"Financial Fair Pay" bagi Sepak Bola di Bawah Naungan Taipan

Menurut the Sun, Man City merespon dengan menyiapkan 30 juta pound untuk menyewa 50 pengacara terbaik di Eropa.

Hasilnya pada sidang banding CAS (13/7), CAS tidak menemukan cukup bukti seperti yang dilaporkan CFCB, sekaligus meringankan hukuman Man City menjadi denda 10 juta euro.

Putusan tersebut mengundang reaksi keras dari pelaku sepak bola. Logika Man City dihukum karena pengadilan tetap menemukan kesalahan, tapi disanksi ringan disebut tidak masuk akal oleh Jose Mourinho.

"Dalam kasus ini, keputusannya sangat memalukan. Jika City tidak bersalah, maka mereka tidak dihukum denda 10 juta," kata Mourinho kepada NBC Sports.

Fakta berikutnya sanksi tegas UEFA yang seharusnya bisa membuat jera klub yang bermain-main dengan uang mereka, beberapa kali dipatahkan oleh klub raksasa.

Bukan hanya Man City, raksasa Italia AC Milan juga sempat lolos dari hukuman FFP. Investasi gagal Yonghong Li membawa klub pada keterpurukan finansial dan gagal memenuhi ambang batas kerugian FFP sebesar 45 juta euro selama periode 2014-2017.

AC Milan sejatinya sudah dijatuhi sanksi larangan bermain di kompetisi Eropa selama dua musim (2018/2019 dan 2019/2020). Tapi pemilik klub yang baru mampu meyakinkan UEFA bahwa mereka masih dalam tahap peralihan kepemilikan dan mustahil membawa klub memenuhi ambang batas FFP dalam waktu seketika. Sanksi AC Milan lalu ditangguhkan.

Beberapa klub juga tercatat pernah mendapat sanksi FFP, di antaranya Rubin Kazan, CSKA Sofia hingga Maccabi Tel Aviv. Tapi mereka gagal menghindari sanksi.

Apa yang membedakan mereka dengan Man City atau AC Milan? Apa mereka kurang punya modal untuk menggunakan akses lebih luas? atau mereka kurang pandai berkelit mencari alasan?

Apapun itu kasus Man City adalah bukti bahwa UEFA masih gagal menangani masalah FFP dengan baik sehingga mudah dipatahkan lewat banding. Dan melunaknya sanksi adalah bukti bahwa fair play adalah sesuatu yang sangat relatif dalam sepak bola.