Mohon tunggu...
Silvana septi L
Silvana septi L Mohon Tunggu... Penulis - Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Saya senang traveling, menjelajahi alam

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Sikap Public Affairs dalam Kontestasi Politik 2024

20 Januari 2024   20:38 Diperbarui: 20 Januari 2024   20:46 46
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Public affairs merupakan gambaran hubungan antara sebuah organisasi atau Perusahaan dengan para stakeholder-nya. Fungsi dari public affairs adalah untuk mengatur kebijakan publik dan perusahaan serta menjalin hubungan baik dengan pihak yang membuat peraturan (pembuat undang-undang).

Perbedaan yang paling mendasar antara public affairs dan juga public relations adalah fokus utamanya. Istilah pertama berfokus pada industri politik dan peraturan apa saja yang bisa diurus, sedangkan yang kedua fokus kepada nama perusahaan dan bagaimana cara mereka terlihat lebih baik dan sesuai harapan. Hal tersebut misalnya melalui peningkatan brand awareness yang baik, atau mungkin juga memperbaiki citra perusahaan karena pemberitaan buruk yang lewat begitu saja. Tak hanya itu, public affairs juga lebih berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang ada.

Tinggal sebulan lagi kita akan masuk tahun politik 2024 yang akan dilaksanakannya pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pada tahun tersebut akan ada pergantian pemerintahan, dan tentunya perubahan regulasi akan sangat mungkin terjadi. Para praktisi Public Affairs perlu melakukan observasi dan monitor apa saja yang akan terjadi karena politik dan akan berimpact pada kebijakan industri. Selain itu, ditahun politik ini faktor keamanan dan stabilitas menjadi isu yang penting mengingat hal-hal tersebut akan menjadi salah satu indikator bagi keputusan bisnis. Pemilu 2024 sudah semakin dekat, diskursus media tentang siapa yang layak menjadi pemimpin dan wakil rakyat ke depan semakin juga semakin intens.

"Potensi perubahan regulasi di tahun politik menjadi peluang buat praktisi public affairs untuk membuat strategi yang menguntungkan bagi Perusahaan"

Diharapkan Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin bagi semua rakyat Indonesia dan berdiri di atas kepentingan semua golongan dan komponen bangsa. Dalam konteks itu, sebagai praktisi Public Affairs dan Public Relations, siapapun pemimpin dan wakil rakyat terpilih nanti adalah tokoh-tokoh yang mau mendengar serta membuka ruang dialog. Karena tantangan yang yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan dinamis.

(Sofyan Herbowo, Wakil Ketua PAFI & Director of Public Affairs Praxis )

Public Affairs harus mampu mengidentifikasi risiko politik dan melakukan evaluasi peluang menjadi langkah untuk mengembangkan strategi bisnis. Public Affairs harus melibatkan stakeholder dalam dialog untuk memahami kekhawatiran dan harapan mereka. Ia meyakini langkah ini dapat membantu Public Affairs dalam melakukan penyesuaian strategi komunikasi dan kebijakan organisasi. Dengan pemahaman tersebut, Public Affairs dapat berperan sebagai kunci dalam menavigasi dinamika politik dan memastikan kelangsungan dan keberhasilan perusahaan.

 

Saya Silvana Septi Libriyanti, dengan NPM 20210110400036. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Artikel ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir Mata Kuliah Goverment Public Affairs

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun