Dengan kata lain, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk membayarkan dana kompensasi untuk tahun anggaran sebelumnya. Itulah kenapa anggaran kompensasi meningkat tajam.
Pemerintah semakin pro rakyat. Banyak anggaran pro rakyat pada APBN 2022 sebagai contoh, Anggaran Kesehatan Rp255,4 Triliun, Anggaran Perlindungan Sosial Rp431,5 Triliun, Anggaran Pendidikan Rp542,8 Triliun, Anggaran Infrastruktur Rp365,8 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Rp92,3 Triliun. Tidak percaya, ini link-nyaÂ
Sekarang Pemerintah menambah Bantalan Anggaran Perlindungan Sosial. Hal itu dalam rangka untuk membantu kelompok menengah ke bawah terhadap dampak kenaikan BBM bersubsidi, pemerintah sudah melakukan realisasi bantuan tambahan sebesar Rp23,1 Triliun per 14 Desember 2022.Â
Realisasi tersebut terdiri dari Rp12,4 Triliun BBM bersubsidi, Rp8,8 Triliun Bantuan Subsidi Upah, dan Rp4,6 Triliun untuk dukungan APBD (Data dari Konferensi Pers APBN KiTA Desember 2022).
 Meski harga tetap dinaikkan pada akhirnya, tapi belanja subsidi BBM tetap ditambah. Belanja subsidi dan kompensasi BBM menjadi Rp650 Triliun. Jika tidak dinaikkan harganya, maka APBN akan semakin jebol. Banyak yang dulu mengira kenaikan tersebut akan memicu dampak inflasi. Namun dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Bank Indonesia, inflasi cukup terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2022 terkendali dan masih berada di bawah prakiraan awal. Inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,42% (yoy), sehingga dapat dikatakan inflasi terkendali.
Siko Dian Sigit Wiyanto
Pranata Humas Ahli Muda
