Kejahatan Korporasi yang Dilakukan PT KAI

Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan (Pasal 38 ayat (5) UU 2/2012).

Jika pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) UU 2/2012, maka karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah (Pasal 39 UU 2/2012).

Dan aturan itu semua dilanggar oleh PT.KAI, sehingga dapat dikatakan PT.KAI melakukan Kejahatan korporasi ( Kejahatan Korporasi; kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan ).

#Narasi ini dibuat atas hasil liputan langsung penulis di lingkungan warga Stasiun Weleri, bila ada pihak yang berkeberatan atas tulisan ini bisa memberikan sanggahan dalam hak jawab.