Dalam bukunya The People' Courts, Jed Handlesman Shugerman mengatakan, "Masih lebih baik melindungi independensi peradilan daripada setuju terhadap penunjukan atau rekrutmen terbuka hakim yang dilakukan oleh pemerintah". Untuk melindungi independensi peradilan di Amerika Serikat, sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 37, dibentuk Amicus Curiae, yakni kumpulan masyarakat yang bisa menyampaikan laporan singkat sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan vonis.
Pengadilan Rakyat Diakui Secara Internasional
Pengadilan Rakyat dibentuk untuk membebaskan diri dari monopoli penguasa dalam menentukan kebenaran dan keadilan. Misalnya, atas inisiatif masyarakat (civil society), telah dibentuk Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal) dalam skala global. Selain itu, Pengadilan Internasional Kriminal atau International Criminal Court (ICC) yang memiliki koordinasi dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Pada tahun 1966, dibentuk Pengadilan Rakyat yang merupakan pengadilan akar rumput berupa "pengadilan pendapat" oleh masyarakat sipil. Konsep ini berasal dari Russell Tribunal yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah Amerika Serikat atas kejahatannya dalam Perang Vietnam. Beberapa tokoh intelektual, termasuk Jean Paul Sartre dan Leilo Basso berpartisipasi dalam pengadilan tersebut.
Pengadilan rakyat tersebut menjadi model dalam mengembangkan pengadilan rakyat yang tematik. Hal itu menjadi dasar diselenggarakan Pengadilan Rakyat Permanen, misalnya Pengadilan Pembunuhan Jurnalis. Pengadilan ini diakui secara internasional karena statutanya didasarkan pada acuan Pengadilan Russel, yakni Piagam Aljazair.
Efektivitas Pengadilan Rakyat
Efektivitas pengadilan rakyat telah diteliti oleh Beth Simmons dan Hyeran Jo, khususnya Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). ICC memeriksa kejahatan kemanusiaan di Kenya dan pada 2012, ICC menghukum Thomas Lubanga, seorang pemimpin pemberontak Republik Demokratik Kongo yang bersalah dalam kejahatan perang dan mewajibkan anak-anak menjadi tentara bersenjata. Kejahatan dalam Pemilu sebenarnya juga termasuk kejahatan besar karena hak dasar dalam memilih dan dipilih telah dibantai oleh Artificial Inteligence yang direkayasa penguasa.
ICC juga terintegrasi dengan pengadilan rakyat regional yang meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang telah mengeluarkan 891 putusan pada 2014. Selain itu, ada pula Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika yang memeriksa 19 kasus kontroversial pada 2014 dan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika yang menerima 1500 pelanggaran hak setiap tahun.
Walaupun masih banyak skeptisisme dari kalangan akademisi, seperti kata Prof Hikhamanto Juana (12/10/2015) dan pembuat kebijakan, pengadilan yang dikategorikan pengadilan rakyat ini efektif dalam pencegahan penuntutan yuridis dan pencegahan sosial. Bagi negara yang memiliki sistem peradilan yang baik dan telah meratifikasi Undang-undang ICC, pengadilan rakyat memiliki dampak besar dalam mendatangkan efek jera.
Megakecurangan Pemilu 2024
Human Right Careers mengungkapkan bahwa akan ada 10 isu Hak Asasi Manusia Masa Depan, antara lain perdagangan manusia; krisis pengungsi; hak-hak pekerja; kesetaraan gender; hak LGBTQ+; hak asasi manusia dan teknologi; nasionalisme; serangan terhadap jurnalis dan penyebaran informasi yang salah; menanggapi perubahan iklim; serta efektivitas PBB dan komitmen terhadap hak asasi manusia.
