penerima KIP-K, yaitu bukti pendapatan kotor gabungan orang tua paling banyak Rp4.000.000 setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000; serta dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu. Hal ini dilakukan agar penerima KIP-K tepat sasaran.
Lalu, jika ditinjau berdasarkan tujuan dari pengembangan masyarakat, KIP-K sudah berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural dan absolut dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan dan meningkatkan kesempatan wajib belajar agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya bantuan biaya hidup sebesar Rp 8.400.000 yang diberikan per semester. Bantuan biaya hidup ini akan membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga secara perlahan dapat keluar dari jurang kemiskinan.
Terakhir, jika ditinjau berdasarkan strategi dan pendekatan pengembangan masyarakat, KIP-Kuliah termasuk dalam bentuk strategi kesejahteraan (The Welfare Strategy) dan pendekatan kesejahteraan (The Welfare Approach). Strategi kesejahteraan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultural, sosial, dan ekonomi agar tidak terjadi ketergantungan kepada pemerintah. Sementara itu, pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok miskin/rentan miskin.
Perwujudan dari strategi dan pendekatan kesejahteraan tersebut telah terimplementasikan dengan baik pada mahasiswa penerima KIP-K. Dengan adanya bantuan biaya hidup yang cukup besar, mahasiswa dari keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, bantuan biaya hidup tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai kursus (course) yang dapat menambah keterampilan tertentu guna mempersiapkan bekal kehidupan pasca lulus kuliah, yaitu mencari pekerjaan. Jika hal ini dapat diwujudkan dengan baik, maka para mahasiswa penerima KIP-K yang berhasil mendapatkan pekerjaan layak dapat dinyatakan berhasil pula keluar dari jurang kemiskinan. Pada akhirnya, program Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-K) ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan.
