Pemimpin Sumatera Utara yang akan datang harus peka jender, bersih dari korupsi, pluralis, momogamis, serta mempunyai agenda politik untuk kelompok perempuan dan kaum minoritas.
Demikian disampaikan Kelompok Aktivis Perempuan Sumut dalam siaran pers yang dikirimkan kepada redaksi NBC, Jumat malam, dalam rangka Hari Ibu, yang diperingati hari ini, Sabtu (22/12/2012).
Menurut Berliana Purba, Dewi Hairani, dan Sumiati Surbakti—pemrakasa kelompok ini, hampir semua calon gubernur terdaftar, yang akan mengikuti Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara pada 7 Maret 2013, tidak ada satu pasangan pun yang memperjuangkan isu perempuan dan kelompok minoritas.
“Kelompok Aktivis Perempuan menolak mempunyai pemimpin (gubernur, wali kota ataupun bupati) yang tidak peka jender dan mempunyai rekam jejak buruk,” ujar Berliana Purba dkk.
Pemerintah Sumut yang akan datang juga harus memiliki agenda konkret untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, juga diminta agar difungsikan semestinya. Selain itu, para calon gubernur agar transparan dalam melaporkan harta kekayaan serta status perkawinan mereka.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H