Saat ini pemerintah Jokowi sangat memberikan perhatian pada humas pemerintah. Salah satu buktinya adalah perekrutan Tenaga Humas Pemerintah akhir tahun yang lalu. Namun Tenaga Humas Pemerintah saja tidak cukup, penguatan unit kehumasan pada instansi pemerintah perlu dilakukan. Kegiatan komunikasi publik pada instansi pemerintah penting agar tercapai sinergi yang harmonis antar stakeholder pemerintah agar kebijakan publik dapat dirumuskan, ditetapkan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara cepat dan tepat. Berikut ini saya sampaikan tahapan transformasi unit kehumasan pada intansi pemerintah. Berdasarkan pengalaman dan hasil observasi saya, tahapan transformasi unit kehumasan pemerintah adalah sebagai berikut.Â
1. Unit kehumasan dianggap tidak memiliki peran penting, hanya sebagai pelengkap dan berfungsi hanya kalau ada masalah dengan masyarakat. Ini dimiliki oleh unit kehumasan instansi yang tidak melayani, melainkan dilayani. Pada tahap ini bahkan unit kehumasan tidak paham siapa saja stakeholder organisasinya.
2. Unit kehumasan dianggap berfungsi hanya untuk dokumentasi dan publikasi.
Ini setahap lebih baik, namun hanya melakukan komunikasi satu arah pada stakeholder ekternal. Apakah informasi itu penting atau tidak bagi stakeholder, apakah informasi sudah dapat dipahami, tidak dipedulikan. Pada tahap ini unit kehumasan sudah melakukan pemetaan stakeholder eksternal, namun belum sempurna.
3. Unit kehumasan dianggap sebagai agen media handling
Unit kehumasan dianggap cukup penting karena media sangat berpengaruh terhadap citra dan kepercayaan stakeholder. Namun, fokus pada kegiatan ini, sebuah institusi akan terjebak pada pencitraan pimpinan semata. Yang diangkat oleh kegiatan komunikasi harusnya organisasi, bukan figur yang media darling. Pada tahap ini unit kehumasan kadang masih ketinggalan informasi yang justru ada di dalam institusinya sendiri sehingga cenderung menjadi pemadam kebakaran ketika terjadi krisis komunikasi. Pada tahap ini unit kehumasan sudah melakukan monitoring media.
4. Unit kehumasan menduduki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pusat informasi serta menciptakan keseimbangan komunikasi antar stakeholder. Dalam tahap ini organisasi sadar bahwa komunikasi publik bukah hanya tentang hubungan dengan media, tapi juga bagaimana menciptakan pengertian dan sinergi antar lembaga.
Dalam tahap ini, unit kehumasan menciptakan komunikasi dua arah khususnya stakeholder kunci, menjadi tempat arus informasi yang berkuailtas sehingga dapat mencegah krisis komunikasi. Krisis komunikasi dapat menyebabkan deadlock pengambilan kebijakan penting, akibat yang ditimbulkan adalah distrust dan opportunity cost yang besar. Stakeholder tidak menginginkan suatu kebijakan lama diputuskan karena banyak konflik kepentingan atau ego sektoral yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan komunikasi.
Siko Dian Sigit Wiyanto, EPR (certified expert in public relations)
