Oh ya Pak Jokowi, pak..., coba lihat besaran jumlah emas kita yang dieksploitasi oleh Freeport. Pernahkah bapak berpikir pak, ketika Freeport dengan seenaknya menambang habis tambang emas kita, lalu Freeport menjual emas kita mungkin ke kita (Indonesia), ke negara mereka (Yankee/USA), dan ke negara luar lainnya?
Pak Jokowi, jika itu terjadi atau telah terjadi, berarti selama ini secara otomatis maka emas dari bumi kita di Papua sana yang seharusnya bisa jadi UANG bagi rakyat Indonesia sendiri jika kita kelola sendiri, eh.., jadi terbang donk UANGNYA ke Negara Yankee, sehingga Indonesia ini "Salam Gigit Jari", karena keuntungan dari emas itu pasti bagi Negara Yankee di nikmati untuk kejayaan dan kekayaan mereka  itu sendiri pak...! hehehe...
Pak Jokowi, coba lihat jugaMarwah Prajurit-Prajurit Rakyat (TNI/Polri)yang mungkin ada dibayar Freeport untuk sebagai keamanan perusahaan multinasional itu pak. Apa tak jatuh itu marwah prajurit-prajurit rakyat (TNI/Polri) layaknya satpam dirumah Simon yang disuruh menjaga rumah pak?
Pak Jokowi, coba hitung dulu berapa banyak jumlah Kabupaten/Kota  yang ada diseputaran Freeport, jika :
(1) Kabupaten/Kota itu banyak di seputaran Freeport maka nasionalisasi  aset freeport lebih mudah dilakukan,  karena kabupaten/Kota diseputaran Freeport tersebut tinggal disuruh patungan saja untuk membeli saham Freeport sembari di bantu Pemerintah Pusat membeli saham terlebih dahulu dan mengelola kegiatan Operasional Freeport.
(2) Kabupaten/Kota itu sedikit jumlahnya atau cuman satu di seputaran Freeport maka nasionalisasi aset Freeport juga tetap bisa dilakukan, karena masih bisa dicairkan uang dari APBN untuk membeli seluruh saham Freeport dan membiayai kegiatan Operasional Freeport sembari mengikat Kabupaten/Kota yang jumlahnya sedikit  atau cuman satu tersebut di seputaran  Freeport dengan cara menghibahkan sebagian saham Freeport kepada Kabupaten/Kota itu agar bersedia mengelola Freeport dengan benar.  Jika uang di APBN juga tidak ada untuk membeli seluruh saham dan membiayai kegiatan operasional Freeport,  tidaklah salah Indonesia melakukan pinjaman uang ke Bank Dunia atau ADB,dll demi Nasionalisasi aset Freeport.
Selanjutnya, jika Indonesia benar-benar bermaksud melakukan nasionalisasi Freeport maka "Hibah saham adalah salah satu jalan bijaksana yang dapat ditempuh Pemerintah dan DPR dalam rangka mengakomodir keinginan masyarakat Papua menguasai sebagian saham Freeport."
Kalau Smelternya jadi permasalahan pak Jokowi, paling kita ngutang uang ke Bank Dunia atau ADB,dll untuk membangun Smelter. Biasanya bila  dalam bisnis itu ngutang, yang penting dijelaskan ke Bank bahwa prospek bisnis  dari nasionalisasi aset Freeport memiliki masa depan yang cerah, dan Indonesia layak mendapatkan pinjaman untuk memajukan Freeport yang telah dinasionalisasi.
Ya sudahlah dulu pak Jokowi, jika ada salah kata, saya minta maaf. Oh ya pak Jokowi sampai lupa,  titip salam ya sama Kahiyang. Dan jangan lupa baca  juga Surat saya untuk Pak Rizal Ramli yang akan saya lampirkan disurat ini. Ok Boss..., Bye....
CatatanÂ
Satpam dirumah saya bernama Si Delon Raja Goek-GoekÂ
