Mohon tunggu...
Sinta Devi
Sinta Devi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Prodi Akuntansi UPN "Veteran" Yogyakarta

Menulis Artikel

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah Indonesia

20 Desember 2024   10:07 Diperbarui: 20 Desember 2024   10:35 62
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Akad murabahah menjadi salah satu jenis transakai jual beli yang paling unggul dalam perbankan syariah di Indonesia, sudah seharusnya menerima perhatian yang cermat dari sudut pandang hukum Islam. Walau pada umumnya sering dianggap sebagai sarana pembiayaan yang sesuai dengan syariat, akantetapi dalam kenyataannya sering terjadi pertentangan dan memunculkan berbagai spekulasi di lapangan sehingga rawan terhadap penyimpangan dari prinsip - prinsip syariat Islam. Artikel opini ini akan mengkaji akad murabahah dalam penerapan perbankan syariah di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi masalah hukumnya dan memberikan beberapa saran untuk evaluasi kedepannya.

Prinsip kejujuran (shidq) dan keadilan ('adl) merupakan fondasi fundamental dari akad murabahah. Pada akad ini, bank syariah bertindak sebagai penjual yang harus menyampaikan dengan jelas dan terperinci harga barang yang diperoleh dari pihak ketiga serta penambahan keuntungannya. Transparansi informasi inilah yang menjadi faktor penting dalam menjamin tercapainya prinsip keadilan dan terhindarkan dari pemerasan terhadap nasabah. Seperti yang sudah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang beris dan janganlah di antara kamu ada yang mengambil harta milik yang lain dengan cara yang tidak benar, dan janganlah kamu mengajukan masalah harta itu kepada penguasa, agar kamu bisa mendapatkan bagian dari kekayaan orang lain dengan tindakan yang salah, sementara kamu menyadari hal tersebut.

Pada ayat ini menggarisbawahi betapa pentingnya sikap jujur setiap melaksanakan transaksi, termasuk dalam akad murabahah. Sikap tidak jujur, seperti menyembunyikan informasi harga pokok barang serta biaya yang diperlukan maka dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh sebab itu, trasparansi menjadi aspek yang tidak bisa dinegosiasikan dalam pelaksanaan akad murabahah.

Akantetapi dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai persoalan tentang minimnya transparansi terhadap prosedur penetapan harga pokok barang dan tingkat keuntungan bank. Persoalan ini dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti kerumitan rantai suplai barang, minimnya regulasi yang khusus dan terperinci serta terdapat tekanan dari dalam bank untuk menggapai sasaran profitabilitas. Dari ketidakjelasan ini dapat memunculkan keraguan terhadap keselerasan akad murabahah dengan prinsip syariat Islam serta memberi kesempatan adanya riba yang tersembunyi. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah memperbolehkan transaksi jual beli dan melarang praktik riba.

Dalam ayat ini, menyampaikan dasar dengan jelas mengenai diizinkannya transaksi jual beli asalkan tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Maka dari itu, penerapan murabahah yang jelas sudah seharusnya menjamin tidak adanya unsur riba yang terselubung seperti biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara terperinci kepada nasabah.

Adapun masalah lain yang timbul terkait penetapan keuntungan (margin) yang ditentukan oleh bank. Walaupun prinsip dasarnya adalah keuntungan yang disetujui secara sukarela oleh kedua pihak, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali keuntungan yang dikenakan terlalu besar sehingga membebani nasabah. Permasalahan ini bisa dihubungkan dengan aspek dharar (bahaya dan kerugian) dalam hukum Islam, dimana akad yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi salah satu pihak dinilai tidak valid. Seperti yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah menjelaskan bahwa bank diwajibkan untuk dengan jelas menginformasikan kepada nasabah mengenai harga dasar barang beserta biaya yang diperlukan.

Kutipan fatwa diatas menekankan esensi transparansi dalam penentuan harga dan laba. Apabila dalam menetapkan margin keuntungan terlalu tinggi sampai mengakibatkan kesulitan bagi nasabah, maka pelaksanaannya bisa dianggap bertentangan dengan prinsip syariat. Sehingga, bank syariah perlu memastikan dengan benar terhadap margin keuntungan yang dikenakan tetap pada tingkat yang wajar dan tidak bersifat pemerasan.

Di samping itu, penerapan praktik mark-up dari sejumlah bank syariah juga mendapatkan perhatian. Walaupun secara teknis mark-up berbeda dari bunga, apabila prosedur penentuannya tidak jelas dan tidak mengacu pada harga pokok yang tepat, maka ini bisa dipandang sebagai riba yang tersembunyi. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap praktik mark-up agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.Seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Imran ayat 130 yaitu hai para pengikut iman! Hindarilah mengambil riba yang berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah supaya kamu memperoleh kebahagiaan.

Pada ayat ini menyampaikan peringatan tegas mengenai riba, dimana pada konteks murabahah bisa muncul apabila mark-up diterapkan dengan tidak wajar. Dengan ini, bank syariah perlu memastikan bahwa praktik mark-up dilakukan dengan benar-benar mempresentasikan harga pokok yang jelas dan keuntungan yang telah disetujui bersama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyoroti betapa krusialnya kejelasan dalam aktivitas perbankan syariah. Di Pasal 2 dinyatakan bahwa aktivitas usaha perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah, ekonomi yang demokratis, serta sikap kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan ini menekankan pentingnya pengelolaan transaksi yang adil dan jelas. Tentu saja ini signifikan dalam akad murabahah untuk menjamin setiap pihak yang terlibat menerima maslahat yang seimbang tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan akad murabahah masih sering menghadapi tantangan dalam kegiatan usaha. Kerumitan administrasi dan prosedur dapat menghasilkan biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam akad. Biaya-biaya yang tidak terlihat ini bisa dinilai sebagai bentuk riba yang tidak langsung, sehingga penting untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan transparansi biaya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, disebutkan bahwa Bank wajib memberikan informasi lengkap mengenai semua aspek pembelian, contohnya jika transaksi dilakukan dengan kredit.

Pada fatwa ini menerangkan bahwa segala macam ketidaksesuaian dalam pengeluaran tambahan perlu dihindari, sehingga keterbukaan dalam setiap langkah akad murabahah harus diprioritaskan guna menghindari pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, dibutuhkan sejumlah prosedur strategis. Pertama, penguatan regulasi agar lebih terperinci dan jelas tentang akad murabahah, termasuk landasan untuk menetapkan harga pokok dan margin yang adil. Kedua, meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi kepada nasabah terkait setiap komponen dalam akad, termasuk biaya-biaya yang dikenakan. Ketiga, memperketat supervisi dan pengawasan dari lembaga terlibat, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar penerapan akad murabahah selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keempat, menaikkan mutu sumber daya manusia (SDM) pada perbankan syariah, khususnya terkait kesadaran tentang hukum Islam dan etika bisnis syariah. Terakhir, perlu ditingkatkan kesadaran literasi keuangan syariah pada seluruh masyarakat agar lebih mengerti akan hak dan kewajiban dalam akad murabahah.

Kesimpulannya, akad murabahah memiliki peluang besar untuk bertransformasi sebagai sarana pembiayaan yang selaras dengan syariat Islam. Namun, dalam kenyataan di lapangan masih banyak menghadapi beragam tantangan dan masalah hukum, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memperkuat keselerasan praktik akad murabahah dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta membangun sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan adil. Pembuatan standar etika dan kode etik yang kokoh dalam sektor perbankan syariah sangat penting agar pelaksanaan murabahah tetap selaras dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 1(2), 212--223.

Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Hukum dan Ekonomi Prinsip Murabahah dalam Transaksi Perbankan Syariah. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(3), 157--168.

Hasibuan, M. A. A. (2024). Analisis Penerapan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai. Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(2), 96--107. https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.461

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penulis

Sinta Devi Maulina Susandriati - Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun