Surat untuk Jokowi Tentang Freeport

 

 

Dear Jokowi

Salam Damai

 

Bapak Jokowi, kudengar-dengar, freeport diperpanjang kontraknya ya?

Bapak Jokowi, kenapa sich Freeport harus diperpanjang kontraknya? Katanya revolusi mental, katanya Tri Sakti Bung Karno, katanya kemandirian ekonomi, mananya itu semua pak?

Pak Jokowi, sampai kapan kita di eksploitasi kekayaan alam, dan lain-lainnya oleh Freeport pak?

Pak Jokowi, sampai kapan kita tidak mandiri oleh karena tergantung pada Freeport pak?

Pak Jokowi, sampai kapan Indonesia ini bisa di dikte dan diatur oleh negara Yankee melalui Freeport, pak?

Pak Jokowi, memang kita akui bahwa negara Yankee sebagai Bunda Kandung Freeport benar-benar diberkahi dengan segala keunggulan teknologi, kekuatan dagang, kelebihan modal, dan faktor sosiopolitik yang jauh mengungguli negara kita Indonesia ini (underdevelopment country), sehingga mereka mampu mendominasi dan mengeksploitasi negara kita mulai dari kekayaan alam, tenaga kerja, militer, dan bahkan sampai mengeksploitasi pejabat kita contohnya SUDIRMAN SAID dan SETYA NOVANTO yang rela didominasi negara Yankee dengan cara menjadi perpanjangan tangan freeport atau calo bagi urusan Freeport demi keuntungan pribadi dan keuntungan Freeport. Btw, sampai kapan dominasi asing dan eksploitasi seperti ini terjadi ya pak Jokowi?

Oh ya Pak Jokowi, pak..., coba lihat besaran jumlah emas kita yang dieksploitasi oleh Freeport. Pernahkah bapak berpikir pak, ketika Freeport dengan seenaknya menambang habis tambang emas kita, lalu Freeport menjual emas kita mungkin ke kita (Indonesia), ke negara mereka (Yankee/USA), dan ke negara luar lainnya?

Pak Jokowi, jika itu terjadi atau telah terjadi, berarti selama ini secara otomatis maka emas dari bumi kita di Papua sana yang seharusnya bisa jadi UANG bagi rakyat Indonesia sendiri jika kita kelola sendiri, eh.., jadi terbang donk UANGNYA ke Negara Yankee, sehingga Indonesia ini "Salam Gigit Jari", karena keuntungan dari emas itu pasti bagi Negara Yankee di nikmati untuk kejayaan dan kekayaan mereka  itu sendiri pak...! hehehe...

Pak Jokowi, coba lihat jugaMarwah Prajurit-Prajurit Rakyat (TNI/Polri)yang mungkin ada dibayar Freeport untuk sebagai keamanan perusahaan multinasional itu pak. Apa tak jatuh itu marwah prajurit-prajurit rakyat (TNI/Polri) layaknya satpam dirumah Simon yang disuruh menjaga rumah pak?

Pak Jokowi, coba hitung dulu berapa banyak jumlah Kabupaten/Kota  yang ada diseputaran Freeport, jika :

(1) Kabupaten/Kota itu banyak di seputaran Freeport maka nasionalisasi  aset freeport lebih mudah dilakukan,  karena kabupaten/Kota diseputaran Freeport tersebut tinggal disuruh patungan saja untuk membeli saham Freeport sembari di bantu Pemerintah Pusat membeli saham terlebih dahulu dan mengelola kegiatan Operasional Freeport.

(2) Kabupaten/Kota itu sedikit jumlahnya atau cuman satu di seputaran Freeport maka nasionalisasi aset Freeport juga tetap bisa dilakukan, karena masih bisa dicairkan uang dari APBN untuk membeli seluruh saham Freeport dan membiayai kegiatan Operasional Freeport sembari mengikat Kabupaten/Kota yang jumlahnya sedikit  atau cuman satu tersebut di seputaran  Freeport dengan cara menghibahkan sebagian saham Freeport kepada Kabupaten/Kota itu agar bersedia mengelola Freeport dengan benar.  Jika uang di APBN juga tidak ada untuk membeli seluruh saham dan membiayai kegiatan operasional Freeport,  tidaklah salah Indonesia melakukan pinjaman uang ke Bank Dunia atau ADB,dll demi Nasionalisasi aset Freeport.

Selanjutnya, jika Indonesia benar-benar bermaksud melakukan nasionalisasi Freeport maka "Hibah saham adalah salah satu jalan bijaksana yang dapat ditempuh Pemerintah dan DPR dalam rangka mengakomodir keinginan masyarakat Papua menguasai sebagian saham Freeport."

Kalau Smelternya jadi permasalahan pak Jokowi, paling kita ngutang uang ke Bank Dunia atau ADB,dll untuk membangun Smelter. Biasanya bila  dalam bisnis itu ngutang, yang penting dijelaskan ke Bank bahwa prospek bisnis  dari nasionalisasi aset Freeport memiliki masa depan yang cerah, dan Indonesia layak mendapatkan pinjaman untuk memajukan Freeport yang telah dinasionalisasi.

Ya sudahlah dulu pak Jokowi, jika ada salah kata, saya minta maaf. Oh ya pak Jokowi sampai lupa,  titip salam ya sama Kahiyang. Dan jangan lupa baca  juga Surat saya untuk Pak Rizal Ramli yang akan saya lampirkan disurat ini. Ok Boss..., Bye....

Catatan 

Satpam dirumah saya bernama Si Delon Raja Goek-Goek 

Maksud saya mengenai jumlah Kabupaten/Kota yang banyak ialah "di seputaran Freeport tersebut terdapat 10 Kabupaten/Kota atau lebih" 

Maksud saya mengenai jumlah Kabupaten/Kota yang sedikit ialah "di seputaran Freeport tersebut terdapat 1 sampai 10 Kabupaten/Kota" 

Siapapun boleh memiliki saham freeport,  termasuk daerah,  yang penting dikuasai oleh pemerintah pusat terlebih dahulu saham freeport  tersebut , lalu  saham freeport tersebut bisa dibeli oleh daerah  dari pemerintah pusat sesuai berapa persen saham  yang mau dikuasai oleh daerah berdasarkan ketentuan pemerintah pusat.  Yang terpenting pemerintah daerah tetap berkoordinasi lintas kementerian untuk memiliki saham Freeport seraya menyiapkan semacam badan usaha milik daerah untuk mengelolanya. 

Pemerintah pusat tidak dilarang untuk menghibahkan saham Freeport  untuk daerah

Daftar Pustaka

http://www.kompasiana.com/simonmanalu/surat-untuk-rizal-ramli-sang-rajawali-ngepret-jilid-ii_564b66b5c323bd630a203a68

http://www.kompasiana.com/simonmanalu/surat-untuk-bapak-rizal-ramli-sang-rajawali-ngepret_561ca7e86523bdc811b6e45e

http://www.solopos.com/2015/11/18/kontrak-freeport-masinton-permasalahkan-uang-keamanan-freeport-untuk-tni-polri-662332

http://riaupos.co/arsip-4918-berita.html#.Vl4JQvPvNR0

http://news.okezone.com/read/2011/10/27/447/521241/ribut-ribut-imbalan-freeport-untuk-tni-polri

http://bembiologi-ugm.blogspot.co.id/2015/03/rilis-freeport-never-ending-story.html

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2256262/freeport-klaim-indonesia-setuju-perpanjang-kontrak