Kontruksi Smelter PTFI di Gresik! Torang Bisa Apa?

Akhir-akhir ini terlihat dan terdengar dimana-mana, tak sedikit orang yang bergembar-gembor di dunia maya maupun dunia nyata.

Kemelut pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menjadi gimik-gimik di tanah air, bahkan mendapatkan perhatian yang paling intens untuk dicermati.

Sehari usai PON XX Papua 2021, menjadi perbincangan hangat yang diutarakan di berbagai kalangan. Entah dari kalangan borjuis sampai kepada kalangan proletar.

Memang tak bisa dihiraukan karena kedudukan pembangunan Smelter telah mendapatkan banyak sorotan yang menghiasi seluruh dinding media. 

Berbagai wacana pun turut berdatangan, walaupun tanpa ada undangan, seperti yang bermunculan di papan tabulasi sebagai tempat pembangunan Smelter antara lain, Gresik (Jawa Timur), Halmahera (Maluku Utara) dan yang paling tragis lagi Papua.

Namun, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik Jawa Timur menjadi Top Up yang menangani konstruksi pembangunan dengan serapan biaya 42 trilliun dan 40 ribu tenaga kerja lokal yang di kolaborasikan.

Pembangungan Smelter yang ditandai dengan peletakan batu pertama yang berlangsung dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal Selasa 12 Oktober 2021.

Divergensi ini menjadi hajatan besar di Bumi Cenderawasih, mengingat pusat kontruksi pembangunan Smelter dan perekrutan tenaga kerja yang disinyalir dan terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu.

Melihat perkembangan dinamika yang sedemikian, Torang Bisa Apa? Adalah sebuah pernyataan dan sekaligus petanyaan untuk ditasfirkan, direspon dan mesti menemukan titik temu yang asri.

Berpatok pada slogan "Torang Bisa Apa?" Agak radikal memicu daya kontroversi. Karena keberadaan Smelter menuai benturan berat dari masyarakat pribumi pemilik Golden Mountain di tanah leluhur.

Suara sumbang dan cerita pilu akan terdengar di telinga, goresan tangan dan lukisan akan terlintas di kelopak mata. Jeritan rakyat Papua akan mengaum sepanjang hasratnya belum terpenuhi. Kendati pun demikian, komplikasi seperti ini akan memperpanjang kesengsaraan masyarakat.

Kebijakan yang tidak pro pada rakyat, maka rakyat dengan sendirinya akan membangun mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Seperti yang kita saksikan sekarang mengarah pada ranah tersebut.

Endingnya, jika diperhadapkan pada model sikon yang seperti ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mencerna dan manifestasikan solusi dan rekonsiliasi.